Banyak ruang belajar di Indonesia masih menghadapi dilema klasik: menyalakan pendingin agar siswa nyaman, atau mematikannya demi menekan biaya. Isu pemantauan energi sekolah semakin mendesak karena tagihan hanya menampilkan angka total, tanpa menjelaskan di mana listrik benar-benar habis. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, persoalan serupa kerap muncul di gedung pendidikan yang beroperasi panjang setiap hari, meski regulasi rujukan yang ramai dibahas berasal dari kerangka efisiensi di ibu kota.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 memperkenalkan ukuran Intensitas Konsumsi Energi, yakni pemakaian listrik setahun dibagi luas lantai kotor, dengan satuan kilowatt-jam per meter persegi per tahun. Dari angka itu, gedung digolongkan sangat efisien hingga boros. Sekolah juga diwajibkan melaporkan pemakaian secara daring lewat Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Jika dinilai boros, wajib menyusun rencana aksi yang spesifik, terukur, dan berbatas waktu.
Dilema nyaman belajar dan hemat listrik
Suasana kelas siang hari sering menjadi contoh nyata. Kipas berputar, jendela terbuka, namun suhu tetap tinggi sehingga konsentrasi siswa di bangku belakang menurun. Menyalakan AC menaikkan konsumsi; mematikannya membuat ruang gerah. Di sinilah pengelola sekolah terjebak: tuntutan kenyamanan belajar berhadapan langsung dengan target efisiensi dan pelaporan resmi.
Tagihan bulanan tidak memisahkan beban laboratorium komputer, lampu koridor, ruang guru, atau unit pendingin yang lupa dimatikan akhir pekan. Tanpa pemetaan titik boros, rencana aksi efisiensi mudah bersifat tebakan. Pengelola butuh gambaran operasional yang lebih rinci sebelum memutuskan investasi atau perubahan perilaku pemakaian.
Data gedung belum termanfaatkan maksimal
Schneider Electric menyoroti celah yang lebih luas di industri bangunan. Sekitar 90 persen peralatan listrik di dunia belum terhubung ke perangkat lunak pemantauan. Di sisi lain, 95,5 persen data yang dikumpulkan industri konstruksi belum dimanfaatkan secara berarti. Reza Syarif, Business Vice President for Buildings Schneider Electric Indonesia, menegaskan bahwa rendahnya pemanfaatan data menjadi tantangan terbesar: persoalan utamanya bukan sekadar “kurang hemat”, melainkan tidak mengetahui apa yang harus dihemat.
Platform yang ditawarkan mencakup pemantauan dan pengendalian tata udara, kelistrikan, pencahayaan, sistem kebakaran, mekanikal, keamanan, hingga lift di lingkungan sekolah. Pendekatan ini tidak menuntut pembangunan gedung baru atau bongkar total instalasi lama, melainkan menata ulang cara membaca kinerja sistem yang sudah ada.
Tiga tahap: pahami, digitalkan, optimalkan
Langkah awal yang disarankan bersifat diagnostik. EcoConsult Walkthrough Assessment meninjau kelistrikan dan otomasi gedung untuk menemukan peluang efisiensi, memperkuat keandalan serta keselamatan, lalu menyusun rekomendasi berbasis temuan lapangan. Energy Efficiency Audit memetakan pola konsumsi, sementara Audit for Power Monitoring menilai kesiapan infrastruktur sebelum sistem pemantauan dipasang.
Urutan “pahami dulu, digitalkan, kemudian optimalkan” menegaskan bahwa sensor dan perangkat lunak baru bermanfaat jika didahului pemahaman kondisi riil. Setelah titik lemah teridentifikasi, digitalisasi memungkinkan pengelola melihat tren harian, membandingkan zona, dan menindaklanjuti anomali—misalnya beban yang tetap tinggi di luar jam pelajaran.
- Asesmen kelistrikan dan otomasi untuk temuan peluang hemat
- Audit pola konsumsi energi secara berkala
- Penilaian kesiapan pemasangan sistem power monitoring
- Pengendalian terpadu tata udara, lampu, keamanan, dan sistem pendukung
Relevansi bagi pengelola pendidikan di daerah
Meskipun contoh regulasi intensitas energi yang banyak dirujuk terkait DKI Jakarta, tekanan operasional di sekolah-sekolah besar di luar ibu kota relatif serupa: jam operasional padat, fasilitas lab dan ruang ber-AC bertambah, serta tuntutan pelaporan yang semakin administratif. Pengelola di Surabaya dapat menjadikan kerangka asesmen dan pemantauan sebagai acuan internal untuk menyusun baseline konsumsi, meski kewajiban formal mengikuti ketentuan setempat dan kebijakan dinas pendidikan masing-masing.
Yang krusial adalah memisahkan “total tagihan” dari “peta pemakaian”. Dengan data terpilah, rencana aksi tidak lagi generik. Penghematan bisa diarahkan ke zona atau jadwal yang benar-benar boros, tanpa mengorbankan kenyamanan belajar secara membabi buta. Keselamatan—termasuk sistem kebakaran dan keandalan kelistrikan—tetap menjadi bagian dari paket penilaian, bukan tambahan belakangan.
Pada akhirnya, ruang kelas yang “lebih cerdas” bukan soal gizmos semata, melainkan kemampuan pengelola membaca data operasional lalu menindaklanjutinya. Kombinasi asesmen, audit, dan platform pemantauan memberi jalan tengah antara siswa yang tetap fokus dan gedung yang tidak masuk kategori boros tanpa bukti. Langkah bertahap itu lebih realistis bagi sekolah yang ingin merapikan energi tanpa menunggu renovasi besar.
Sumber: Sindo News.