Kabar Jatim

Tag: demo 27 Agustus

  • Polisi Masih Dalami Tewasnya Pedagang di Pejompongan, Yusril Minta Publik Tak Terhasut

    Polisi Masih Dalami Tewasnya Pedagang di Pejompongan, Yusril Minta Publik Tak Terhasut

    Penyelidikan kasus Bambang di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, masih berjalan tanpa kesimpulan resmi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kepolisian terus mendalami rangkaian peristiwa pasca aksi demonstrasi 27 Agustus 2026, termasuk tewasnya pedagang kaca cermin Bambang Setiyawan dan penganiayaan terhadap siswa kelas 12 Faturrohman. Imbauan agar masyarakat tidak mudah terhasut isu liar ikut disuarakan dari Jakarta, Minggu (30/8/2026).

    Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang mengikuti perkembangan berita nasional, pesan Yusril relevan agar informasi yang beredar di media sosial dicek ulang sebelum dibagikan. Hingga kini, aparat belum menetapkan siapa pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab atas kedua peristiwa tersebut.

    Status penyelidikan Polda Metro Jaya

    Yusril menjelaskan Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan atas kematian Bambang dan penganiayaan Faturrohman. Ia menekankan belum ada kesimpulan yang dapat diambil mengenai pelaku maupun pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban.

    Pendalaman fakta, kata dia, diarahkan untuk mengungkap secara utuh siapa yang menyuruh, siapa yang menggerakkan, dan siapa yang melakukan penganiayaan. Jika bukti mengarah pada tanggung jawab hukum, langkah penegakan hukum yang tegas akan diambil.

    Tidak ada tuduhan terhadap individu atau ormas

    Menko menegaskan aparat penegak hukum belum menyimpulkan keterlibatan individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan tertentu. Tuduhan sepihak terhadap perorangan, kelompok, atau ormas dinilai tidak berdasar selama proses hukum masih berlangsung.

    Sikap hati-hati ini penting agar proses pembuktian tidak terdistorsi oleh tekanan publik atau narasi yang belum diverifikasi. Proses hukum tetap berpegang pada bukti yang dikumpulkan di lapangan.

    Imbauan agar warga tidak terprovokasi

    Yusril meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Isu yang beredar tanpa konfirmasi resmi berpotensi memicu ketegangan baru dan mengganggu kerja penyidik.

    Imbauan serupa layak diperhatikan warga Surabaya yang aktif di ruang digital. Memilah sumber berita resmi dan menunggu keterangan kepolisian membantu menjaga suasana tetap kondusif, tanpa mengurangi hak publik untuk mengawasi proses hukum.

    • Tunggu keterangan resmi Polda Metro Jaya atau pejabat berwenang.
    • Hindari menyebarkan spekulasi soal pelaku atau motif.
    • Laporkan konten yang terindikasi hoaks kepada kanal aduan yang tersedia.

    Fakta lapangan yang masih dikumpulkan

    Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imannudin menyatakan penyidik masih mengumpulkan fakta hukum terkait kematian Bambang. Kronologi evakuasi juga pernah diungkap pihak kepolisian: Bambang ditemukan pingsan setelah lokasi dinyatakan aman bagi petugas untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, informasi awal dari masyarakat menyebut situasi di lokasi masih rawan. Karena itu, petugas memastikan kondisi aman terlebih dahulu sebelum Biddokkes Polda Metro Jaya melakukan evakuasi terhadap laki-laki yang ditemukan tidak sadarkan diri di kawasan Pejompongan pada malam 27 Agustus 2026.

    Dengan status penyelidikan yang masih terbuka, publik diharapkan menahan diri dari kesimpulan prematur. Proses hukum yang transparan dan berbasis bukti menjadi jalan utama untuk menjawab pertanyaan keluarga korban sekaligus menjaga ketertiban umum. Pantauan lanjutan dari keterangan resmi kepolisian dan kementerian terkait tetap diperlukan.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Yusril Ihza Mahendra, Bambang Setiyawan, Pejompongan, Polda Metro Jaya, demo 27 Agustus, penganiayaan Faturrohman, penegakan hukum

  • Empat Aliansi Massa Siap Turun di Depan DPR 27 Agustus

    Empat Aliansi Massa Siap Turun di Depan DPR 27 Agustus

    Rencana unjuk rasa di kawasan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis 27 Agustus menarik perhatian luas, termasuk di kalangan pembaca Jawa Timur dan Surabaya yang memantau dinamika politik nasional. Empat kelompok masyarakat dijadwalkan hadir di gerbang kompleks parlemen. Fokus utama publik mengarah pada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yang sejak 21 Agustus membuka posko di lokasi tersebut.

    Analis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai aksi kali ini berpotensi memiliki kekuatan dan dampak besar. Ia menyoroti rangkaian kejadian yang dialami massa Pati sejak tiba di ibu kota sebagai indikasi tekanan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

    Posko AMPB dan rangkaian dugaan tekanan

    Sejak Jumat 21 Agustus, warga Pati yang tergabung dalam AMPB menempati area depan gerbang DPR. Mereka membawa mobil komando bak terbuka berisi perbekalan, serta membentangkan spanduk bertuliskan dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset. Koordinator lapangan Supriyono alias Botok kemudian mengumumkan puncak aksi pada 27 Agustus, dengan rencana menginap di lokasi selama sepekan.

    Sehari setelah pembukaan posko, Botok melaporkan rekening Bank Mandiri pribadinya tidak bisa ditransaksikan. Ia menyebut saldo sekitar Rp80,9 juta yang terdiri dari uang pribadi dan donasi masyarakat terhenti. Pihak bank mengakui adanya pembatasan atas permintaan penegak hukum, sementara polisi menyebutnya sebagai penundaan transaksi. Belakangan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman bersama Kapolda Metro Jaya dan Direktur Utama Bank Mandiri menjanjikan rekening tersebut akan diaktifkan kembali.

    Selain rekening, akun TikTok dan WhatsApp Botok dilaporkan tidak bisa diakses. Rombongan bus dari Pati, Jepara, dan Grobogan juga disebut mendapat teror agar tidak membawa massa ke Jakarta. Sebagian bus diduga dilempari batu di Tol Karawang hingga kaca depan pecah, sementara empat bus berisi sekitar 200 warga dihalau memasuki wilayah ibu kota. Sebuah video memperlihatkan Botok hendak dibawa mobil polisi; tim hukum AMPB menegaskan itu bukan penangkapan, melainkan pengantaran surat pemberitahuan aksi.

    Tiga kelompok lain dan sikap BEM

    Selain AMPB, setidaknya tiga kelompok lain berencana ikut aksi di depan gerbang DPR pada hari yang sama. Satu di antaranya menyampaikan dukungan terhadap program pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga memberi warna berbeda di lapangan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan BEM Seluruh Indonesia menyatakan masih mempertimbangkan keikutsertaan, tanpa menolak rencana unjuk rasa tersebut.

    Pihak Istana merespons bahwa tidak ada hal yang khusus atau istimewa dari aksi ini. Di tingkat parlemen, Forum Komunikasi Rakyat Pati diterima Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade. Mereka menyampaikan harapan agar perekonomian Pati maju, ramah investasi, dan memberi kenyamanan berusaha bagi warga setempat.

    Seruan tertib hingga penolakan dari sejumlah pihak

    Rencana aksi AMPB diwarnai seruan agar tetap tertib. Muhammad Amri Akbar yang mengklaim pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menolak demonstrasi dengan alasan menjaga kondusivitas; status kepemimpinannya di organisasi tersebut masih diperdebatkan karena dualisme internal. Badan Musyawarah Betawi melalui Muhammad Rifky alias Eki Pitung mengingatkan massa Pati untuk menjaga diri, pernyataan yang kemudian memicu somasi dari kelompok Betawi lain yang meminta klarifikasi terbuka.

    Aliansi BEM Persatuan Indonesia Se-Jakarta Raya menyerukan agar unjuk rasa mengutamakan dialog, kondusivitas, dan solusi. Ubedilah Badrun menilai cara-cara penggembosan dan intimidasi mencerminkan ketidakmatangan dalam memahami demokrasi. Menurutnya, jika pemerintah merasa lurus, tidak perlu takut terhadap demonstrasi damai.

    Mengapa publik Jawa Timur ikut mencermati

    Bagi warga Surabaya dan Jawa Timur, unjuk rasa di DPR bukan sekadar berita ibu kota. Isu penegakan hukum, ruang demokrasi, dan rancangan undang-undang yang menyentuh aset negara kerap menjadi bahan diskusi di kampus, komunitas, dan ruang publik daerah. Pemantauan terhadap jaminan keamanan massa serta kepastian hukum rekening donasi juga relevan bagi siapa pun yang mengikuti aksi sipil di tingkat nasional.

    Hingga menjelang 27 Agustus, AMPB menegaskan aksi damai dengan sejumlah tuntutan yang berpusat pada kepastian hukum dan perbaikan kondisi di daerah asal. Kehadiran empat kelompok di satu titik membuat kompleks parlemen menjadi pusat perhatian. Publik menunggu apakah dialog dengan unsur DPR dan aparat dapat meredam ketegangan, atau justru memperlebar sorotan terhadap cara negara merespons unjuk rasa.

    Perkembangan di lapangan, termasuk reaktivasi rekening dan jaminan keamanan bus rombongan, akan menentukan suasana hari-H. Kabar Jatim akan terus mengikuti informasi resmi terkait aksi di depan Gedung DPR tersebut.

    Sumber: BBC Indonesia.

    Tag: unjuk rasa DPR, AMPB Pati, demo 27 Agustus, Gedung DPR Jakarta, Supriyono Botok, RUU Perampasan Aset, demokrasi Indonesia, massa Pati