Sorotan terhadap kritik Arya Wedakarna kembali menguat setelah anggota DPD RI asal Bali itu terlihat hadir di acara bertema LGBT berskala internasional di Bangkok, Thailand. Isu ini ramai dibicarakan lintas daerah, termasuk di kalangan pembaca di Surabaya yang memantau perilaku pejabat publik di tingkat nasional.
Peristiwa tersebut menjadi perbincangan karena menyangkut citra lembaga perwakilan daerah. Banyak pihak menilai kehadiran seorang senator di panggung yang kontroversial pantas dipertanyakan, terutama terkait batas antara peran resmi dan aktivitas personal.
Kronologi kehadiran di Bangkok
Berdasarkan informasi yang beredar, Arya Wedakarna menghadiri forum LGBT dunia yang digelar di ibu kota Thailand. Dalam dokumentasi yang muncul di ruang publik, ia mengenakan busana bernuansa adat Bali berwarna hitam dilengkapi udeng merah marun.
Ia juga tampak naik ke panggung didampingi ajudan. Di sela acara, senator asal Bali itu berfoto bersama dua orang dengan gaya rambut berbeda—satu berambut panjang dan satu berambut pendek. Cuplikan visual itulah yang kemudian memicu gelombang komentar di media sosial.
Kecaman dari Bobon Santoso
Salah satu suara yang paling menonjol datang dari YouTuber sekaligus Chef Rakyat Indonesia, Bobon Santoso. Melalui akun Instagramnya, ia menegur langsung sang anggota DPD.
“Pak Arya, jabatan adalah amanah, bukan tiket untuk hadir di setiap panggung. Gimana Jik @aryawedakarna ? @dpdri,” tulis Bobon. Pesan singkat itu mencerminkan ketidaknyamanan sebagian publik atas pilihan kehadiran pejabat di forum yang dianggap sensitif di Indonesia.
- Jabatan publik dinilai sebagai amanah, bukan kebebasan tanpa batas
- Kehadiran di panggung internasional berpotensi memengaruhi citra DPD
- Reaksi warganet menyebar cepat di berbagai platform
Klarifikasi Arya Wedakarna
Menanggapi gelombang sorotan, Arya Wedakarna menegaskan bahwa kehadirannya tidak dalam kapasitas sebagai anggota DPD RI. Ia mengaku datang sebagai tokoh Bali yang mewakili lembaga Hindu.
Penjelasan itu dimaksudkan untuk memisahkan peran kelembagaan negara dari identitas kultural yang ia sandang. Namun, di mata sejumlah pengamat dan warga, pemisahan peran formal dan personal pejabat tetap sulit diterima sepenuhnya ketika atribut adat dan pendamping resmi ikut tampil di lokasi acara.
Resonansi isu di Jawa Timur
Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, polemik ini relevan karena menyentuh standar etika pejabat yang mewakili daerah di parlemen tingkat pusat. Warga Jatim terbiasa menilai wakil rakyat dari sudut transparansi, kepatutan, dan kepekaan terhadap nilai masyarakat.
Diskusi serupa kerap muncul di ruang publik lokal setiap kali pejabat nasional tersangkut kontroversi. Tanpa memihak, publik Surabaya umumnya menginginkan kejelasan posisi: kapan seorang senator bertindak atas nama lembaga, dan kapan ia bergerak sebagai individu atau tokoh adat.
Polemik kehadiran Arya Wedakarna di Bangkok memperlihatkan betapa cepatnya citra pejabat diuji di era media sosial. Klarifikasi sudah disampaikan, tetapi penilaian akhir tetap berada di tangan publik yang terus memantau konsistensi antara amanah jabatan dan pilihan aktivitas di luar gedung parlemen.
Sumber: Sindo News.