Keputusan penting soal masa iddah PBNU lahir di Jombang pada Minggu (30/8/2026). Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama mengesahkan jeda satu tahun dari jabatan politik bagi siapa pun yang ingin maju sebagai calon Rais Aam maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Aturan ini langsung menyita perhatian warga nahdliyin di Jawa Timur, termasuk basis besar di Surabaya dan sekitarnya.
Sidang Pleno IV berlangsung di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang. Forum itu dipimpin KH Cholil Nafis. Di hadapan peserta muktamar, ketentuan jeda tersebut dikunci setelah perdebatan seputar Pasal terkait dalam Peraturan Perkumpulan.
Inti keputusan Sidang Pleno IV
Pimpinan sidang menetapkan masa iddah bagi calon Rais Aam dan Ketum PBNU dibatasi satu tahun. Artinya, figur yang masih atau baru melepas jabatan politik harus menunggu periode tersebut sebelum bisa diajukan sebagai kandidat pimpinan tertinggi organisasi.
Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif. Ia menyentuh prinsip netralitas dan integritas jam’iyyah agar pemilihan pimpinan tidak tumpang tindih dengan kepentingan politik praktis jangka pendek.
Suara masyayikh dan rujukan Perkum
Mewakili unsur masyayikh, KH Muhibbul Aman Aly menegaskan bahwa keputusan iddah dikembalikan ke Peraturan Perkumpulan yang sudah berlaku. Tujuannya jelas: menjaga tegaknya aturan organisasi.
“Keputusannya terkait Iddah itu dikembalikan ke Perkum semula demi tegaknya Jam’iyyah,” ujarnya sebelum keputusan disahkan oleh KH Cholil Nafis, sebagaimana dilansir dari keterangan resmi yang beredar di forum muktamar.
Perdebatan pasal iddah sebelum pengesahan
Sebelum diketok, ketentuan masa iddah calon Rais Aam dan Ketum PBNU dalam Perkum sempat menjadi bahan perdebatan di Sidang Pleno IV. Sebagian peserta menyoroti kejelasan batasan waktu dan cakupan jabatan politik yang dimaksud.
Setelah pembahasan, forum memilih kembali pada rumusan Perkum yang telah ada, lalu mengesahkannya sebagai bagian dari hasil muktamar. Dengan demikian, satu tahun menjadi patokan resmi yang mengikat proses pencalonan ke depan.
- Objek aturan: calon Rais Aam dan calon Ketua Umum PBNU
- Durasi iddah: satu tahun dari jabatan politik
- Dasar: Peraturan Perkumpulan yang dikembalikan ke rumusan semula
- Forum pengesah: Sidang Pleno IV Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang
Makna bagi nahdliyin Jawa Timur dan Surabaya
Bagi warga NU di Jawa Timur, keputusan di Jombang ini menjadi rujukan langsung karena muktamar digelar di bumi pesantren yang historis. Surabaya sebagai pusat aktivitas sosial-keagamaan NU di kawasan metropolitan akan merasakan dampaknya pada penjaringan kader dan diskusi internal ranting hingga cabang.
Aturan jeda diharapkan memperjelas batas antara khidmah organisasi dan arena politik, sehingga proses pemilihan pimpinan PBNU lebih tertib dan terukur. Publik nahdliyin kini menunggu tindak lanjut teknis pencalonan setelah masa iddah resmi berlaku.
Secara keseluruhan, Muktamar ke-35 menuntaskan satu titik krusial tata kelola: calon pimpinan tertinggi NU wajib bersih dari tumpang tindih jabatan politik setidaknya selama setahun. Keputusan yang lahir di Tambakberas itu kini menjadi pegangan bersama seluruh tingkatan kepengurusan.
Sumber: Sindo News.