Tag: Kejagung

Sebelas Saksi Dipanggil Jampidsus terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola MBG
Perkembangan penyidikan dugaan korupsi program MBG kembali menarik perhatian publik, termasuk pembaca di Jawa Timur dan Surabaya yang mengikuti penyaluran Makan Bergizi Gratis di daerah. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung pada Kamis, 3 September 2026, memanggil dan memeriksa total 11 saksi terkait tata kelola program tersebut di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025 hingga 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan pemeriksaan itu merupakan bagian dari kegiatan penyidikan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara. Ia memastikan langkah penyidik berjalan profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap memegang asas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian.

Siapa saja saksi yang diperiksa penyidik

Di antara sebelas orang yang memenuhi panggilan terdapat pejabat dan tenaga di lingkungan BGN, pihak swasta, hingga perantara. Salah satu nama yang menonjol adalah JAA dalam kapasitas Inspektur Utama BGN. Hadir pula PI dan ANR serta K sebagai tenaga ahli di BGN, RRNWP sebagai staf BGN, RMY dari PT NGS, AH selaku direktur PT GSN, AZRS dari Peruri, ADYY sebagai PIC Yayasan GBI/SPPG Jatisari, T dari Yayasan STTD, dan K yang berprofesi wiraswasta sebagai perantara penjual ompreng.

Keberagaman latar belakang saksi menggambarkan lingkup penyidikan yang menyentuh jalur perencanaan, pelaksanaan, hingga rantai pasok pendukung program. Keterangan mereka diharapkan memperjelas alur keputusan dan transaksi yang menjadi objek perkara, tanpa menempatkan siapa pun sebagai tersangka sebelum proses hukum menunjuk demikian.

Tujuan pemeriksaan dan sikap Kejagung

Anang Supriatna menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi ditujukan agar berkas perkara semakin lengkap dan alat bukti semakin kokoh. Fokusnya tetap pada dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Makan Bergizi Gratis di BGN pada rentang tahun yang disebut penyidik.

Pernyataan resmi itu juga menegaskan komitmen lembaga untuk tidak melanggar hak para pihak. Proses disebut tidak menyimpang dari standar penegakan hukum pidana khusus, sehingga publik diminta menunggu hasil formal alih-alih berspekulasi di luar fakta yang diumumkan.

Mengapa isu ini relevan bagi warga Jatim

Program Makan Bergizi Gratis menyentuh sekolah dan titik distribusi di banyak wilayah, termasuk Jawa Timur. Warga Surabaya dan kabupaten/kota sekitar wajar memantau perkembangan hukumnya karena anggaran dan tata kelola nasional berimbas pada kualitas layanan di lapangan. Transparansi penyidikan menjadi salah satu indikator kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial pangan anak sekolah.

Meski lokasi pemeriksaan berada di tingkat pusat, dampak kebijakan MBG bersifat nasional. Informasi resmi dari Kejagung membantu masyarakat membedakan fakta penyidikan dengan isu turunan yang belum diverifikasi. Portal daerah seperti Kabar Jatim menayangkan ringkasan ini agar pembaca setempat mendapat kerangka berita yang jelas tanpa menambah-nambah peristiwa.

Langkah berikutnya dalam pemberkasan

Setelah rangkaian pemeriksaan 11 saksi, penyidik diperkirakan terus menata kelengkapan berkas sesuai kebutuhan pembuktian. Belum ada pengumuman resmi mengenai perluasan daftar saksi atau perubahan status perkara pada keterangan yang dikutip dari paparan Kapuspenkum.
- Pemeriksaan dilakukan Jampidsus pada 3 September 2026
- Total 11 saksi dari BGN, korporasi, yayasan, dan perantara
- Tujuan: perkuat bukti dan lengkapi pemberkasan
- Penyidikan diklaim profesional, independen, dan akuntabel
Publik diimbau merujuk keterangan resmi Kejaksaan Agung untuk perkembangan berikutnya. Pemberitaan ini menyusun ulang fakta yang telah diumumkan agar mudah dicerna, dengan sudut pantauan pembaca Jawa Timur terhadap program yang menyentuh dapur dan sekolah di daerah.

Dengan pantauan berkesinambungan, diharapkan tata kelola bantuan gizi tetap menjadi perhatian bersama antara penegak hukum, pengelola program, dan masyarakat penerima manfaat di Surabaya serta wilayah Jatim lainnya.

Sumber: Liputan6.

Tag: korupsi MBG, Kejagung, Jampidsus, Badan Gizi Nasional, Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan saksi, Surabaya, Jatim
September 4, 2026
Kuasa Hukum Febrie Adriansyah Siap Uji Pokok Perkara di Meja Hijau
Perkembangan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan publik, termasuk pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang mengikuti isu penegakan hukum nasional. Kuasa hukumnya menegaskan kesiapan klien menghadapi sidang pokok perkara segera setelah permohonan praperadilan ditolak.

Febri Diansyah, kuasa hukum Febrie Adriansyah, menyampaikan sikap itu di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Ia menilai pengujian perkara di meja hijau secepat mungkin justru menguntungkan proses hukum yang sedang berjalan.

Respons setelah praperadilan ditolak

Menanggapi putusan praperadilan yang menolak permohonan kliennya, Febri Diansyah menyatakan tidak mempermasalahkan jika sidang pokok perkara digelar dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa semakin cepat materi perkara diuji di pengadilan, semakin baik menurut pandangan tim hukum.

Meski demikian, keputusan pelimpahan berkas sepenuhnya diserahkan kepada penyidik Kejagung. Tim kuasa hukum tidak memaksakan jadwal, tetapi membuka ruang agar proses formal segera berlanjut ke tahap persidangan.

Keyakinan pada aspek formil dan materiil

Febri Diansyah menjelaskan bahwa Febrie Adriansyah sejak awal yakin pada kekuatan aspek formil maupun materiil perkaranya. Keyakinan itu menjadi dasar sikap terbuka terhadap sidang pokok tanpa penundaan yang tidak perlu.

Ia juga menyinggung prinsip equality before the law yang diharapkan berjalan dalam seluruh rangkaian proses. Menurut kuasa hukum, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi pegangan semua pihak yang terlibat.

Pemeriksaan sebagai saksi TPPU di Kejagung

Pada hari yang sama, Febrie Adriansyah tiba di Gedung Utama Kejagung sekitar pukul 11.00 WIB. Ia datang dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Tim 9 Kejaksaan Agung.

Saat tiba, Febrie mengenakan kemeja putih dan rompi merah muda khas Kejagung. Tangannya diborgol dan ia dikawal petugas pamdal saat memasuki gedung. Kepada awak media yang menunggu, ia tidak memberikan keterangan apa pun.
- Febrie Adriansyah diperiksa sebagai saksi TPPU oleh Tim 9 Kejagung.
- Nurman Herin, tersangka dalam perkara terkait, juga tiba untuk menjalani pemeriksaan.
- Proses pemeriksaan berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta.
Perhatian publik Jatim terhadap kasus nasional

Bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur, kasus yang menyentuh pejabat tinggi penegak hukum selalu menarik perhatian karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi. Perkembangan pemeriksaan dan sikap kuasa hukum Febrie Adriansyah menjadi bagian dari pantauan warganet dan pembaca berita hukum di daerah.

Hingga saat ini, penyidik Kejagung masih memegang kendali atas jadwal pelimpahan ke pengadilan. Kuasa hukum memilih menunggu langkah resmi sambil menegaskan kesiapan klien di muka sidang pokok perkara.

Publik dipersilakan mengikuti informasi resmi berikutnya dari aparat penegak hukum agar tidak terjebak spekulasi. Proses hukum yang transparan tetap menjadi harapan bersama, termasuk bagi pembaca Kabar Jatim yang memantau isu antikorupsi dan penegakan hukum dari tingkat pusat.

Sumber: Liputan6.

Tag: Febrie Adriansyah, sidang pokok perkara, Kejagung, praperadilan, TPPU, eks Jampidsus, Febri Diansyah, penegakan hukum
September 3, 2026
Kejagung Beberkan Rp401 Miliar Pengembalian Kerugian Negara dari PT CNI
Publik di Surabaya dan Jawa Timur kembali disuguhi perkembangan penegakan hukum di sektor sumber daya alam setelah Kejaksaan Agung menampilkan sitaan korupsi nikel senilai ratusan miliar rupiah. Uang yang dipamerkan mencapai Rp401.653.737.496,69 atau sekitar Rp401 miliar, berasal dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel pada 2017–2020. Paparan dilakukan di Jakarta, Senin (31/8/2026), sebagai bagian dari keterbukaan proses penyidikan.

Angka tersebut bukan sekadar tumpukan dana yang disita, melainkan nilai yang dikaitkan dengan kerugian keuangan negara dalam perkara dimaksud. Bagi pembaca di kawasan industri dan pelabuhan seperti Surabaya, isu tata kelola nikel menyentuh rantai pasok nasional yang berpengaruh pada investasi, ekspor, dan kepercayaan pasar.

Serah terima kerugian negara digelar 28 Agustus

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI. Penyerahan itu berlangsung Jumat sore, 28 Agustus 2026, sebelum kemudian dipaparkan kepada media pada Senin berikutnya.

Saiful menekankan langkah tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik. Dengan menampilkan nominal secara terbuka, institusi ingin menunjukkan bahwa pemulihan keuangan negara berjalan beriringan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

Konteks perkara tata kelola nikel 2017–2020

Perkara yang dimaksud menyasar dugaan penyimpangan dalam tata kelola komoditas nikel pada rentang 2017 hingga 2020. PT CNI disebut terkait dengan penyerahan dana yang dipaparkan Kejagung. Fokus penyidikan berada pada aspek kerugian negara, bukan semata-mata pada spektakel visual uang tunai.

Komoditas nikel merupakan salah satu tulang punggung hilirisasi mineral di Indonesia. Karena itu, setiap kasus yang menyentuh tata kelola sektor ini selalu menarik perhatian pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat di sentra ekonomi seperti Jawa Timur yang terhubung dengan logistik dan perdagangan antarwilayah.

Nilai Rp401 miliar dan makna transparansi publik

Nominal yang diumumkan mencapai Rp401.653.737.496,69. Kejagung memilih memamerkan hasil penyerahan tersebut agar masyarakat dapat menilai langsung skala pemulihan yang telah dicapai pada tahap ini. Keterangan resmi menempatkan angka itu sebagai representasi kerugian keuangan negara yang diserahkan pihak terkait.

Transparansi semacam ini juga menjadi sinyal bahwa proses pidana korupsi di sektor sumber daya alam diarahkan pada pemulihan aset, selain penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat. Publik, termasuk di Surabaya, dapat memantau kelanjutan perkara melalui saluran resmi penegak hukum.
- Nilai penyerahan: Rp401.653.737.496,69
- Pihak yang menyerahkan: PT Ceria Nugraha Indotama (CNI)
- Periode perkara: tata kelola nikel 2017–2020
- Tanggal serah terima: 28 Agustus 2026
- Paparan publik: 31 Agustus 2026 di Jakarta
Implikasi bagi pemantau hukum dan ekonomi di Jatim

Meski lokasi paparan berada di Jakarta, dampak isu korupsi nikel bersifat nasional. Pelaku industri, perbankan, dan logistik di Jawa Timur lazimnya mencermati kepastian hukum di sektor mineral karena berpengaruh pada iklim investasi dan arus perdagangan. Langkah Kejagung yang menonjolkan pengembalian kerugian negara memberi gambaran bahwa pemulihan keuangan publik menjadi salah satu indikator kinerja penyidikan.

Ke depan, masyarakat diharapkan tetap merujuk pada keterangan resmi Kejaksaan Agung terkait status perkara, tanpa menafsirkan paparan uang sebagai vonis final. Proses hukum masih berjalan sesuai tahapan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan memaparkan penyerahan Rp401 miliar dari PT CNI, Kejagung menegaskan komitmen pada akuntabilitas publik dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Informasi ini relevan bagi pembaca Kabar Jatim yang mengikuti isu hukum dan ekonomi nasional yang berimbas pada stabilitas investasi di kawasan timur Pulau Jawa.

Sumber: Sindo News.

Tag: korupsi nikel, Kejagung, PT CNI, kerugian negara, sitaan uang, tata kelola nikel, hukum nasional, Jawa Timur
August 31, 2026
Enam Saksi Baru Diperiksa Kejagung, Berkas Korupsi MBG Terus Dilengkapi
Perkembangan penyidikan dugaan korupsi program MBG kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung memanggil sejumlah saksi baru. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, isu ini menyangkut tata kelola program nasional yang menyentuh layanan gizi di daerah, sehingga pantas diikuti secara cermat. Fokus penyidik tetap pada penguatan bukti dan kelengkapan berkas perkara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa enam orang saksi memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan itu berlangsung dalam rangka perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada rentang 2025–2026. Keterangan saksi diharapkan memperjelas alur kemitraan dan rantai pasok di lapangan.

Siapa saja saksi yang diperiksa

Enam saksi yang hadir berasal dari mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi serta pihak swasta terkait pasokan. Mereka adalah RSA dari Mitra SPPG Kabupaten Lampung Timur, S dari Mitra SPPG Ciputat, dan SDS yang berstatus karyawan swasta. Selain itu hadir U dari mitra SPPG Kabupaten Lebak, MA selaku pemasok ompreng, serta HD dari Mitra SPPG Cibadak.

Menurut keterangan resmi Kejagung, pemeriksaan saksi ditujukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan. Proses dijalankan dengan menekankan profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas. Asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian tetap dijunjung dalam setiap tahap penyidikan.

Pemeriksaan saksi sebelumnya

Sebelum panggilan terbaru, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah memeriksa tujuh saksi pada Kamis, 20 Agustus 2026. Tujuh orang itu berasal dari lingkungan SPPG, yayasan, dan swasta. Nama-nama yang disebutkan meliputi AFF dari Mitra SPPG Pasar Minggu, IH dari Yayasan AGIMM, RA sebagai pengawas Yayasan BSS, serta HL dan M yang masing-masing tercatat sebagai karyawan yayasan.

Dua nama lain pada gelombang itu adalah NDR selaku ketua Yayasan APA dan EK sebagai komisaris PT L. Rangkaian pemeriksaan berlapis ini menandakan penyidik menelusuri jejak keputusan kemitraan dari hulu hingga pelaksana teknis. Bagi publik Jawa Timur, pola itu penting karena program sejenis menuntut mitra yang memenuhi syarat ketat agar layanan ke sekolah berjalan aman dan akuntabel.

Tujuh tersangka dan dugaan modus

Kejagung sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam perkara yang sama. Di antaranya terdapat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Nama lain yang masuk daftar tersangka adalah Asep Yusuf Somantri dari pihak swasta, Andri Mulyono selaku komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Glory Harimas Sihombing sebagai ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, dan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Irwan Mahardan.

Penyidik menduga penunjukan sejumlah yayasan sebagai mitra SPPG menjadi celah penyimpangan. Yayasan dimaksud diduga terafiliasi dengan tiga mantan pimpinan BGN, padahal dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra. Dugaan tersebut menjadi poros utama yang terus diuji melalui keterangan saksi, dokumen, dan alur penunjukan mitra.
- Dadan Hindayana — mantan Kepala BGN
- Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung — mantan Wakil Kepala BGN
- Asep Yusuf Somantri, Andri Mulyono, Glory Harimas Sihombing, dan Brigjen Pol. Lalu Muhammad Irwan Mahardan
Arti penting bagi pengawasan di daerah

Meski pusat penyidikan berada di tingkat nasional, dampaknya relevan bagi daerah termasuk Surabaya. Program makan bergizi gratis menuntut mitra dapur dan pemasok yang taat prosedur, mulai dari kelayakan legal hingga standar keamanan pangan. Ketika afiliasi dan syarat kemitraan dipersoalkan di pusat, pemerintah daerah dan pengawas lokal semakin dituntut memastikan seleksi mitra tidak longgar.

Anang Supriatna menegaskan arah penyidikan tetap pada kelengkapan alat bukti, bukan spektakel publik. Masyarakat di Jawa Timur dapat memantau kelanjutan perkara ini sebagai pelajaran tata kelola: transparansi penunjukan mitra, jejak afiliasi pengurus, serta kontrol terhadap pemasok peralatan makan seperti ompreng. Langkah itu membantu mencegah celah yang merugikan anggaran dan menurunkan mutu layanan ke anak sekolah.

Ke depan, publik menunggu apakah keterangan enam saksi terbaru akan memperluas konstruk dakwaan atau mempertegas peran masing-masing pihak dalam rantai kemitraan SPPG. Selama pemberkasan belum ditutup, setiap perkembangan resmi dari Kejagung patut dicatat tanpa spekulasi berlebihan. Kewaspadaan warga dan media daerah tetap diperlukan agar program gizi nasional berjalan bersih dan tepat sasaran.

Sumber: Liputan6.

Tag: korupsi MBG, Kejagung, makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional, tersangka MBG, SPPG, penyidikan, hukum
August 24, 2026