Kabar Jatim

Tag: KPK

  • KPK Periksa Enam Saksi Dugaan Pemerasan, Kadisdikpora Pemalang Ikut Dipanggil

    KPK Periksa Enam Saksi Dugaan Pemerasan, Kadisdikpora Pemalang Ikut Dipanggil

    Pemeriksaan saksi KPK Pemalang kembali menyita perhatian publik, termasuk pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang memantau penegakan hukum korupsi daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.

    Jadwal tersebut ditetapkan pada Jumat (11/9). Salah satu nama yang dipanggil adalah Supaat, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Pemalang. Kehadiran pejabat dinas pendidikan ini menjadi sorotan karena posisinya terkait pengelolaan anggaran dan kebijakan di lingkungan pemda.

    Jadwal Pemeriksaan dan Fokus Dugaan Pemerasan

    KPK menegaskan pemeriksaan keenam saksi itu terkait langsung dengan dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati nonaktif Anom Widiyantoro. Proses ini merupakan bagian dari upaya lembaga antikorupsi mengumpulkan keterangan untuk memperjelas alur perkara.

    Masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, biasanya mengikuti perkembangan kasus serupa karena dampaknya pada tata kelola pemerintahan. Pemanggilan saksi dari unsur dinas teknis dinilai penting agar fakta di lapangan dapat diverifikasi secara berjenjang.

    Peran Kadisdikpora dalam Rangkaian Keterangan

    Supaat dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Kepala Disdikpora Pemalang. Keterangan pejabat dinas diharapkan memberi gambaran mengenai konteks administratif yang relevan dengan dugaan yang sedang disidik.

    Pemeriksaan saksi dari kalangan birokrasi daerah sering menjadi tahap krusial. Data dan penjelasan yang disampaikan dapat membantu penyidik memetakan hubungan antar pihak tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah bagi semua yang diperiksa.

    Arti Penting Transparansi bagi Publik Daerah

    Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, berita penindakan korupsi di luar Jawa Timur tetap relevan. Standar akuntabilitas pejabat publik bersifat nasional, sehingga setiap perkembangan di KPK menjadi rujukan pembelajaran tata kelola.

    Portal daerah kerap menyajikan ringkasan fakta resmi agar pembaca tidak hanya mengandalkan rumor. Dalam perkara ini, informasi yang dipastikan mencakup jumlah saksi, waktu pemeriksaan, identitas salah satu saksi pejabat dinas, serta status Bupati Pemalang yang nonaktif.

    • Enam saksi dijadwalkan diperiksa KPK
    • Waktu pemeriksaan: Jumat (11/9)
    • Salah satu saksi: Supaat, Kadisdikpora Pemalang
    • Perkara: dugaan pemerasan terkait Bupati nonaktif Anom Widiyantoro

    Langkah Selanjutnya dan Kewaspadaan Informasi

    Setelah tahap pemanggilan saksi, KPK biasanya melanjutkan pengolahan keterangan sesuai prosedur internal. Publik diimbau menunggu keterangan resmi lembaga dan tidak menebak-nebak hasil pemeriksaan sebelum ada pengumuman sah.

    Kasus yang menyentuh pejabat daerah selalu menarik perhatian lintas provinsi. Pembaca di Jatim dapat menjadikan momentum ini untuk mendorong pengawasan partisipatif terhadap anggaran dan layanan publik di lingkungan masing-masing, tanpa mengaitkan fakta yang belum terverifikasi.

    Dengan penyajian yang ringkas dan berdasar data yang diumumkan, diharapkan masyarakat memperoleh gambaran jelas mengenai siapa yang dipanggil, kapan pemeriksaan berlangsung, serta konteks dugaan yang sedang ditangani KPK.

    Sumber: Okezone.

    Tag: KPK, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, saksi KPK, Disdikpora Pemalang, dugaan pemerasan, penegakan hukum, korupsi daerah

  • Gus Yahya Dampingi Adik di Tipikor Jakarta soal Kuota Haji

    Gus Yahya Dampingi Adik di Tipikor Jakarta soal Kuota Haji

    Kehadiran Gus Yahya sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menarik perhatian publik, termasuk warga Nahdliyin di Jawa Timur dan Surabaya. Mantan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf datang langsung ke ruang sidang pada Kamis, 3 September 2026, untuk memberi dukungan moral kepada adiknya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.

    Perkara yang digelar menyangkut dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan periode 2023-2024. Empat terdakwa dihadirkan, termasuk Gus Yaqut, bersama Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Ishfah Abidal Azis atau Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

    Dukungan moral di ruang tunggu pengadilan

    Sebelum sidang dilanjutkan, Gus Yahya terlihat duduk di ruang tunggu. Ia mengenakan peci hitam, baju batik cokelat, dan celana hitam. Di lokasi yang sama, ia sempat berbincang dengan kuasa hukum Gus Yaqut, Mellisa Anggraini.

    Kedatangan tokoh NU tersebut tidak sekadar simbolis. Bagi banyak warga di Jatim yang mengikuti dinamika ormas keagamaan, momen ini menegaskan ikatan kekeluargaan di tengah proses hukum yang berjalan di ibu kota.

    Momen mengiringi adik menuju sel sementara

    Perhatian memuncak saat majelis hakim menskors persidangan. Sekitar pukul 17.57 WIB, Gus Yaqut yang memakai rompi tahanan oranye milik KPK berjalan menuju sel sementara di PN Jakarta Pusat. Di belakangnya, Gus Yahya terus mengiringi langkah adiknya.

    Gambar pertemuan singkat itu menjadi sorotan karena menampilkan dukungan keluarga di sela proses pidana. Tidak ada pernyataan resmi panjang yang disampaikan di lokasi; yang tampak adalah pendampingan fisik hingga adiknya kembali ke ruang tahanan sementara.

    Empat saksi dihadirkan jaksa KPK

    Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan empat saksi pada sidang tersebut. Mereka adalah mantan Direktur Bina Haji Khusus Kementerian Agama Jaja Jaelani, mantan Kepala Biro Hukum Kemenag Ahmad Bahiej, staf Biro Hukum di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Deni Sefianto, serta staf biro travel Pesona Mozaik Nur Faidzin yang akrab disapa Nanang.

    Keempat keterangan saksi diproses dalam rangkaian pemeriksaan perkara kuota haji tambahan. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan kehadiran seluruh terdakwa yang disebutkan di atas.

    Relevansi bagi pembaca Jawa Timur

    Gus Yahya dan Gus Yaqut dikenal luas di kalangan nahdliyin, termasuk di Surabaya dan kota-kota Jatim lainnya. Meski persidangan berlangsung di Jakarta, perkembangan kasus ini dipantau warga karena menyentuh isu haji dan reputasi tokoh yang pernah memimpin struktur keagamaan nasional.

    Publik di daerah diminta mengikuti informasi dari sumber resmi pengadilan dan penegak hukum agar tidak terbawa spekulasi. Proses hukum masih berjalan; kehadiran saudara kandung di ruang sidang menjadi catatan humanis tanpa mengubah substansi dakwaan yang sedang diuji.

    Dengan pantauan media dan masyarakat sipil, transparansi sidang tipikor dinilai penting agar publik, termasuk jamaah calon haji di Jatim, memahami alur perkara secara proporsional.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Gus Yahya, Gus Yaqut, sidang tipikor, kuota haji, KPK, PBNU, korupsi haji, Jakarta

  • KPK Perluas Pengawasan Jalur Masuk Kampus usai Kasus Unila dan Unsoed

    KPK Perluas Pengawasan Jalur Masuk Kampus usai Kasus Unila dan Unsoed

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dugaan korupsi penerimaan maba tidak berhenti di dua perguruan tinggi yang sudah ditangani. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut praktik pengondisian seleksi masuk kampus diduga masih jamak di sejumlah institusi lain, sehingga pengawasan akan diperluas. Isu ini relevan bagi orang tua dan calon mahasiswa di Surabaya serta Jawa Timur yang setiap tahun bersaing memperebutkan kursi PTN dan PTS.

    Pernyataan itu disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026. Ia menekankan lembaga antirasuah siap menindak jika ada bukti tindak pidana di lokus kampus selain yang sudah terungkap. Ruang pelaporan masyarakat dibuka agar indikasi suap, percaloan, atau pengondisian jalur masuk bisa segera ditelaah.

    Dugaan praktik pengondisian di luar dua kampus

    Menurut Budi, pola pengondisian pada proses penerimaan mahasiswa baru diduga tidak eksklusif di Universitas Lampung (Unila) maupun Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Sejumlah perguruan tinggi lain disebut berpotensi memiliki celah serupa. KPK menilai masalah ini bersifat sistemik jika tata kelola seleksi longgar dan pengawasan internal lemah.

    Dengan penilaian tersebut, setiap laporan yang masuk tidak langsung diabaikan. Tim akan menganalisis substansi aduan, menilai bukti awal, lalu menentukan pendekatan penanganan. Langkah itu bisa berbeda-beda bergantung pada karakter kasus yang disampaikan pelapor.

    Masyarakat didorong aktif melapor

    KPK mengajak warga, termasuk di kawasan metropolitan Surabaya, untuk berani menyampaikan informasi bila mengetahui dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru. Aduan yang kredibel menjadi pintu masuk lembaga untuk memeriksa kampus yang belum tersentuh operasi sebelumnya.

    Budi menjelaskan KPK dapat masuk ke lokus lain begitu dugaan pidana korupsi cukup jelas. Proses telaah internal tetap menjadi penentu apakah kasus dilanjutkan ke penyelidikan lebih dalam atau ditangani dengan pendekatan lain sesuai temuan.

    • Laporan masyarakat ditelaah dan dianalisis lebih dulu
    • Penanganan disesuaikan dengan jenis permasalahan
    • Fokus pada dugaan pengondisian dan suap jalur masuk

    Kampus diminta benahi sistem secara konkret

    Selain membuka kanal aduan, KPK menuntut perguruan tinggi memperbaiki tata cara penerimaan mahasiswa baru. Perbaikan dinilai harus terukur: bukan sekadar pernyataan komitmen, melainkan perubahan prosedur, transparansi kuota, dan kontrol terhadap pihak yang berwenang menetapkan kelulusan.

    Langkah nyata itu mencakup penataan ulang alur seleksi, pembatasan diskresi pejabat kampus, serta mekanisme pengaduan internal yang bekerja. Tanpa reformasi teknis, risiko percaloan dan transaksi kursi mahasiswa dinilai tetap mengintai setiap gelombang penerimaan.

    Jejak OTT Unila dan Unsoed menjadi tonggak

    Sebelumnya, KPK menjalankan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila pada Agustus 2022. Dalam perkara itu, Rektor Unila Prof. Karomani, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Heryandi, Ketua Senat Muhammad Basri, serta pihak swasta Andi Desfiandi ditetapkan sebagai tersangka.

    Pola serupa kembali terungkap pada 2026 di lingkungan Unsoed. KPK menetapkan Rektor Prof. Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto, dan Mulyono yang merupakan keponakan Sodiq sebagai tersangka. Dian Mulia Wardhana serta Adhi Wiharto juga dijerat sebagai perantara.

    Rangkaian kasus itu menjadi alasan KPK memperkeras pesan kepada seluruh perguruan tinggi. Bagi pembaca di Jawa Timur, sinyal ini mengingatkan bahwa integritas jalur masuk kampus menyangkut keadilan sosial: kursi yang seharusnya diisi berdasarkan kemampuan tidak boleh digeser oleh transaksi gelap. Penguatan sistem dan keberanian melapor dinilai dua sisi yang sama pentingnya agar seleksi maba kembali bersih.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: KPK, penerimaan mahasiswa baru, korupsi kampus, Unila, Unsoed, Budi Prasetyo, suap maba, perguruan tinggi