Peringatan HUT ke-81 DPR RI dimanfaatkan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menagih ulang seberapa dekat lembaga legislatif dengan kebutuhan warga, bukan sekadar menghitung volume pekerjaan formal. Pesan itu ia sampaikan saat Rapat Paripurna penyampaian laporan kinerja Tahun Sidang 2025–2026 di Jakarta, Selasa, 1 September 2026. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, penekanan pada manfaat terasa relevan karena aspirasi daerah kerap diuji lewat fungsi pengawasan dan anggaran nasional.
Puan menegaskan ukuran keberhasilan parlemen tidak berhenti pada daftar rapat atau dokumen yang selesai. Yang lebih penting, kata dia, adalah apakah hasil kerja itu benar-benar berbuah bagi kehidupan masyarakat. Ia menolak memandang usia lembaga hanya sebagai jarak tempuh administratif.
Makna 81 Tahun: Dekat dengan Rakyat, Bukan Sekadar Berjalan
Dalam sidang paripurna tersebut, Puan menyampaikan bahwa 81 tahun perjalanan DPR RI bukan soal sudah seberapa jauh lembaga ini melangkah. Intinya justru seberapa dekat langkah itu dengan rakyat. Kedaulatan rakyat, menurutnya, tidak boleh berakhir pada hak memilih saat pemilu saja.
Aspirasi warga, perlindungan hak, dan upaya menaikkan kesejahteraan harus tampak dalam kerja legislasi, penganggaran, pengawasan, hingga diplomasi parlemen. Dengan kerangka itu, HUT dijadikan titik evaluasi, bukan seremoni kosong.
Ruang Berbenah di Empat Fungsi Utama Parlemen
Puan mengakui masih terbuka banyak ruang perbaikan. DPR, ujarnya, perlu menaikkan mutu pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen. Pengakuan ini disampaikan terbuka di hadapan sidang yang juga menandai ulang tahun lembaga.
Ia menempatkan kritik publik sebagai bagian wajar hubungan demokratis. Kritik tidak otomatis berarti jarak yang melebar antara warga dan DPR. Sebaliknya, masukan itu dijaga agar parlemen tetap menempel pada aspirasi dan realitas hidup sehari-hari masyarakat.
9.205 Pengaduan Masuk Sepanjang Tahun Sidang
Sepanjang Tahun Sidang 2025–2026, DPR mencatat 9.205 pengaduan masyarakat. Rinciannya meliputi 7.055 pengaduan lewat surat, 2.011 melalui situs web DPR, dan 139 lewat alat kelengkapan dewan. Seluruh masukan itu diteruskan ke alat kelengkapan untuk ditindaklanjuti, termasuk lewat rekomendasi kepada pemerintah.
- 7.055 pengaduan disampaikan melalui surat
- 2.011 pengaduan masuk lewat situs web DPR
- 139 pengaduan melalui alat kelengkapan dewan
Angka tersebut dijadikan bahan evaluasi kinerja. Puan memastikan setiap kritik dan usulan akan mendorong perbaikan serta transformasi agar harapan rakyat lebih terpenuhi. Pola ini penting dipantau publik di daerah, termasuk Surabaya, agar kanal pengaduan nasional tetap responsif terhadap persoalan yang bersinggungan dengan kebijakan pusat.
Kepercayaan Publik Bertumpu pada Konsistensi Kerja
Kedekatan dengan masyarakat, menurut Puan, dibuktikan lewat kerja nyata, bukan rangkaian pernyataan. Kepercayaan rakyat tumbuh dari konsistensi: aspirasi yang didengar, kebijakan yang diambil, lalu manfaat yang benar-benar dirasakan.
Dengan kata lain, laporan kinerja dan peringatan HUT hanya berarti jika warga melihat hasilnya di lapangan. DPR diminta menjaga kesinambungan antara masukan publik dan keputusan kelembagaan agar hubungan demokratis tidak berhenti di wacana.
Secara keseluruhan, arah yang digariskan Ketua DPR menempatkan HUT ke-81 sebagai pengingat bahwa parlemen diukur dari faedah sosial. Publik, termasuk di Jawa Timur, dapat menjadikan standar itu sebagai acuan saat menilai produk hukum, pengawasan anggaran, dan respons terhadap pengaduan ke depan.
Sumber: Liputan6.
