Kabar Jatim

Tag: penegakan hukum

  • KPK Periksa Enam Saksi Dugaan Pemerasan, Kadisdikpora Pemalang Ikut Dipanggil

    KPK Periksa Enam Saksi Dugaan Pemerasan, Kadisdikpora Pemalang Ikut Dipanggil

    Pemeriksaan saksi KPK Pemalang kembali menyita perhatian publik, termasuk pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang memantau penegakan hukum korupsi daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dalam perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.

    Jadwal tersebut ditetapkan pada Jumat (11/9). Salah satu nama yang dipanggil adalah Supaat, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Pemalang. Kehadiran pejabat dinas pendidikan ini menjadi sorotan karena posisinya terkait pengelolaan anggaran dan kebijakan di lingkungan pemda.

    Jadwal Pemeriksaan dan Fokus Dugaan Pemerasan

    KPK menegaskan pemeriksaan keenam saksi itu terkait langsung dengan dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati nonaktif Anom Widiyantoro. Proses ini merupakan bagian dari upaya lembaga antikorupsi mengumpulkan keterangan untuk memperjelas alur perkara.

    Masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, biasanya mengikuti perkembangan kasus serupa karena dampaknya pada tata kelola pemerintahan. Pemanggilan saksi dari unsur dinas teknis dinilai penting agar fakta di lapangan dapat diverifikasi secara berjenjang.

    Peran Kadisdikpora dalam Rangkaian Keterangan

    Supaat dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Kepala Disdikpora Pemalang. Keterangan pejabat dinas diharapkan memberi gambaran mengenai konteks administratif yang relevan dengan dugaan yang sedang disidik.

    Pemeriksaan saksi dari kalangan birokrasi daerah sering menjadi tahap krusial. Data dan penjelasan yang disampaikan dapat membantu penyidik memetakan hubungan antar pihak tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah bagi semua yang diperiksa.

    Arti Penting Transparansi bagi Publik Daerah

    Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, berita penindakan korupsi di luar Jawa Timur tetap relevan. Standar akuntabilitas pejabat publik bersifat nasional, sehingga setiap perkembangan di KPK menjadi rujukan pembelajaran tata kelola.

    Portal daerah kerap menyajikan ringkasan fakta resmi agar pembaca tidak hanya mengandalkan rumor. Dalam perkara ini, informasi yang dipastikan mencakup jumlah saksi, waktu pemeriksaan, identitas salah satu saksi pejabat dinas, serta status Bupati Pemalang yang nonaktif.

    • Enam saksi dijadwalkan diperiksa KPK
    • Waktu pemeriksaan: Jumat (11/9)
    • Salah satu saksi: Supaat, Kadisdikpora Pemalang
    • Perkara: dugaan pemerasan terkait Bupati nonaktif Anom Widiyantoro

    Langkah Selanjutnya dan Kewaspadaan Informasi

    Setelah tahap pemanggilan saksi, KPK biasanya melanjutkan pengolahan keterangan sesuai prosedur internal. Publik diimbau menunggu keterangan resmi lembaga dan tidak menebak-nebak hasil pemeriksaan sebelum ada pengumuman sah.

    Kasus yang menyentuh pejabat daerah selalu menarik perhatian lintas provinsi. Pembaca di Jatim dapat menjadikan momentum ini untuk mendorong pengawasan partisipatif terhadap anggaran dan layanan publik di lingkungan masing-masing, tanpa mengaitkan fakta yang belum terverifikasi.

    Dengan penyajian yang ringkas dan berdasar data yang diumumkan, diharapkan masyarakat memperoleh gambaran jelas mengenai siapa yang dipanggil, kapan pemeriksaan berlangsung, serta konteks dugaan yang sedang ditangani KPK.

    Sumber: Okezone.

    Tag: KPK, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, saksi KPK, Disdikpora Pemalang, dugaan pemerasan, penegakan hukum, korupsi daerah

  • Status Tersangka Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Harus Selaras Due Process

    Status Tersangka Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dinilai Harus Selaras Due Process

    Penetapan status tersangka terhadap Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, dalam dugaan tindak pidana pencucian uang kembali memicu perhatian publik, termasuk pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang mengikuti isu penegakan hukum nasional. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, menegaskan bahwa langkah penyidik wajib berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin peraturan perundang-undangan.

    Pernyataan itu disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 4 September 2026. Ia menyoroti bahwa dinamika penetapan tersangka membuka ruang diskursus soal batas kewenangan aparat, terutama setelah berlakunya instrumen hukum acara pidana baru.

    Syarat subjektif dan objektif dalam KUHAP

    Menurut Jamin Ginting, ketentuan terkait penetapan tersangka merujuk pada Pasal 90 KUHAP. Syarat subjektif menuntut adanya dugaan yang patut, sementara syarat objektif mengharuskan minimal dua alat bukti yang sah. Secara tekstual, kata dia, tidak ada keharusan calon tersangka sudah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi sebelum statusnya dinaikkan.

    Meski demikian, kebebasan diskresi penyidik tidak bersifat mutlak. Ia mengingatkan larangan menimbulkan praduga bersalah sebagaimana diatur Pasal 91 KUHAP serta doktrin yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014. Mengabaikan pemeriksaan pendahuluan dinilai berpotensi mencederai rasa keadilan dan menghilangkan hak konstitusional subjek hukum untuk membela diri.

    KUHAP baru dan standar perlindungan HAM

    Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang efektif sejak awal Januari 2026 membuat standar pembuktian dan pelindungan hak asasi semakin menjadi sorotan. Dalam kerangka penanganan korupsi maupun TPPU, penegakan hukum sering berhadapan dengan ketegangan antara kecepatan pemberantasan kejahatan luar biasa dan prinsip due process of law.

    Jamin menekankan, meskipun secara normatif kecukupan alat bukti menjadi acuan objektif, prosedur pelaksanaannya tetap tidak boleh menabrak koridor pelindungan yang dijamin undang-undang. Prinsip ini relevan bagi seluruh wilayah, termasuk Jawa Timur, di mana publik mengharapkan penegakan hukum yang tegas sekaligus adil.

    Ketegangan antara kecepatan dan due process

    Kejahatan luar biasa sering mendorong aparat untuk bergerak cepat. Namun, pakar hukum pidana itu mengingatkan bahwa kecepatan tidak boleh mengorbankan hak dasar tersangka potensial. Diskresi penyidik dibatasi ketat agar tidak bergeser menjadi praduga bersalah sebelum proses pembuktian berjalan proporsional.

    Bagi masyarakat Surabaya yang aktif mengikuti isu Kejaksaan dan pemberantasan korupsi, penjelasan akademik semacam ini membantu membedakan antara desakan publik atas kepastian hukum dan kewajiban negara menghormati prosedur. Transparansi prosedur justru memperkuat legitimasi hasil penyidikan di mata publik.

    Implikasi bagi penegakan hukum ke depan

    Diskursus seputar status Febrie Adriansyah diharapkan menjadi pengingat bagi aparat di pusat maupun daerah. Penetapan tersangka yang mengabaikan pemeriksaan awal dapat melemahkan posisi perkara di tahap berikutnya, termasuk di persidangan, karena hak membela diri merupakan bagian dari jaminan konstitusional.

    Dengan KUHAP baru yang sudah berlaku, standar formal dan material penetapan status hukum semakin ketat. Publik di Jawa Timur dapat menjadikan kasus ini sebagai rujukan untuk menilai apakah penegakan hukum berjalan seimbang antara pemberantasan kejahatan dan penghormatan terhadap due process.

    Pada akhirnya, penegasan pakar hukum pidana itu menempatkan perlindungan HAM bukan sebagai penghambat, melainkan sebagai fondasi agar setiap penetapan tersangka sah secara prosedural dan substansial. Keseimbangan itulah yang diharapkan terus dijaga dalam penanganan perkara TPPU maupun tipikor.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Febrie Adriansyah, tersangka TPPU, Jamin Ginting, due process, KUHAP baru, perlindungan HAM, eks Jampidsus, penegakan hukum

  • Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Siap Uji Pokok Perkara di Meja Hijau

    Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Siap Uji Pokok Perkara di Meja Hijau

    Perkembangan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan publik, termasuk pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang mengikuti isu penegakan hukum nasional. Kuasa hukumnya menegaskan kesiapan klien menghadapi sidang pokok perkara segera setelah permohonan praperadilan ditolak.

    Febri Diansyah, kuasa hukum Febrie Adriansyah, menyampaikan sikap itu di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Ia menilai pengujian perkara di meja hijau secepat mungkin justru menguntungkan proses hukum yang sedang berjalan.

    Respons setelah praperadilan ditolak

    Menanggapi putusan praperadilan yang menolak permohonan kliennya, Febri Diansyah menyatakan tidak mempermasalahkan jika sidang pokok perkara digelar dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa semakin cepat materi perkara diuji di pengadilan, semakin baik menurut pandangan tim hukum.

    Meski demikian, keputusan pelimpahan berkas sepenuhnya diserahkan kepada penyidik Kejagung. Tim kuasa hukum tidak memaksakan jadwal, tetapi membuka ruang agar proses formal segera berlanjut ke tahap persidangan.

    Keyakinan pada aspek formil dan materiil

    Febri Diansyah menjelaskan bahwa Febrie Adriansyah sejak awal yakin pada kekuatan aspek formil maupun materiil perkaranya. Keyakinan itu menjadi dasar sikap terbuka terhadap sidang pokok tanpa penundaan yang tidak perlu.

    Ia juga menyinggung prinsip equality before the law yang diharapkan berjalan dalam seluruh rangkaian proses. Menurut kuasa hukum, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi pegangan semua pihak yang terlibat.

    Pemeriksaan sebagai saksi TPPU di Kejagung

    Pada hari yang sama, Febrie Adriansyah tiba di Gedung Utama Kejagung sekitar pukul 11.00 WIB. Ia datang dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Tim 9 Kejaksaan Agung.

    Saat tiba, Febrie mengenakan kemeja putih dan rompi merah muda khas Kejagung. Tangannya diborgol dan ia dikawal petugas pamdal saat memasuki gedung. Kepada awak media yang menunggu, ia tidak memberikan keterangan apa pun.

    • Febrie Adriansyah diperiksa sebagai saksi TPPU oleh Tim 9 Kejagung.
    • Nurman Herin, tersangka dalam perkara terkait, juga tiba untuk menjalani pemeriksaan.
    • Proses pemeriksaan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.

    Perhatian publik Jatim terhadap kasus nasional

    Bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur, kasus yang menyentuh pejabat tinggi penegak hukum selalu menarik perhatian karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi. Perkembangan pemeriksaan dan sikap kuasa hukum Febrie Adriansyah menjadi bagian dari pantauan warganet dan pembaca berita hukum di daerah.

    Hingga saat ini, penyidik Kejagung masih memegang kendali atas jadwal pelimpahan ke pengadilan. Kuasa hukum memilih menunggu langkah resmi sambil menegaskan kesiapan klien di muka sidang pokok perkara.

    Publik dipersilakan mengikuti informasi resmi berikutnya dari aparat penegak hukum agar tidak terjebak spekulasi. Proses hukum yang transparan tetap menjadi harapan bersama, termasuk bagi pembaca Kabar Jatim yang memantau isu antikorupsi dan penegakan hukum dari tingkat pusat.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Febrie Adriansyah, sidang pokok perkara, Kejagung, praperadilan, TPPU, eks Jampidsus, Febri Diansyah, penegakan hukum

  • Anies Desak Polisi Tuntaskan Kematian Penjual Cermin Pejompongan

    Anies Desak Polisi Tuntaskan Kematian Penjual Cermin Pejompongan

    Isu penegakan hukum kembali menjadi sorotan publik setelah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons kematian Bambang Pejompongan, seorang warga sekaligus penjual cermin bernama Bambang Setiyawan. Pernyataan itu disampaikan usai ia melayat dan bertemu keluarga almarhum, lalu membagikan catatan keprihatinannya melalui media sosial pada Selasa, 1 September 2026.

    Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, perkara ini relevan karena menyangkut prinsip dasar negara hukum: setiap kekerasan yang berujung kematian wajib diperiksa secara terbuka, berdasar bukti, dan tanpa tawar-menawar. Kejelasan proses hukum di ibu kota sering menjadi barometer kepercayaan warga di daerah terhadap institusi penegak hukum nasional.

    Takziah dan Temuan yang Memicu Desakan

    Anies menjelaskan bahwa semalam ia bertakziah dan berjumpa langsung dengan keluarga Bambang Setiyawan. Menurut penuturannya, kisah yang disampaikan keluarga terasa amat mengenaskan. Ia menegaskan publik sudah mengetahui adanya jenazah korban serta rekaman video yang merekam rangkaian peristiwa.

    Dengan dua hal itu—jenazah dan bukti visual—ia menilai tidak ada alasan untuk menunda atau mengaburkan langkah penyidikan. Desakan utamanya sederhana: tindak lanjut formal harus terlihat, terukur, dan dapat diawasi masyarakat agar rasa keadilan keluarga tidak terabaikan.

    Mengapa Kasus Ini Tak Boleh Didiamkan

    Anies mengingatkan, apabila peristiwa kekerasan yang sudah terekam dibiarkan tanpa kejelasan hukum, pola serupa berisiko berulang di kemudian hari. Ia menekankan negara tidak boleh kalah oleh pembunuh maupun pihak yang merusak tatanan hukum.

    Dalam logika penegakan hukum, kehadiran bukti visual justru mempercepat kerja penyidik untuk memetakan kronologi, mengidentifikasi pelaku, serta menguji motif. Keheningan institusi, sebaliknya, dapat memperbesar spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan pidana.

    Poin yang Disorot dari Pernyataan Anies

    Dari unggahan yang beredar, sejumlah pesan utama dapat diringkas agar mudah diikuti warga, termasuk di Surabaya yang aktif memantau isu nasional:

    • Kematian Bambang Setiyawan harus diusut sampai tuntas, bukan berhenti pada pemberitaan awal.
    • Ada jenazah dan video kejadian sebagai titik berangkat penyidikan.
    • Keluarga korban telah menyampaikan kronik yang dinilai sangat pedih.
    • Negara wajib menunjukkan kewibawaan di hadapan perusak hukum.

    Pesan tersebut bersifat desakan moral dan politik kewargaan, bukan vonis atas siapa pun. Penetapan tersangka, gelar perkara, serta dakwaan tetap menjadi ranah aparat sesuai KUHAP dan bukti yang sah.

    Implikasi bagi Kepercayaan Publik di Daerah

    Warga Surabaya kerap menilai kinerja hukum nasional dari cara kasus-kasus menonjol ditangani di Jakarta. Ketika korban adalah pekerja kecil—dalam berita ini disebut penjual cermin—ekspektasi publik justru semakin tinggi agar prosesnya setara, cepat, dan transparan.

    Transparasi berkala dari kepolisian, misalnya perkembangan olah tempat kejadian perkara, hasil visum, serta status penanganan saksi, dapat menekan ruang hoaks. Di sisi lain, keluarga berhak mendapat pendampingan hukum dan informasi resmi agar tidak diliputi ketidakpastian berkepanjangan.

    Sebagai penutup, desakan Anies Baswedan menempatkan kematian Bambang Setiyawan di Pejompongan sebagai ujian konkret bagi komitmen negara melindungi warga. Selama bukti ada dan korban nyata, satu-satunya jalan yang dapat diterima publik adalah penyidikan tuntas, proporsional, dan akuntabel—prinsip yang sama dijunjung tinggi masyarakat Jawa Timur.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Anies Baswedan, Bambang Setiyawan, Pejompongan, penegakan hukum, kematian warga, takziah, DKI Jakarta, keadilan

  • Polisi Masih Dalami Tewasnya Pedagang di Pejompongan, Yusril Minta Publik Tak Terhasut

    Polisi Masih Dalami Tewasnya Pedagang di Pejompongan, Yusril Minta Publik Tak Terhasut

    Penyelidikan kasus Bambang di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, masih berjalan tanpa kesimpulan resmi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kepolisian terus mendalami rangkaian peristiwa pasca aksi demonstrasi 27 Agustus 2026, termasuk tewasnya pedagang kaca cermin Bambang Setiyawan dan penganiayaan terhadap siswa kelas 12 Faturrohman. Imbauan agar masyarakat tidak mudah terhasut isu liar ikut disuarakan dari Jakarta, Minggu (30/8/2026).

    Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang mengikuti perkembangan berita nasional, pesan Yusril relevan agar informasi yang beredar di media sosial dicek ulang sebelum dibagikan. Hingga kini, aparat belum menetapkan siapa pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab atas kedua peristiwa tersebut.

    Status penyelidikan Polda Metro Jaya

    Yusril menjelaskan Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan atas kematian Bambang dan penganiayaan Faturrohman. Ia menekankan belum ada kesimpulan yang dapat diambil mengenai pelaku maupun pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

    Pendalaman fakta, kata dia, diarahkan untuk mengungkap secara utuh siapa yang menyuruh, siapa yang menggerakkan, dan siapa yang melakukan penganiayaan. Jika bukti mengarah pada tanggung jawab hukum, langkah penegakan hukum yang tegas akan diambil.

    Tidak ada tuduhan terhadap individu atau ormas

    Menko menegaskan aparat penegak hukum belum menyimpulkan keterlibatan individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan tertentu. Tuduhan sepihak terhadap perorangan, kelompok, atau ormas dinilai tidak berdasar selama proses hukum masih berlangsung.

    Sikap hati-hati ini penting agar proses pembuktian tidak terdistorsi oleh tekanan publik atau narasi yang belum diverifikasi. Proses hukum tetap berpegang pada bukti yang dikumpulkan di lapangan.

    Imbauan agar warga tidak terprovokasi

    Yusril meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Isu yang beredar tanpa konfirmasi resmi berpotensi memicu ketegangan baru dan mengganggu kerja penyidik.

    Imbauan serupa layak diperhatikan warga Surabaya yang aktif di ruang digital. Memilah sumber berita resmi dan menunggu keterangan kepolisian membantu menjaga suasana tetap kondusif, tanpa mengurangi hak publik untuk mengawasi proses hukum.

    • Tunggu keterangan resmi Polda Metro Jaya atau pejabat berwenang.
    • Hindari menyebarkan spekulasi soal pelaku atau motif.
    • Laporkan konten yang terindikasi hoaks kepada kanal aduan yang tersedia.

    Fakta lapangan yang masih dikumpulkan

    Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin menyatakan penyidik masih mengumpulkan fakta hukum terkait kematian Bambang. Kronologi evakuasi juga pernah diungkap pihak kepolisian: Bambang ditemukan pingsan setelah lokasi dinyatakan aman bagi petugas untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, informasi awal dari masyarakat menyebut situasi di lokasi masih rawan. Karena itu, petugas memastikan kondisi aman terlebih dahulu sebelum Biddokkes Polda Metro Jaya melakukan evakuasi terhadap laki-laki yang ditemukan tidak sadarkan diri di kawasan Pejompongan pada malam 27 Agustus 2026.

    Dengan status penyelidikan yang masih terbuka, publik diharapkan menahan diri dari kesimpulan prematur. Proses hukum yang transparan dan berbasis bukti menjadi jalan utama untuk menjawab pertanyaan keluarga korban sekaligus menjaga ketertiban umum. Pantauan lanjutan dari keterangan resmi kepolisian dan kementerian terkait tetap diperlukan.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Yusril Ihza Mahendra, Bambang Setiyawan, Pejompongan, Polda Metro Jaya, demo 27 Agustus, penganiayaan Faturrohman, penegakan hukum