Kabar Jatim

Tag: Surabaya

  • Menkeu Purbaya: Laju Ekonomi Nasional Sudah Lepas dari Jebakan 5 Persen

    Menkeu Purbaya: Laju Ekonomi Nasional Sudah Lepas dari Jebakan 5 Persen

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa laju perekonomian nasional telah meninggalkan pola stagnasi di kisaran lima persen. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Selasa, 8 September 2026, di tengah perhatian pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk pusat bisnis di Surabaya dan Jawa Timur yang menanti sinyal pemulihan yang lebih kuat.

    Menurut Menkeu, intervensi kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan pemerintah mulai memberi efek nyata. Meski belum bergerak secepat yang diinginkan, arah pertumbuhan dinilai sudah lebih sehat dibanding periode sebelumnya yang kerap terpaku di angka 5 persen.

    Data kuartalan tunjukkan tren di atas lima persen

    Purbaya memaparkan rangkaian capaian resmi. Pada kuartal IV tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,39 persen. Angka itu naik menjadi 5,61 persen di kuartal I 2026, sebelum sedikit melambat ke 5,29 persen pada kuartal II 2026 akibat gejolak ketidakpastian global.

    Penurunan di triwulan kedua tidak dibaca sebagai kemunduran struktural. Ia menilai momentum masih dapat dikembalikan sepanjang mesin sektor swasta dan belanja pemerintah tetap dijaga secara konsisten hingga akhir tahun.

    Target mendekati 6 persen di akhir 2026

    Menkeu menegaskan keyakinannya bahwa ekonomi siap bergerak ke arah 6 persen. Ia memperkirakan pertumbuhan pada triwulan keempat 2026 berpeluang mendekati level tersebut, asalkan kondisi eksternal tidak memburuk tajam dan koordinasi kebijakan dalam negeri tetap solid.

    “Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kencang-kencang amat. Tapi sudah saya pastikan, sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, jika pola ini dipertahankan, angka 6 persen bukanlah target yang terlalu jauh.

    Mesin swasta mulai bergerak lebih cepat

    Faktor penentu yang disorot Menkeu adalah geliat aktivitas sektor swasta. Ia mengaku sudah melihat sinyal bahwa dunia usaha bergerak lebih cepat dibanding sebelumnya, didukung optimalisasi belanja pemerintah yang dilakukan secara berkala.

    Kombinasi itu dinilai krusial agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada stimulus jangka pendek. Bagi kawasan industri dan perdagangan di Jawa Timur, termasuk Surabaya sebagai hub logistik dan jasa, penguatan sektor swasta nasional biasanya berimbas pada arus investasi, penyerapan tenaga kerja, dan perputaran perdagangan antarwilayah—meski dampak rinci di tingkat kota tetap bergantung data regional resmi.

    Kendala masih ada, prospek dinilai makin riil

    Purbaya tidak menutup mata bahwa sejumlah kendala masih menahan laju optimal. Namun ia menilai prospek penguatan semakin nyata seiring membaiknya koordinasi kebijakan dan respons dunia usaha.

    • Pertumbuhan Q4/2025: 5,39 persen
    • Pertumbuhan Q1/2026: 5,61 persen
    • Pertumbuhan Q2/2026: 5,29 persen
    • Proyeksi Menkeu: Q4/2026 berpeluang mendekati 6 persen

    Dengan peta tersebut, pemerintah menekankan pentingnya menjaga momentum hingga penghujung tahun. Stabilitas kebijakan, kelancaran belanja negara, dan ruang gerak swasta menjadi tiga pilar yang terus dipantau.

    Bagi pembaca di Surabaya dan sekitarnya, sinyal keluarnya ekonomi dari jebakan 5 persen menjadi penanda awal yang perlu dicermati bersama data regional berikutnya. Yang pasti, Menkeu sudah menempatkan posisi resmi: stagnasi lima persen ditinggalkan, dan arah 6 persen mulai dibuka.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: pertumbuhan ekonomi, Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu, ekonomi nasional, kuartal 2026, sektor swasta, Jawa Timur, Surabaya

  • Sebelas Saksi Dipanggil Jampidsus terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG

    Sebelas Saksi Dipanggil Jampidsus terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG

    Perkembangan penyidikan dugaan korupsi program MBG kembali menarik perhatian publik, termasuk pembaca di Jawa Timur dan Surabaya yang mengikuti penyaluran Makan Bergizi Gratis di daerah. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Kamis, 3 September 2026, memanggil dan memeriksa total 11 saksi terkait tata kelola program tersebut di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025 hingga 2026.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan pemeriksaan itu merupakan bagian dari kegiatan penyidikan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara. Ia memastikan langkah penyidik berjalan profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

    Siapa saja saksi yang diperiksa penyidik

    Di antara sebelas orang yang memenuhi panggilan terdapat pejabat dan tenaga di lingkungan BGN, pihak swasta, hingga perantara. Salah satu nama yang menonjol adalah JAA dalam kapasitas Inspektur Utama BGN. Hadir pula PI dan ANR serta K sebagai tenaga ahli di BGN, RRNWP sebagai staf BGN, RMY dari PT NGS, AH selaku direktur PT GSN, AZRS dari Peruri, ADYY sebagai PIC Yayasan GBI/SPPG Jatisari, T dari Yayasan STTD, dan K yang berprofesi wiraswasta sebagai perantara penjual ompreng.

    Keberagaman latar belakang saksi menggambarkan lingkup penyidikan yang menyentuh jalur perencanaan, pelaksanaan, hingga rantai pasok pendukung program. Keterangan mereka diharapkan memperjelas alur keputusan dan transaksi yang menjadi objek perkara, tanpa menempatkan siapa pun sebagai tersangka sebelum proses hukum menunjuk demikian.

    Tujuan pemeriksaan dan sikap Kejagung

    Anang Supriatna menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi ditujukan agar berkas perkara semakin lengkap dan alat bukti semakin kokoh. Fokusnya tetap pada dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Makan Bergizi Gratis di BGN pada rentang tahun yang disebut penyidik.

    Pernyataan resmi itu juga menegaskan komitmen lembaga untuk tidak melanggar hak para pihak. Proses disebut tidak menyimpang dari standar penegakan hukum pidana khusus, sehingga publik diminta menunggu hasil formal alih-alih berspekulasi di luar fakta yang diumumkan.

    Mengapa isu ini relevan bagi warga Jatim

    Program Makan Bergizi Gratis menyentuh sekolah dan titik distribusi di banyak wilayah, termasuk Jawa Timur. Warga Surabaya dan kabupaten/kota sekitar wajar memantau perkembangan hukumnya karena anggaran dan tata kelola nasional berimbas pada kualitas layanan di lapangan. Transparansi penyidikan menjadi salah satu indikator kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial pangan anak sekolah.

    Meski lokasi pemeriksaan berada di tingkat pusat, dampak kebijakan MBG bersifat nasional. Informasi resmi dari Kejagung membantu masyarakat membedakan fakta penyidikan dengan isu turunan yang belum diverifikasi. Portal daerah seperti Kabar Jatim menayangkan ringkasan ini agar pembaca setempat mendapat kerangka berita yang jelas tanpa menambah-nambah peristiwa.

    Langkah berikutnya dalam pemberkasan

    Setelah rangkaian pemeriksaan 11 saksi, penyidik diperkirakan terus menata kelengkapan berkas sesuai kebutuhan pembuktian. Belum ada pengumuman resmi mengenai perluasan daftar saksi atau perubahan status perkara pada keterangan yang dikutip dari paparan Kapuspenkum.

    • Pemeriksaan dilakukan Jampidsus pada 3 September 2026
    • Total 11 saksi dari BGN, korporasi, yayasan, dan perantara
    • Tujuan: perkuat bukti dan lengkapi pemberkasan
    • Penyidikan diklaim profesional, independen, dan akuntabel

    Publik diimbau merujuk keterangan resmi Kejaksaan Agung untuk perkembangan berikutnya. Pemberitaan ini menyusun ulang fakta yang telah diumumkan agar mudah dicerna, dengan sudut pantauan pembaca Jawa Timur terhadap program yang menyentuh dapur dan sekolah di daerah.

    Dengan pantauan berkesinambungan, diharapkan tata kelola bantuan gizi tetap menjadi perhatian bersama antara penegak hukum, pengelola program, dan masyarakat penerima manfaat di Surabaya serta wilayah Jatim lainnya.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: korupsi MBG, Kejagung, Jampidsus, Badan Gizi Nasional, Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan saksi, Surabaya, Jatim

  • Pasar Domestik Menguat, Rupiah dan IHSG Sambut Arah Kebijakan BI

    Pasar Domestik Menguat, Rupiah dan IHSG Sambut Arah Kebijakan BI

    Pergerakan IHSG dan rupiah pada penutupan perdagangan Kamis, 3 September, mencatat penguatan serempak. Pelaku pasar merespons positif arah kebijakan Bank Indonesia di bawah kepemimpinan baru, sementara tekanan di pasar global relatif mereda. Sentimen itu turut menjadi sorotan investor di kawasan, termasuk pelaku pasar di Jawa Timur yang memantau stabilitas nilai tukar dan arah suku bunga.

    Penguatan instrumen keuangan domestik tidak berdiri sendiri. Selain faktor internal, berkurangnya kekhawatiran terhadap pasokan energi di tengah ketegangan geopolitik turut menopang suasana bursa dan pasar valas. Kombinasi itu membuat arus transaksi harian relatif lebih kondusif dibanding sesi sebelumnya.

    Respons pasar terhadap kepemimpinan baru BI

    Penetapan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia perempuan pertama menjadi salah satu pemicu sentimen positif di dalam negeri. Arah kebijakan yang disampaikan menekankan menjaga stabilitas moneter sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan integratif. Pendekatan itu dinilai memberi kepastian bagi pelaku usaha dan investor.

    Koordinasi Bank Indonesia dengan kementerian serta lembaga terkait juga diperkuat. Langkah tersebut diarahkan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga iklim sektor riil tetap mendukung, terutama saat dinamika suku bunga global masih bergerak cepat. Bagi dunia usaha di Surabaya dan sekitarnya, sinyal stabilitas moneter biasanya menjadi acuan perencanaan biaya impor, ekspor, serta pembiayaan modal kerja.

    Geopolitik Timur Tengah dan dampaknya ke pasar

    Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mencatat eskalasi di Timur Tengah sempat memunculkan kekhawatiran gangguan pasokan minyak. Menurutnya, pasukan Amerika Serikat menyerang wilayah pesisir selatan Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang posisi AS di sejumlah lokasi kawasan. Aksi saling serang itu disebut sebagai yang paling intens sejak Juli.

    Namun, pernyataan resmi Amerika Serikat yang mengisyaratkan operasi militer tidak akan berlangsung lama membantu meredakan kecemasan pelaku pasar. Ketika risiko pasokan energi dinilai lebih terkendali, tekanan pada aset berisiko di emerging market, termasuk Indonesia, cenderung berkurang. Hal ini memberi ruang bagi penguatan IHSG dan perbaikan persepsi terhadap mata uang regional.

    Data tenaga kerja AS dan penguatan rupiah

    Faktor eksternal lain datang dari pelemahan data tenaga kerja sektor swasta Amerika Serikat. Pelemahan tersebut memberi ruang bagi penguatan mata uang sejumlah negara kawasan, termasuk rupiah. Pada perdagangan Kamis, rupiah menguat 84 poin atau 0,47 persen menjadi Rp17.679 per dolar AS.

    Level tersebut menjadi penanda bahwa aliran modal dan ekspektasi suku bunga global masih memengaruhi pergerakan harian. Meski demikian, penguatan nilai tukar belum sepenuhnya bebas risiko. Potensi kenaikan biaya logistik serta tantangan pasokan pangan yang terkait fenomena El Niño tetap menjadi perhatian, karena keduanya dapat menekan inflasi domestik di kemudian hari.

    Implikasi bagi stabilitas dan sektor riil

    Bagi investor ritel maupun institusi di Jatim, penguatan IHSG dan rupiah menjadi sinyal singkat bahwa sentimen risiko sedang mereda. Stabilitas moneter yang dijaga BI diharapkan membantu menjaga daya beli dan kepastian biaya input industri. Di sisi lain, dunia usaha tetap diminta mencermati risiko inflasi dari rantai pasok pangan dan logistik.

    • Penguatan rupiah: 84 poin atau 0,47 persen ke Rp17.679 per dolar AS.
    • Sentimen domestik: respons positif atas arah kebijakan Gubernur BI baru.
    • Sentimen global: meredanya kekhawatiran pasokan energi dan pelemahan data tenaga kerja swasta AS.

    Ke depan, konsistensi koordinasi kebijakan moneter dan fiskal akan menentukan apakah penguatan hari ini berlanjut menjadi tren yang lebih stabil. Pelaku pasar diperkirakan tetap menimbang data inflasi, pergerakan suku bunga global, serta perkembangan geopolitik sebelum menambah eksposur secara agresif.

    Secara keseluruhan, penutupan perdagangan 3 September menunjukkan IHSG dan rupiah bergerak seiring respons positif terhadap kepemimpinan BI yang baru serta membaiknya sejumlah indikator eksternal. Penguatan itu memberi napas bagi pasar keuangan, tetapi kewaspadaan terhadap risiko inflasi dan pasokan tetap diperlukan agar stabilitas tidak bersifat sementara.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: IHSG menguat, rupiah, Bank Indonesia, Destry Damayanti, pasar keuangan, nilai tukar, inflasi, Surabaya

  • Maulid Nabi di Jawa Timur: Saat Cinta Rasul Menuntut Aksi Nyata

    Maulid Nabi di Jawa Timur: Saat Cinta Rasul Menuntut Aksi Nyata

    Setiap memasuki Rabiul Awal, peringatan Maulid Nabi Jatim kembali meramaikan masjid, majelis, dan ruang publik. Umat Islam di Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur memperbanyak shalawat, menggelar tabligh, hingga pawai. Semarak itu sahih sebagai ekspresi kecintaan. Namun, banyak pengamat keagamaan mengingatkan agar momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak berhenti di lapisan ritual dan emosi semata.

    Cinta kepada Rasulullah sering dipahami sebatas meniru akhlak mulia dalam kehidupan pribadi. Pendekatan itu penting, tetapi belum menyentuh inti yang lebih dalam: membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu dan penghambaan kepada selain Allah, serta mendorong perubahan tatanan yang jauh dari nilai Islam menuju sistem yang menegaskan ketaatan hanya kepada Sang Pencipta.

    Ritual tahunan yang perlu diisi makna perjuangan

    Di Surabaya, suasana Maulid terasa akrab di kampung, pondok, dan masjid besar. Aktivitas kolektif mempererat ukhuwah. Persoalannya muncul ketika substansi hanya berputar pada seremoni. Tanpa arah yang jelas, peringatan berisiko menjadi rutinitas tahunan yang menghangatkan hati sesaat, lalu redup tanpa bekas pada cara pandang dan perilaku sosial umat.

    Padahal sejarah kenabian menampilkan sosok yang tak hanya lembut dalam pergaulan, tetapi konsisten mengajak masyarakat keluar dari sistem jahiliah. Meneladani beliau berarti mengaitkan diri pada semangat syiar, bukan hanya mengenang tanggal lahir. Bagi pembaca di kawasan metropolitan Jawa Timur, pertanyaan sederhana bisa diajukan: apakah peringatan tahun ini mengubah cara kita menyikapi ketidakadilan dan kerusakan di sekitar?

    Kesadaran kerusakan dan arah metode yang tepat

    Sebagian umat sudah merasakan dampak kerusakan sosial dan ekonomi di lingkungan sehari-hari. Tuntutan perubahan pun muncul di berbagai forum. Celah besar terletak pada arah dan metode. Jika cara yang ditempuh menjauh dari manhaj perjuangan Rasulullah, hasilnya mudah terseret arus yang justru memperkuat sistem lama.

    Dalam kehidupan modern, penghambaan kepada selain Allah kerap berjalan sistemik lewat logika kapitalisme, demokrasi prosedural, dan liberalisme yang menempatkan kebebasan individu serta materi sebagai orientasi utama. Pihak yang diuntungkan sistem itu cenderung mempertahankan status quo. Suara yang menyerukan kebangkitan nilai Islam pun rawan diredam. Karena itu, Maulid layak dijadikan titik balik kesadaran, bukan sekadar perayaan.

    Ittiba yang menuntut keterikatan pada syariat

    Makna ittiba’ atau mengikuti Nabi bukan terbatas pada amalan sunah ritual. Ia menuntut keterikatan pada syariat dan metode dakwah yang beliau tempuh. Al-Qur’an dalam surah Ali Imran ayat 31 menegaskan bahwa cinta kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasul, sehingga Allah mencintai dan mengampuni dosa hamba-Nya. Ayat itu menjadi kompas agar Maulid tidak kosong dari komitmen.

    Metode dakwah Rasulullah dikenal melalui tahapan pembinaan kader (tasqif), interaksi luas dengan umat (tafa’ul ma’al ummah), lalu kesiapan menerima amanah kepemimpinan (istilamul hukmi). Tahapan itu menuntut kesabaran, kejelasan ide, dan kerja kolektif. Umat di Jawa Timur yang aktif di majelis taklim dan organisasi keagamaan memiliki modal sosial untuk mengisi tahapan pembinaan dan interaksi secara teratur, tanpa perlu menunggu momen spektakuler.

    • Memperkuat kajian yang mengaitkan akhlak dengan sistem kehidupan
    • Menjaga ukhuwah tanpa kehilangan arah ideologis yang jelas
    • Menjadikan shalawat pendorong amal, bukan pengganti kerja dakwah
    • Mengajak generasi muda memahami sejarah perjuangan Nabi secara utuh

    Rahmat untuk alam dan tanggung jawab lokal

    Firman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 mengingatkan bahwa Nabi diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu hadir utuh ketika nilai Islam menyentuh tata kelola, ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial, bukan hanya ruang ibadah formal. Di kota-kota Jawa Timur, termasuk Surabaya yang majemuk, pesan rahmat justru relevan: dakwah yang santun, tegas pada prinsip, serta solutif terhadap problem warga.

    Dengan demikian, peringatan Maulid Nabi Jatim dapat menjadi laboratorium kecil kesadaran kolektif. Masyarakat diajak menilai ulang orientasi hidup yang terlalu materialistik, sekaligus merapikan niat agar setiap pengajian dan kegiatan Maulid mengarah pada perbaikan nyata. Cinta yang autentik kepada Rasulullah teruji pada kesediaan mengemban misi yang sama: menegakkan ketaatan kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan.

    Pada akhirnya, bulan Rabiul Awal adalah undangan tahunan untuk kembali menimbang prioritas. Jika shalawat berkumandang di surau dan jalan protokol Surabaya, biarlah gema itu mengingatkan bahwa perjuangan syiar belum selesai. Umat diajak melangkah lebih jauh dari seremoni, menyambung estafet dakwah, dan menjaga harapan agar Islam kembali hadir sebagai rahmat yang terasa dalam kehidupan sehari-hari.

    Sumber: Republika.

    Tag: maulid nabi, jawa timur, teladan rasulullah, dakwah islam, surabaya, rabiul awal, syiar islam, ittiba

  • Presiden Apresiasi Muktamar NU Jombang Berlangsung Rukun, Gus Kikin Pimpin PBNU

    Presiden Apresiasi Muktamar NU Jombang Berlangsung Rukun, Gus Kikin Pimpin PBNU

    Kabar dari Jombang kembali menjadi sorotan warga Jawa Timur, termasuk pembaca di Surabaya. Presiden Prabowo Subianto memberi apresiasi atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dinilai guyub dan damai, sekaligus mengucapkan selamat kepada pimpinan baru Pengurus Besar NU. Acara penutupan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Senin, 31 Agustus 2026.

    Bagi warga Surabaya dan kawasan metropolitan Gerbangkertosusila, perkembangan organisasi keagamaan sebesar NU selalu relevan. Ribuan pesantren dan jaringan warga nahdliyin di Jatim menjadikan hasil muktamar di Jombang sebagai isu yang dekat dengan kehidupan sosial keagamaan sehari-hari.

    Ucapan selamat dan penekanan pada suasana rukun

    Dalam kesempatan penutupan, Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan NU yang baru terpilih. Ia menyinggung bahwa muktamar berjalan sukses tanpa perlu uraian panjang, dengan suasana rukun yang patut diapresiasi.

    Prabowo menekankan bahwa NU memberi teladan bagi publik. Perbedaan pendapat dan kompetisi internal, menurutnya, dapat dikelola secara sehat meski organisasi ini menaungi puluhan juta anggota, ribuan pesantren, serta puluhan ribu kiai. Model tersebut dinilai layak menjadi rujukan bagi masyarakat luas di Indonesia.

    Harapan kontribusi nyata untuk bangsa

    Selain memuji kelancaran forum, Presiden juga menantikan darma bakti NU ke depan. Ia menyebut negara, bangsa, dan umat menunggu peran konkret organisasi ini pada hari-hari, bulan-bulan, hingga tahun-tahun mendatang.

    Pesan itu menggarisbawahi bahwa sukses administratif muktamar perlu diikuti kerja nyata di lapangan. Isu pendidikan pesantren, kesejahteraan umat, dan kohesi sosial di daerah seperti Jawa Timur menjadi ruang di mana kontribusi tersebut biasa diharapkan publik.

    Gus Kikin ditetapkan lewat musyawarah mufakat

    Muktamar ke-35 secara resmi menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz, yang akrab disapa Gus Kikin, sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Keputusan dibacakan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) KH Anwar Iskandar di lokasi yang sama di Tambakberas, Jombang.

    Anwar menjelaskan bahwa rapat AHWA pada pagi hari itu merupakan musyawarah mufakat untuk menjalankan mandat muktamar dalam memilih dan menetapkan ketua umum. Secara mufakat, forum memutuskan Gus Kikin sebagai ketua umum untuk periode tersebut.

    Perolehan suara dan izin Rais Aam

    Dalam proses penjaringan calon, nama Gus Kikin tercatat meraih suara terbanyak. Dari 2.397 suara yang masuk, ia memperoleh 472 suara sehingga berada di peringkat teratas dan memenuhi syarat untuk diajukan kepada Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar, guna mendapat pernyataan izin tertulis.

    • Lokasi penutupan: Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang
    • Ketua Umum PBNU terpilih: KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin)
    • Periode khidmah: 2026–2031
    • Rais Aam terpilih: KH Miftachul Akhyar

    Rangkaian fakta tersebut menegaskan bahwa estafet kepemimpinan PBNU berlangsung melalui mekanisme internal yang telah disepakati peserta muktamar. Bagi pembaca di Surabaya, informasi ini membantu memahami arah kepengurusan NU pusat yang berpengaruh pada jaringan cabang dan ranting di seluruh Jatim.

    Dengan penutupan di Jombang dan apresiasi langsung dari Presiden, Muktamar ke-35 NU menutup babak pemilihan dengan catatan damai. Publik kini menantikan langkah awal kepengurusan baru dalam menjawab harapan kontribusi bagi umat dan bangsa.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Muktamar NU, Jombang, Gus Kikin, PBNU, Prabowo, Jawa Timur, pesantren, Surabaya

  • Tagihan Rp 158 Miliar Cair, Kepastian Kerja 59 Ribu Karyawan Pos Terjaga

    Tagihan Rp 158 Miliar Cair, Kepastian Kerja 59 Ribu Karyawan Pos Terjaga

    Kepastian atas hak karyawan Pos kembali menguat setelah tagihan senilai Rp 158 miliar dari Kementerian Sosial diterima PT Pos Indonesia. Dana tersebut masuk ke rekening perusahaan pada Sabtu, 29 Agustus 2026, dan menyentuh kepentingan sekitar 59 ribu pekerja aktif serta pensiunan di berbagai wilayah, termasuk jaringan layanan di Jawa Timur dan Surabaya.

    Manajemen perusahaan menilai pencairan ini menutup kekhawatiran yang sempat muncul di kalangan karyawan terkait kelangsungan hak normatif. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Iskandar Kunaefi, menegaskan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada lembaga legislatif yang mendorong penyelesaian tanpa berlarut-larut.

    Apresiasi manajemen dan serikat pekerja

    Iskandar menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, serta Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade. Ketiganya dinilai aktif mengawal agar pembayaran utang jasa pos kepada Kemensos segera tuntas berdasarkan hasil audit.

    Sikap serupa datang dari Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia, Iwan Suryanegara. Ia mewakili pekerja dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR, Menteri Keuangan, serta pihak terkait lain yang memfasilitasi proses hingga dana benar-benar diterima perusahaan. Menurutnya, perlindungan pekerjaan menjadi hal paling mendesak bagi ribuan keluarga karyawan.

    Awal mula dari dialog di Senayan

    Persoalan mencuat setelah perwakilan karyawan dan serikat pekerja menyampaikan aspirasi dalam dialog di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 26 Agustus 2026. Mereka mengungkap tekanan keuangan perusahaan yang berpotensi mengganggu kepastian hak dan arah bisnis ke depan.

    DPR memandang isu ini mendesak karena menyangkut sekitar 31 ribu karyawan aktif dan 28 ribu pensiunan. Komisi VI kemudian mendorong percepatan pencairan Rp 158 miliar yang merupakan tagihan PT Pos kepada Kementerian Sosial. Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa dana tersebut adalah pelunasan utang atas layanan yang sudah dijalankan, bukan skema talangan, sehingga penundaannya tidak seharusnya berkepanjangan.

    Koordinasi kementerian hingga realisasi dana

    Setelah aspirasi diterima, DPR mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga hingga pembayaran terealisasi pada akhir Agustus 2026. Langkah itu memberi ruang napas bagi operasional PT Pos, termasuk layanan kiriman, logistik, dan penyaluran yang banyak diandalkan masyarakat di kota-kota besar seperti Surabaya.

    Bagi pembaca di Jawa Timur, kepastian arus kas BUMN perposan ini relevan karena jaringan kantor pos tetap menjadi tulang punggung distribusi dokumen, paket, dan sejumlah program pemerintah di daerah. Stabilitas hak pekerja di pusat turut memengaruhi kelancaran layanan di cabang-cabang regional.

    • Nilai tagihan yang dibayar: Rp 158 miliar
    • Penerima manfaat: sekitar 59 ribu pekerja aktif dan pensiunan
    • Dasar pencairan: hasil audit tagihan ke Kemensos
    • Status dana: pelunasan utang jasa, bukan talangan

    Pengawasan penyehatan perusahaan berlanjut

    Komisi VI DPR RI menyatakan fungsi pengawasan tidak berhenti pada satu kali pencairan. Fokus berikutnya mencakup proses penyehatan PT Pos Indonesia, penyelesaian kewajiban lain yang masih tertunda, serta jaminan agar hak pekerja tidak kembali terancam oleh persoalan serupa.

    Dasco menegaskan penyelesaian harus menjangkau tata kelola yang lebih tertib agar tekanan kas tidak berulang dan menimpa karyawan. Manajemen diharapkan menjaga disiplin operasional sambil memastikan hak normatif tetap terlindungi.

    Dengan masuknya dana Rp 158 miliar, perusahaan setidaknya memperoleh kepastian jangka pendek untuk memenuhi komitmen kepada pekerja dan pensiunan. Publik, termasuk pengguna layanan pos di Surabaya dan sekitarnya, kini menanti tindak lanjut penyehatan agar layanan tetap andal dan hak tenaga kerja terjaga secara berkelanjutan.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: PT Pos Indonesia, hak karyawan, DPR RI, Kemensos, pembayaran tagihan, serikat pekerja, Komisi VI, Surabaya

  • Unjuk Rasa Menyuarakan Kritik: Kapan Syariat Membolehkan dan Membatasi

    Unjuk Rasa Menyuarakan Kritik: Kapan Syariat Membolehkan dan Membatasi

    Persoalan hukum demonstrasi Islam kerap muncul setiap kali warga menyampaikan aspirasi lewat aksi di jalanan, termasuk di sejumlah kota besar di Jawa Timur. Bagi pembaca di Surabaya dan sekitarnya, pertanyaan utamanya sederhana: bolehkah kritik dan tuntutan disuarakan dengan turun ke jalan menurut syariat?

    Jawaban ulama tidak bersifat hitam-putih. Penilaian bergantung pada tujuan aksi, cara pelaksanaannya, situasi yang melatari, serta dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban dan kepentingan umum. Karena itu, satu peristiwa unjuk rasa bisa dinilai berbeda dari peristiwa lain.

    Mengapa hukum unjuk rasa diperdebatkan

    Dai Rumah Fiqih Indonesia, Ustaz Ahmad Sarwat, menegaskan bahwa demonstrasi atau muzhaharah termasuk perkara yang diperdebatkan di kalangan ulama dan umat. Pihak yang merasa dirugikan cenderung menolak aksi tersebut. Sebaliknya, pihak yang merasa kepentingannya terbantu akan mencari dalil yang membolehkan, termasuk merujuk Al-Qur’an dan hadis.

    Perbedaan pandangan itu, menurutnya, sulit dilepaskan dari kepentingan dan kondisi politik yang menyertai sebuah aksi. Demonstrasi pada dasarnya hanyalah sarana menyampaikan sikap atau tuntutan. Seperti sarana lain, penilaian hukumnya mengikuti siapa yang memakai, untuk kepentingan apa, bagaimana caranya, dan apa akibatnya.

    Kapan aksi dinilai terlarang menurut syariat

    Apabila unjuk rasa diarahkan pada tujuan yang bertentangan dengan syariat—misalnya merusak, menimbulkan kekacauan, menyebarkan fitnah, melakukan kekerasan, atau merugikan masyarakat tanpa alasan yang dibenarkan—maka tindakan itu dapat menjadi terlarang. Kerusakan fasilitas umum, intimidasi, dan fitnah yang meruntuhkan kehormatan orang lain masuk kategori yang memberatkan penilaian hukum.

    Prinsip kehati-hatian ini relevan bagi warga maupun penyelenggara aksi di kawasan padat seperti Surabaya: aspirasi publik tidak boleh mengorbankan keselamatan orang lain atau mengabaikan hak masyarakat yang tidak terlibat. Syariat menekankan kemaslahatan, bukan sekadar kerasnya suara di jalan.

    Kapan penyampaian aspirasi bisa dibolehkan

    Sebaliknya, bila demonstrasi dipakai sebagai sarana menyampaikan aspirasi, mengkritik kezaliman, atau mendorong perbaikan dengan cara yang selaras ketentuan syariat, penilaian hukumnya dapat berbeda. Tidak tepat menghukumi haram setiap unjuk rasa, sebagaimana tidak tepat menganggap setiap aksi otomatis sebagai perjuangan yang dibenarkan.

    Ukuran kuncinya ada pada niat dan tata cara. Hadis Rasulullah SAW mengingatkan bahwa amal bergantung pada niat, dan setiap orang mendapat sesuai yang diniatkannya. Niat memperbaiki kebijakan atau menolak kezaliman harus diiringi cara yang tertib, tidak anarkis, dan tidak membuka pintu mudarat yang lebih besar.

    Pelajaran praktis bagi publik di Jawa Timur

    Bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang terbiasa menyaksikan aksi di ruang publik, kerangka fikih ini memberi pegangan sederhana. Pertama, perjelas tujuan: apakah untuk kemaslahatan dan koreksi yang sah, atau justru fitnah dan tekanan yang merusak. Kedua, jaga cara: hindari kekerasan, vandalisme, dan ujaran yang menzalimi pihak lain.

    Ketiga, hitung dampak: macet total tanpa pengelolaan, bentrok, atau kerugian warga sekitar dapat mengubah penilaian moral dan syar’i suatu aksi. Keempat, bedakan sarana dari tujuan; unjuk rasa hanyalah alat, bukan tujuan akhir yang menghalalkan segala cara.

    • Tujuan harus sejalan dengan koreksi yang adil, bukan kerusakan.
    • Cara pelaksanaan harus tertib dan menghindari kekerasan.
    • Situasi politik tidak boleh mengaburkan dalil dan etika.
    • Dampak sosial menjadi bagian penting penilaian hukum.

    Dengan kerangka itu, diskusi soal unjuk rasa tidak lagi terjebak label mutlak “selalu boleh” atau “selalu haram”. Setiap kasus dinilai utuh: niat, metode, konteks, dan akibat. Pendekatan ini menjaga ruang aspirasi tetap terbuka sambil menolak anarkisme yang merugikan publik.

    Pada akhirnya, menyampaikan kritik kepada kebijakan atau lembaga negara tetap bisa dibahas dalam bingkai syariat selama tidak melahirkan kerusakan dan kezaliman baru. Warga, ormas, dan aparat sama-sama berkepentingan menjaga agar saluran aspirasi berjalan beradab, sehingga hak bersuara dan ketertiban umum tidak saling meniadakan.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: hukum demonstrasi, syariat Islam, unjuk rasa, aspirasi publik, fikih kontemporer, Ustaz Ahmad Sarwat, Surabaya, Jawa Timur

  • Kelas Panas versus Tagihan Membengkak: Solusi Pemantauan Energi untuk Sekolah

    Kelas Panas versus Tagihan Membengkak: Solusi Pemantauan Energi untuk Sekolah

    Banyak ruang belajar di Indonesia masih menghadapi dilema klasik: menyalakan pendingin agar siswa nyaman, atau mematikannya demi menekan biaya. Isu pemantauan energi sekolah semakin mendesak karena tagihan hanya menampilkan angka total, tanpa menjelaskan di mana listrik benar-benar habis. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, persoalan serupa kerap muncul di gedung pendidikan yang beroperasi panjang setiap hari, meski regulasi rujukan yang ramai dibahas berasal dari kerangka efisiensi di ibu kota.

    Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 memperkenalkan ukuran Intensitas Konsumsi Energi, yakni pemakaian listrik setahun dibagi luas lantai kotor, dengan satuan kilowatt-jam per meter persegi per tahun. Dari angka itu, gedung digolongkan sangat efisien hingga boros. Sekolah juga diwajibkan melaporkan pemakaian secara daring lewat Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jika dinilai boros, wajib menyusun rencana aksi yang spesifik, terukur, dan berbatas waktu.

    Dilema nyaman belajar dan hemat listrik

    Suasana kelas siang hari sering menjadi contoh nyata. Kipas berputar, jendela terbuka, namun suhu tetap tinggi sehingga konsentrasi siswa di bangku belakang menurun. Menyalakan AC menaikkan konsumsi; mematikannya membuat ruang gerah. Di sinilah pengelola sekolah terjebak: tuntutan kenyamanan belajar berhadapan langsung dengan target efisiensi dan pelaporan resmi.

    Tagihan bulanan tidak memisahkan beban laboratorium komputer, lampu koridor, ruang guru, atau unit pendingin yang lupa dimatikan akhir pekan. Tanpa pemetaan titik boros, rencana aksi efisiensi mudah bersifat tebakan. Pengelola butuh gambaran operasional yang lebih rinci sebelum memutuskan investasi atau perubahan perilaku pemakaian.

    Data gedung belum termanfaatkan maksimal

    Schneider Electric menyoroti celah yang lebih luas di industri bangunan. Sekitar 90 persen peralatan listrik di dunia belum terhubung ke perangkat lunak pemantauan. Di sisi lain, 95,5 persen data yang dikumpulkan industri konstruksi belum dimanfaatkan secara berarti. Reza Syarif, Business Vice President for Buildings Schneider Electric Indonesia, menegaskan bahwa rendahnya pemanfaatan data menjadi tantangan terbesar: persoalan utamanya bukan sekadar “kurang hemat”, melainkan tidak mengetahui apa yang harus dihemat.

    Platform yang ditawarkan mencakup pemantauan dan pengendalian tata udara, kelistrikan, pencahayaan, sistem kebakaran, mekanikal, keamanan, hingga lift di lingkungan sekolah. Pendekatan ini tidak menuntut pembangunan gedung baru atau bongkar total instalasi lama, melainkan menata ulang cara membaca kinerja sistem yang sudah ada.

    Tiga tahap: pahami, digitalkan, optimalkan

    Langkah awal yang disarankan bersifat diagnostik. EcoConsult Walkthrough Assessment meninjau kelistrikan dan otomasi gedung untuk menemukan peluang efisiensi, memperkuat keandalan serta keselamatan, lalu menyusun rekomendasi berbasis temuan lapangan. Energy Efficiency Audit memetakan pola konsumsi, sementara Audit for Power Monitoring menilai kesiapan infrastruktur sebelum sistem pemantauan dipasang.

    Urutan “pahami dulu, digitalkan, kemudian optimalkan” menegaskan bahwa sensor dan perangkat lunak baru bermanfaat jika didahului pemahaman kondisi riil. Setelah titik lemah teridentifikasi, digitalisasi memungkinkan pengelola melihat tren harian, membandingkan zona, dan menindaklanjuti anomali—misalnya beban yang tetap tinggi di luar jam pelajaran.

    • Asesmen kelistrikan dan otomasi untuk temuan peluang hemat
    • Audit pola konsumsi energi secara berkala
    • Penilaian kesiapan pemasangan sistem power monitoring
    • Pengendalian terpadu tata udara, lampu, keamanan, dan sistem pendukung

    Relevansi bagi pengelola pendidikan di daerah

    Meskipun contoh regulasi intensitas energi yang banyak dirujuk terkait DKI Jakarta, tekanan operasional di sekolah-sekolah besar di luar ibu kota relatif serupa: jam operasional padat, fasilitas lab dan ruang ber-AC bertambah, serta tuntutan pelaporan yang semakin administratif. Pengelola di Surabaya dapat menjadikan kerangka asesmen dan pemantauan sebagai acuan internal untuk menyusun baseline konsumsi, meski kewajiban formal mengikuti ketentuan setempat dan kebijakan dinas pendidikan masing-masing.

    Yang krusial adalah memisahkan “total tagihan” dari “peta pemakaian”. Dengan data terpilah, rencana aksi tidak lagi generik. Penghematan bisa diarahkan ke zona atau jadwal yang benar-benar boros, tanpa mengorbankan kenyamanan belajar secara membabi buta. Keselamatan—termasuk sistem kebakaran dan keandalan kelistrikan—tetap menjadi bagian dari paket penilaian, bukan tambahan belakangan.

    Pada akhirnya, ruang kelas yang “lebih cerdas” bukan soal gizmos semata, melainkan kemampuan pengelola membaca data operasional lalu menindaklanjutinya. Kombinasi asesmen, audit, dan platform pemantauan memberi jalan tengah antara siswa yang tetap fokus dan gedung yang tidak masuk kategori boros tanpa bukti. Langkah bertahap itu lebih realistis bagi sekolah yang ingin merapikan energi tanpa menunggu renovasi besar.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: efisiensi energi, Schneider Electric, sekolah digital, konsumsi listrik, otomasi gedung, Dapodik, Surabaya, pendidikan

  • Latihan Inti Berdiri: Cara Ringan Kencangkan Perut dan Lancarkan Pencernaan

    Latihan Inti Berdiri: Cara Ringan Kencangkan Perut dan Lancarkan Pencernaan

    Banyak warga Surabaya yang ingin perut lebih kencang tanpa harus terus-menerus melakukan crunch di lantai. Kini, latihan inti berdiri semakin dilirik karena dinilai praktis, hemat ruang, dan berpotensi mendukung kelancaran pencernaan jika dilakukan rutin.

    Inti tubuh atau core tidak hanya soal otot perut depan. Kelompok otot di sekitar tulang belakang, pinggul, dan panggul ikut berperan menjaga postur sekaligus menstimulasi aktivitas saluran cerna saat dilatih secara tepat.

    Mengapa gerakan berdiri berkaitan dengan pencernaan

    Latihan otot perut dalam posisi berdiri dikaitkan dengan peningkatan pergerakan saluran pencernaan atau gastrointestinal motility. Saat motilitas membaik, proses mencerna makanan cenderung lebih tertopang dan kebiasaan buang air besar bisa lebih teratur.

    Kondisi tersebut juga relevan bagi siapa saja yang sering duduk lama, misalnya pekerja kantoran di kawasan bisnis Surabaya, karena gaya hidup sedentari kerap memperlambat ritme pencernaan dan memicu sembelit.

    Pandangan ahli soal durasi singkat setiap hari

    Gastroenterolog Susan Kais menjelaskan bahwa beberapa menit latihan perut sambil berdiri, dilengkapi jalan cepat sekitar 15 menit per hari, sudah dapat membantu meningkatkan pergerakan saluran cerna. Kombinasi ini tidak menuntut peralatan khusus.

    Bagi pembaca di rumah susun atau kos di Surabaya, pola singkat tersebut relatif mudah dimasukkan ke jadwal pagi sebelum berangkat kerja atau sore setelah aktivitas. Konsistensi harian biasanya lebih menentukan daripada sesi yang terlalu berat tetapi jarang dilakukan.

    Contoh gerakan ringan tanpa alat

    Salah satu pola yang sering diperkenalkan adalah peregangan tangan ke atas dalam posisi berdiri. Gerakan ini menuntut kontrol napas dan aktivasi otot inti tanpa harus berbaring. Ruang yang dibutuhkan minim sehingga cocok di sudut ruang tamu atau balkon.

    Prinsip umumnya adalah menjaga tulang belakang netral, menarik pusat tubuh perlahan, lalu mengombinasikan dengan napas teratur. Jika muncul nyeri tajam, gerakan sebaiknya dihentikan dan dikonsultasikan ke tenaga kesehatan.

    • Lakukan di permukaan datar dan non licin
    • Mulai dari durasi singkat, lalu naikkan bertahap
    • Padukan dengan jalan cepat sekitar 15 menit
    • Jaga asupan cairan dan serat sepanjang hari

    Tips menerapkan di rutinitas warga kota

    Warga Surabaya bisa menyisipkan latihan inti berdiri saat menunggu air mendidih, di sela kerja jarak jauh, atau sebelum mandi pagi. Yang penting, gerakan dilakukan sadar dan tidak asal cepat tanpa kontrol postur.

    Hasil kebugaran perut dan kenyamanan pencernaan biasanya tampak bertahap. Olahraga ini bukan pengganti evaluasi medis bila sembelit berkepanjangan, nyeri hebat, atau gejala lain mengganggu aktivitas harian.

    Dengan pendekatan sederhana—latihan inti berdiri beberapa menit plus jalan cepat—pembaca memperoleh opsi realistis untuk merawat otot inti sekaligus mendukung ritme pencernaan tanpa bergantung pada alat gym.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: latihan perut, otot inti, pencernaan, olahraga rumah, jalan cepat, kebugaran, Surabaya