Kabar Jatim

Tag: Prabowo

  • Presiden Apresiasi Muktamar NU Jombang Berlangsung Rukun, Gus Kikin Pimpin PBNU

    Presiden Apresiasi Muktamar NU Jombang Berlangsung Rukun, Gus Kikin Pimpin PBNU

    Kabar dari Jombang kembali menjadi sorotan warga Jawa Timur, termasuk pembaca di Surabaya. Presiden Prabowo Subianto memberi apresiasi atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dinilai guyub dan damai, sekaligus mengucapkan selamat kepada pimpinan baru Pengurus Besar NU. Acara penutupan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Senin, 31 Agustus 2026.

    Bagi warga Surabaya dan kawasan metropolitan Gerbangkertosusila, perkembangan organisasi keagamaan sebesar NU selalu relevan. Ribuan pesantren dan jaringan warga nahdliyin di Jatim menjadikan hasil muktamar di Jombang sebagai isu yang dekat dengan kehidupan sosial keagamaan sehari-hari.

    Ucapan selamat dan penekanan pada suasana rukun

    Dalam kesempatan penutupan, Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pimpinan NU yang baru terpilih. Ia menyinggung bahwa muktamar berjalan sukses tanpa perlu uraian panjang, dengan suasana rukun yang patut diapresiasi.

    Prabowo menekankan bahwa NU memberi teladan bagi publik. Perbedaan pendapat dan kompetisi internal, menurutnya, dapat dikelola secara sehat meski organisasi ini menaungi puluhan juta anggota, ribuan pesantren, serta puluhan ribu kiai. Model tersebut dinilai layak menjadi rujukan bagi masyarakat luas di Indonesia.

    Harapan kontribusi nyata untuk bangsa

    Selain memuji kelancaran forum, Presiden juga menantikan darma bakti NU ke depan. Ia menyebut negara, bangsa, dan umat menunggu peran konkret organisasi ini pada hari-hari, bulan-bulan, hingga tahun-tahun mendatang.

    Pesan itu menggarisbawahi bahwa sukses administratif muktamar perlu diikuti kerja nyata di lapangan. Isu pendidikan pesantren, kesejahteraan umat, dan kohesi sosial di daerah seperti Jawa Timur menjadi ruang di mana kontribusi tersebut biasa diharapkan publik.

    Gus Kikin ditetapkan lewat musyawarah mufakat

    Muktamar ke-35 secara resmi menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz, yang akrab disapa Gus Kikin, sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031. Keputusan dibacakan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) KH Anwar Iskandar di lokasi yang sama di Tambakberas, Jombang.

    Anwar menjelaskan bahwa rapat AHWA pada pagi hari itu merupakan musyawarah mufakat untuk menjalankan mandat muktamar dalam memilih dan menetapkan ketua umum. Secara mufakat, forum memutuskan Gus Kikin sebagai ketua umum untuk periode tersebut.

    Perolehan suara dan izin Rais Aam

    Dalam proses penjaringan calon, nama Gus Kikin tercatat meraih suara terbanyak. Dari 2.397 suara yang masuk, ia memperoleh 472 suara sehingga berada di peringkat teratas dan memenuhi syarat untuk diajukan kepada Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar, guna mendapat pernyataan izin tertulis.

    • Lokasi penutupan: Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang
    • Ketua Umum PBNU terpilih: KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin)
    • Periode khidmah: 2026–2031
    • Rais Aam terpilih: KH Miftachul Akhyar

    Rangkaian fakta tersebut menegaskan bahwa estafet kepemimpinan PBNU berlangsung melalui mekanisme internal yang telah disepakati peserta muktamar. Bagi pembaca di Surabaya, informasi ini membantu memahami arah kepengurusan NU pusat yang berpengaruh pada jaringan cabang dan ranting di seluruh Jatim.

    Dengan penutupan di Jombang dan apresiasi langsung dari Presiden, Muktamar ke-35 NU menutup babak pemilihan dengan catatan damai. Publik kini menantikan langkah awal kepengurusan baru dalam menjawab harapan kontribusi bagi umat dan bangsa.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Muktamar NU, Jombang, Gus Kikin, PBNU, Prabowo, Jawa Timur, pesantren, Surabaya

  • Wamendagri Tegaskan Kepala Daerah Harus Gesit Kawal Agenda Nasional dan Layanan Publik

    Wamendagri Tegaskan Kepala Daerah Harus Gesit Kawal Agenda Nasional dan Layanan Publik

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan peran kepala daerah petarung di tengah beban pembangunan nasional dan dinamika lokal. Pernyataan itu disampaikan saat gelaran Pemimpin Daerah Awards 2026 di iNews Tower, Jakarta, Kamis malam, 27 Agustus 2026, sebagai apresiasi bagi pemimpin yang menghasilkan dampak nyata lewat kebijakan.

    Bagi pembaca di Jawa Timur, termasuk Surabaya, pesan tersebut relevan karena pemerintahan kota dan kabupaten dituntut menyelaraskan instruksi pusat dengan kebutuhan warga sehari-hari tanpa mengabaikan standar pelayanan minimal.

    Lima tekanan yang membentuk sosok petarung

    Menurut Bima Arya, kompleksitas jabatan kepala daerah kini lebih berat dibanding periode sebelumnya. Mereka tidak hanya menjalankan birokrasi rutin, tetapi juga menavigasi tuntutan yang saling bertaut.

    Ia merinci lima poros kerja. Pertama, mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Kedua, menepati janji kampanye kepada konstituen. Ketiga, memastikan pelayanan dasar dan pemenuhan standar pelayanan minimal. Keempat, menghadapi ekosistem media digital yang tajam dan kritis. Kelima, tetap bergerak dalam koridor hukum yang tegas.

    Menyelaraskan mandat pusat dan janji lokal

    Kepala daerah, kata Bima, berada di persimpangan antara agenda nasional dan ekspektasi pemilih di wilayahnya. Keselarasan itu memerlukan ketelitian agar kebijakan pusat tidak bertabrakan dengan prioritas lokal, sekaligus tetap akuntabel.

    Penghargaan di ajang tersebut diposisikan sebagai pengakuan atas pemimpin yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi hasil terukur di lapangan, bukan sekadar seremoni administratif.

    Sorotan publik dan disiplin regulasi

    Lingkungan informasi kekinian membuat setiap langkah pejabat daerah mudah tersorot. Algoritma media mempercepat kritik sekaligus membesarkan ekspektasi transparansi. Di sisi lain, batasan hukum menuntut kehati-hatian agar inovasi kebijakan tidak melampaui aturan.

    Dengan kondisi itu, kapasitas manajerial dan integritas menjadi penentu. Kepala daerah yang konsisten pada layanan dasar dinilai lebih siap menjawab tantangan zaman yang bergerak cepat.

    Arti apresiasi bagi tata kelola daerah

    Pemimpin Daerah Awards 2026 digambarkan sebagai ruang untuk menandai praktik kepemimpinan yang berdampak. Apresiasi semacam ini diharapkan mendorong standar kerja lebih tinggi di seluruh Indonesia, termasuk kawasan urban seperti Surabaya yang padat penduduk dan menuntut respons layanan cepat.

    Secara keseluruhan, pesan Wamendagri menggarisbawahi bahwa keberhasilan daerah bergantung pada kemampuan menyeimbangkan lima poros tersebut secara disiplin. Tanpa keseimbangan itu, program strategis pusat dan janji lokal berisiko berjalan terpisah.

    Penutup malam penghargaan itu menegaskan kembali bahwa jabatan kepala daerah adalah arena kerja intensif: mengawal kebijakan nasional, merawat kepercayaan publik, dan menjaga kepatuhan hukum dalam satu napas kepemimpinan.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Bima Arya, kepala daerah, Pemimpin Daerah Awards, Prabowo, Wamendagri, pelayanan publik, Jakarta