Kabar Jatim

Tag: hukum nasional

  • SEMA MA Hentikan Rangkaian Praperadilan, Roy Suryo Hadapi Sidang Ijazah Jokowi

    SEMA MA Hentikan Rangkaian Praperadilan, Roy Suryo Hadapi Sidang Ijazah Jokowi

    Perkembangan hukum terkait dugaan sengketa ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali menyita perhatian publik, termasuk pembaca di Surabaya dan Jawa Timur. Pengacara pihak Jokowi, Firman Pangaribuan, menegaskan bahwa rangkaian praperadilan Roy Suryo telah berakhir setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026. Fokus perkara kini bergeser ke sidang pokok yang dijadwalkan 17 September 2026.

    Pernyataan itu disampaikan Firman dalam program Interupsi di iNews pada Kamis, 3 September 2026. Ia menekankan bahwa dengan berlakunya SEMA tersebut, ruang bagi pengajuan praperadilan berulang tidak lagi terbuka bagi Roy Suryo. Dengan demikian, proses hukum diperkirakan lebih tertuju pada substansi perkara.

    Apa isi penegasan pengacara Jokowi

    Firman Pangaribuan menyebut upaya praperadilan yang sebelumnya ditempuh berulang kali kini mencapai titik akhir. Menurutnya, SEMA 3/2026 memberi rambu yang jelas sehingga pihak Roy Suryo tidak dapat lagi mengajukan praperadilan atas dasar yang sama dalam konteks perkara ini.

    Ia menjelaskan bahwa ketentuan dalam surat edaran itu menjadi acuan penutup babak praperadilan. “Pokoknya terkait praperadilan disampaikan sebagaimana di SEMA. Nah, itu sudah akhir dari Mas Roy punya praperadilan,” ujar Firman, merangkum posisi hukum yang ia sampaikan di hadapan publik.

    Jadwal sidang pokok perkara 17 September 2026

    Setelah babak praperadilan dinyatakan selesai, agenda berikutnya adalah sidang pokok perkara mengenai ijazah Jokowi. Jadwal yang disebut pengacara adalah 17 September 2026. Pada tahap ini, pemeriksaan diharapkan menyentuh materi sengketa secara langsung, bukan lagi persoalan formal keabsahan penetapan atau langkah prosedural yang biasanya menjadi objek praperadilan.

    Bagi publik Jawa Timur yang mengikuti isu nasional, pergeseran ke sidang pokok berarti informasi yang relevan ke depan lebih banyak soal argumentasi substansi, alat bukti, dan putusan atas materi perkara, bukan lagi rentetan upaya pra-persidangan.

    Mengapa SEMA 3/2026 menjadi penutup celah praperadilan

    Surat Edaran Mahkamah Agung berfungsi sebagai pedoman internal bagi pengadilan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum acara. Dalam konteks ini, SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai menutup peluang pengajuan praperadilan berjilid-jilid yang sebelumnya ditempuh Roy Suryo.

    Firman mengaitkan secara langsung berakhirnya opsi praperadilan dengan keluarnya SEMA tersebut. Tanpa mengabaikan hak hukum para pihak, pedoman MA ini menata agar proses tidak berlarut pada tahap pra-ajudikasi dan segera masuk ke pemeriksaan pokok.

    • Praperadilan berulang dinilai tidak lagi dapat diajukan setelah SEMA 3/2026.
    • Sidang pokok perkara ijazah Jokowi diarahkan ke tanggal 17 September 2026.
    • Pernyataan resmi disampaikan pengacara Firman Pangaribuan pada 3 September 2026.

    Implikasi bagi pemantau berita hukum di Surabaya

    Isu ini bersifat nasional, namun dampak informasinya terasa hingga kota-kota besar seperti Surabaya, di mana diskusi publik soal kepastian hukum dan reputasi pejabat publik sering muncul di ruang warga dan media lokal. Kabar Jatim memandang penting menyampaikan fakta jadwal dan sikap kuasa hukum secara ringkas agar pembaca tidak terjebak spekulasi.

    Yang perlu digarisbawahi: tidak ada klaim baru soal isi ijazah di pernyataan Firman; yang ditegaskan adalah berakhirnya jalur praperadilan dan beralihnya proses ke sidang pokok. Pembaca disarankan menunggu agenda resmi pengadilan pada 17 September 2026 untuk perkembangan berikutnya.

    Secara keseluruhan, sikap pengacara Jokowi menempatkan SEMA 3/2026 sebagai batas akhir manuver praperadilan Roy Suryo. Babak selanjutnya adalah pemeriksaan materi perkara ijazah sesuai jadwal yang telah disebut, dengan penegakan hukum acara yang lebih tertib sesuai pedoman Mahkamah Agung.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: praperadilan Roy Suryo, SEMA 3/2026, ijazah Jokowi, Firman Pangaribuan, sidang pokok perkara, Mahkamah Agung, hukum nasional

  • Kejagung Beberkan Rp401 Miliar Pengembalian Kerugian Negara dari PT CNI

    Kejagung Beberkan Rp401 Miliar Pengembalian Kerugian Negara dari PT CNI

    Publik di Surabaya dan Jawa Timur kembali disuguhi perkembangan penegakan hukum di sektor sumber daya alam setelah Kejaksaan Agung menampilkan sitaan korupsi nikel senilai ratusan miliar rupiah. Uang yang dipamerkan mencapai Rp401.653.737.496,69 atau sekitar Rp401 miliar, berasal dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) terkait dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel pada 2017–2020. Paparan dilakukan di Jakarta, Senin (31/8/2026), sebagai bagian dari keterbukaan proses penyidikan.

    Angka tersebut bukan sekadar tumpukan dana yang disita, melainkan nilai yang dikaitkan dengan kerugian keuangan negara dalam perkara dimaksud. Bagi pembaca di kawasan industri dan pelabuhan seperti Surabaya, isu tata kelola nikel menyentuh rantai pasok nasional yang berpengaruh pada investasi, ekspor, dan kepercayaan pasar.

    Serah terima kerugian negara digelar 28 Agustus

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI. Penyerahan itu berlangsung Jumat sore, 28 Agustus 2026, sebelum kemudian dipaparkan kepada media pada Senin berikutnya.

    Saiful menekankan langkah tersebut sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik. Dengan menampilkan nominal secara terbuka, institusi ingin menunjukkan bahwa pemulihan keuangan negara berjalan beriringan dengan proses hukum yang sedang berjalan.

    Konteks perkara tata kelola nikel 2017–2020

    Perkara yang dimaksud menyasar dugaan penyimpangan dalam tata kelola komoditas nikel pada rentang 2017 hingga 2020. PT CNI disebut terkait dengan penyerahan dana yang dipaparkan Kejagung. Fokus penyidikan berada pada aspek kerugian negara, bukan semata-mata pada spektakel visual uang tunai.

    Komoditas nikel merupakan salah satu tulang punggung hilirisasi mineral di Indonesia. Karena itu, setiap kasus yang menyentuh tata kelola sektor ini selalu menarik perhatian pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat di sentra ekonomi seperti Jawa Timur yang terhubung dengan logistik dan perdagangan antarwilayah.

    Nilai Rp401 miliar dan makna transparansi publik

    Nominal yang diumumkan mencapai Rp401.653.737.496,69. Kejagung memilih memamerkan hasil penyerahan tersebut agar masyarakat dapat menilai langsung skala pemulihan yang telah dicapai pada tahap ini. Keterangan resmi menempatkan angka itu sebagai representasi kerugian keuangan negara yang diserahkan pihak terkait.

    Transparansi semacam ini juga menjadi sinyal bahwa proses pidana korupsi di sektor sumber daya alam diarahkan pada pemulihan aset, selain penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat. Publik, termasuk di Surabaya, dapat memantau kelanjutan perkara melalui saluran resmi penegak hukum.

    • Nilai penyerahan: Rp401.653.737.496,69
    • Pihak yang menyerahkan: PT Ceria Nugraha Indotama (CNI)
    • Periode perkara: tata kelola nikel 2017–2020
    • Tanggal serah terima: 28 Agustus 2026
    • Paparan publik: 31 Agustus 2026 di Jakarta

    Implikasi bagi pemantau hukum dan ekonomi di Jatim

    Meski lokasi paparan berada di Jakarta, dampak isu korupsi nikel bersifat nasional. Pelaku industri, perbankan, dan logistik di Jawa Timur lazimnya mencermati kepastian hukum di sektor mineral karena berpengaruh pada iklim investasi dan arus perdagangan. Langkah Kejagung yang menonjolkan pengembalian kerugian negara memberi gambaran bahwa pemulihan keuangan publik menjadi salah satu indikator kinerja penyidikan.

    Ke depan, masyarakat diharapkan tetap merujuk pada keterangan resmi Kejaksaan Agung terkait status perkara, tanpa menafsirkan paparan uang sebagai vonis final. Proses hukum masih berjalan sesuai tahapan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

    Dengan memaparkan penyerahan Rp401 miliar dari PT CNI, Kejagung menegaskan komitmen pada akuntabilitas publik dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Informasi ini relevan bagi pembaca Kabar Jatim yang mengikuti isu hukum dan ekonomi nasional yang berimbas pada stabilitas investasi di kawasan timur Pulau Jawa.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: korupsi nikel, Kejagung, PT CNI, kerugian negara, sitaan uang, tata kelola nikel, hukum nasional, Jawa Timur