Isu kabut asap karhutla kembali menjadi perhatian publik setelah dampaknya terasa hingga Sarawak, Malaysia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa pergerakan asap sangat bergantung pada kondisi meteorologi, khususnya arah angin, sehingga sebaran kabut tidak mengenal batas administrasi negara. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, 1 September 2026, dan relevan diikuti pembaca di Surabaya serta Jawa Timur sebagai bagian dari pemantauan isu lingkungan nasional.
Menurut Menhut, bila arah angin berbalik dan titik api berada di wilayah tetangga, asap pun dapat masuk ke Indonesia. Ia menggambarkan situasi itu dengan bahasa lugas bahwa asap tidak memiliki identitas kewilayahan, sehingga kerja sama pencegahan pencemaran lintas batas tetap menjadi prioritas pemerintah.
Prioritas tekan dampak lintas negara
Pemerintah, kata Raja Juli, berkomitmen menekan dampak negatif kabut asap terhadap negara tetangga semaksimal mungkin. Langkah itu mencakup pencegahan pencemaran kabut asap lintas negara atau transboundary haze, selain penanganan api di dalam negeri. Fokus utamanya adalah memastikan aktivitas penanggulangan tidak berhenti pada respons teknis, tetapi juga mencegah mudarat bagi kawasan di sekitar perbatasan.
Di ranah penegakan hukum, Kementerian Kehutanan melalui unit Gakkum memproses 30 kasus dugaan pidana terkait karhutla. Menhut meminta penanganan tidak berhenti pada sanksi administratif bila bukti pelanggaran memadai untuk jalur pidana. Ia juga menyebutkan 52 pemegang PBPH telah mendapat peringatan dan pengawasan intensif, dengan enam di antaranya dikenai sanksi berat.
Kendala air menghambat laju pemadaman
Upaya pemadaman terus digelar di sejumlah titik di Sumatra dan Kalimantan melalui kerja tim gabungan. Dukungan teknis mencakup pembuatan sumur bor hingga pengerahan water bombing oleh TNI Angkatan Udara. Namun, ketersediaan sumber air di lapangan masih menjadi hambatan utama yang membatasi kecepatan penanganan.
Raja Juli mencontohkan situasi di pinggir jalan tol di Sumatra Selatan, di mana hanya tersedia satu titik sumber air sementara api sudah menjauh dari lokasi awal. Dari sisi efektivitas, ia menilai satgas darat lebih unggul dalam luasan yang berhasil dipadamkan dibandingkan water bombing. Satgas darat disebut mampu memadamkan sekitar 17,5 hektare, sedangkan water bombing sekitar 2,5 hektare. Meski demikian, water bombing tetap dikerahkan untuk menjangkau lokasi sulit di Sumatra maupun Kalimantan.
Langkah kesehatan dan data warga terdampak
Di sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Kementerian Kesehatan telah mengirim lebih dari lima juta masker serta oksigen konsentrator ke wilayah terdampak. Penggunaan masker digarisbawahi sebagai upaya menyaring partikel halus PM2,5, mengingat penduduk di kawasan terdampak tidak dapat dipindahkan secara masif dari lingkungan sehari-hari.
Kemenkes berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah agar imbauan memakai masker, termasuk bagi anak-anak, berjalan lebih luas. Keputusan terkait aktivitas sekolah di tengah kualitas udara yang menurun dinyatakan berada di luar kewenangan Kemenkes. Situation Report Kemenkes per 27 Agustus 2026 mencatat tujuh provinsi terdampak, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan, dengan total penduduk terdampak mencapai 10.674.201 orang.
- Kasus ISPA pada 27 Agustus 2026 tercatat 4.082.
- Akumulasi kasus ISPA mencapai 13.449 dari 63 kabupaten/kota.
- Gangguan yang dilaporkan meliputi ISPA, batuk, sesak napas, iritasi, hingga risiko pada kelompok rentan.
Catatan untuk pembaca Jawa Timur
Meski tujuh provinsi terdampak berada di Sumatra dan Kalimantan, perkembangan kabut asap karhutla tetap penting dipantau warga Surabaya dan Jawa Timur. Isu kualitas udara, perjalanan antarpulau, serta standar kesiapsiagaan daerah menjadi bahan rujukan kebijakan lokal tanpa menunda informasi nasional yang sedang berkembang. Pemantauan data resmi dan imbauan kesehatan tetap menjadi acuan paling aman bagi publik.
Secara keseluruhan, pernyataan Menhut menegaskan tiga poros penanganan: pengendalian sebaran asap lintas batas, percepatan pemadaman dengan mengakui kendala air di lapangan, serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran. Di jalur kesehatan, distribusi masker dan alat bantu pernapasan dilanjutkan seraya mendorong perilaku protektif masyarakat di kawasan berasap.
Sumber: Liputan6.