Pemerintah memperkuat jaringan humas pemerintah agar komunikasi kebijakan berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau warga hingga pelosok. Langkah itu digelar lewat Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pemerintah atau Bakohumas di Graha Marinir, Jakarta Pusat, Selasa, 1 September 2026. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, inisiatif ini relevan karena pemerintah daerah ikut menjadi bagian rantai penyampaian informasi resmi yang harus mampu bersaing dengan arus media sosial.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menjadi penyelenggara forum tersebut. Usai acara, keterangan kepada wartawan diberikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Deputi V Kemenko Polkam Eko Dono. Mereka menekankan pentingnya satu irama komunikasi publik di tengah derasnya informasi digital.
Tujuan forum dan tema yang diangkat
Forum ini mengusung tema optimalisasi peran humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika komunikasi serta disrupsi informasi. Tujuannya membangun kesamaan persepsi antarhumas agar pesan pemerintah tidak saling bertabrakan dan tetap mudah dipahami masyarakat.
Koordinasi lintas instansi dinilai krusial karena isu publik kini menyebar dalam hitungan menit. Tanpa jaringan yang solid, klarifikasi resmi sering kalah cepat dibanding spekulasi di platform daring. Bakohumas diharapkan menjadi wadah rutin agar humas pusat dan daerah saling terhubung sebelum, saat, dan sesudah kebijakan diumumkan.
Desakan agar humas lebih proaktif ke publik
Pemerintah mendorong jajaran kehumasan tidak hanya menunggu pertanyaan media, tetapi aktif menjelaskan program, capaian, dan dampak kebijakan. Pendekatan proaktif dianggap lebih efektif menahan ruang kosong yang biasanya diisi rumor.
Di tingkat daerah, termasuk kota besar seperti Surabaya, humas pemda berperan menerjemahkan kebijakan nasional ke konteks lokal. Penjelasan yang runtut tentang manfaat program bagi warga setempat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi.
Ancaman hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah
Forum juga menyoroti maraknya disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, serta fitnah yang mudah menyebar lewat media sosial. Komunikasi pemerintah yang lambat atau tidak selaras antarlembaga kerap dimanfaatkan untuk memelintir fakta.
Dengan jaringan Bakohumas yang lebih rapat, respons resmi diharapkan lebih seragam dan berbasis data. Kesamaan narasi tidak berarti menghilangkan detail lokal, melainkan memastikan fakta inti tidak berubah saat disampaikan dari Jakarta hingga kabupaten dan kota.
- Perkuat koordinasi humas kementerian, lembaga, dan pemda
- Percepat penyampaian kebijakan ke masyarakat daerah
- Dorong humas proaktif soal program dan capaian
- Hadapi disinformasi dengan persepsi publik yang selaras
Manfaat bagi warga dan instansi di daerah
Bagi masyarakat Jawa Timur, kejelasan informasi dari sumber resmi mengurangi kebingungan saat muncul isu nasional yang berdampak lokal. Instansi di daerah pun mendapat rujukan komunikasi yang lebih terstruktur sehingga tidak bekerja sendiri-sendiri saat menanggapi isu viral.
Sinergi ini juga menuntut peningkatan kapasitas humas daerah dalam mengelola kanal digital, memantau isu, dan menyusun klarifikasi yang ringkas. Tanpa kemampuan itu, koordinasi di tingkat pusat sulit terasa manfaatnya di lapangan.
Ke depan, keberhasilan forum akan diukur dari seberapa cepat dan konsisten pesan kebijakan sampai ke warga, serta seberapa efektif jajaran humas menekan ruang gerak hoaks. Kolaborasi pusat-daerah yang berkelanjutan menjadi kunci agar arus informasi digital tidak menggerus kepercayaan publik.
Sumber: Okezone.