Jelang aksi unjuk rasa di kawasan Senayan, isu aspirasi demo DPR kembali menjadi sorotan publik, termasuk pembaca di Surabaya yang memantau dinamika politik nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan lembaga legislatif siap menampung masukan warga yang akan menyampaikan tuntutan di depan Gedung DPR/MPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Puan pada Rabu, 26 Agustus 2026, usai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan hal yang wajar dan akan diterima di gedung dewan.
Siap menampung masukan di Gedung DPR
Menurut Puan, siapa pun yang ingin menyampaikan masukkan atau aspirasi dapat diterima di kompleks DPR. Hal ini sejalan dengan rencana sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa yang dijadwalkan berdemo pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Setidaknya empat kelompok diperkirakan hadir dengan tuntutan yang berbeda-beda. Puan menegaskan bahwa saluran komunikasi resmi tetap dibuka agar suara publik tidak berhenti di pagar kompleks Senayan saja.
Imbauan jaga ketertiban selama aksi
Selain memastikan pintu aspirasi terbuka, Ketua DPR mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban. Ia meminta suasana tetap terkendali agar penyampaian pendapat berjalan tertib dan tidak memicu kejadian yang tidak diinginkan.
Pesan itu ditujukan agar unjuk rasa tidak berubah menjadi kericuhan. Dengan kondisi yang aman, dialog antara perwakilan massa dan pihak dewan dinilai lebih mudah diwujudkan.
Pimpinan dewan terbuka untuk audiensi
Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga pimpinan komisi secara bergiliran menemui warga yang meminta audiensi. Ia tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR juga menemui perwakilan peserta demo yang datang ke Senayan.
Sebagai gambaran, pada hari yang sama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menerima perwakilan guru honorer dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Pimpinan DPR dan Komisi VI juga menggelar audiensi dengan karyawan PT Pos Indonesia terkait kepastian pembayaran gaji yang tertunda, persoalan yang menyentuh sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan.
Masukan RUU dan audiensi daerah terus berjalan
Selain isu ketenagakerjaan, pimpinan DPR bersama perwakilan AKD terus menampung pandangan terkait RUU Perampasan Aset. Audiensi dengan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin, 24 Agustus 2026, menjadi salah satu contoh saluran yang sudah berjalan.
- Audiensi guru honorer non-ASN
- Pertemuan karyawan dan pensiunan PT Pos Indonesia
- Masukan publik soal RUU Perampasan Aset
- Dialog dengan perwakilan masyarakat daerah
Puan menambahkan, Komisi III masih menerima berbagai masukan dan seluruhnya diproses sesuai mekanisme kelembagaan. Bagi warga Jawa Timur yang mengikuti isu nasional dari Surabaya, sinyal keterbukaan ini menandai bahwa demonstrasi damai tetap dapat bertemu jalur formal di parlemen.
Dengan penegasan tersebut, DPR berupaya menempatkan unjuk rasa sebagai bagian dari partisipasi, sepanjang ketertiban terjaga dan perwakilan massa memanfaatkan ruang audiensi yang disediakan.
Sumber: Liputan6.