Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri asal uang senilai Rp 1,5 miliar yang diamankan dalam dugaan korupsi Pemkab Bogor. Temuan itu menjadi sorotan publik, termasuk pembaca di Jawa Timur, karena menggambarkan pola pemotongan hak pegawai yang berulang di banyak daerah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan uang tersebut diduga berasal dari potongan insentif para pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Penjelasan itu disampaikan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 31 Agustus 2026.
Insentif legal yang diduga dipotong oknum
Pegawai Bappenda seharusnya menerima honor tambahan atas tugas mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lain. Skema itu diatur secara resmi sehingga secara norma dapat disebut sah.
Namun KPK menduga penerimaan tersebut tidak utuh sampai ke tangan pegawai. Lembaga antirasuah menilai ada pemotongan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di lingkungan Pemkab Bogor. Dari titik itulah penyelidik membuka pintu pemeriksaan lebih dalam.
Menurut Budi, Rp 1,5 miliar yang diamankan merupakan indikasi kumpulan potongan dari insentif yang mestinya diterima penuh. KPK masih memeriksa apakah nominal itu hanya dari satu periode atau akumulasi dari praktik berulang.
Jejak pengamanan uang dan status perkara
Uang senilai Rp 1,5 miliar diamankan dalam rangkaian penyelidikan sekitar 20–21 Agustus 2026. Setelah bukti awal dikumpulkan, perkara dinaikkan ke tahap penyidikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Sprindik tersebut menyasar dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga bersumber dari potongan insentif pegawai Bappenda. Hingga kini KPK belum menetapkan satu pun tersangka.
Pada Kamis, 27 Agustus 2026, penyidik menggeledah kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Penggeledahan itu memperkuat pendalaman mekanisme pengumpulan upah pungut dan alur pemotongannya.
Apa yang masih didalami penyidik
Pemeriksaan masih berada pada tahap awal. Fokus KPK mencakup proses dan mekanisme pengumpulan upah pungut, cara pemotongan dilakukan, pihak yang terlibat, serta frekuensi praktik tersebut—apakah bulanan, triwulanan, atau pola lain.
Penyidik juga menelusuri apakah nilai sitaan masih bisa bertambah dan ke mana aliran dana setelah dipotong. Kejelasan soal rentang waktu dan volume potongan akan menentukan arah penyidikan berikutnya.
- Asal dugaan: potongan insentif pegawai Bappenda Bogor
- Nilai diamankan: sekitar Rp 1,5 miliar
- Status: sprindik umum, belum ada tersangka
- Lokasi penggeledahan: Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor
Perkara lain di Pemkab Bogor dan sinyal bagi daerah
Selain isu potongan insentif, KPK juga menyidik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dua jalur perkara di satu pemda menunjukkan intensitas pengawasan lembaga antirasuah terhadap tata kelola daerah.
Bagi publik Surabaya dan Jawa Timur, kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap honor, insentif, dan pengadaan di pemerintah daerah tetap krusial. Transparansi penerimaan pegawai dan audit internal yang ketat dapat mengurangi ruang pemotongan liar serupa.
KPK menegaskan pendalaman masih berlanjut. Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan resmi agar informasi tidak bercampur spekulasi, sambil menaruh harapan pada penuntasan yang adil dan akuntabel.
Sumber: Liputan6.