Keluhan masyarakat soal pemeringkatan kelompok kesejahteraan atau desil yang dinilai tak mencerminkan kondisi sehari-hari mendapat tanggapan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan pemerintah sedang mempercepat perbaikan data desil lewat penambahan anggaran besar bagi Badan Pusat Statistik. Langkah itu relevan bagi warga Surabaya dan Jawa Timur yang mengandalkan ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026. Ia merespons kritik publik bahwa penetapan desil sering terasa janggal di lapangan, sehingga penerima manfaat bisa keliru sasaran.
Anggaran di atas Rp7 triliun untuk BPS
Menkeu membeberkan dukungan dana yang disalurkan ke BPS menembus angka lebih dari Rp7 triliun. Alokasi itu ditujukan untuk memperkuat kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sekaligus membiayai kegiatan sensus dan pemutakhiran data di lapangan.
“Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, untuk DTSEN dan sensus anggarannya sekitar Rp7 triliun lebih sedikit, jumlah yang ia sebut cukup besar untuk dimasukkan ke lembaga statistik tersebut.
Permintaan tambahan sejak awal tahun
Menurut Purbaya, BPS mengajukan penambahan anggaran sejak awal tahun anggaran berjalan. Pemerintah memenuhi permintaan itu agar basis data sosial-ekonomi nasional benar-benar rapi dan dapat diandalkan untuk kebijakan perlindungan sosial.
Dengan suntikan operasional tersebut, pemutakhiran data rumah tangga diharapkan berjalan lebih menyeluruh. Akurasi peringkat kesejahteraan menjadi krusial karena desil dipakai sebagai acuan penyaluran bansos di banyak daerah, termasuk kawasan urban seperti Surabaya.
DTSEN sebagai tulang punggung pemeringkatan
DTSEN dirancang sebagai rujukan tunggal kondisi sosial ekonomi penduduk. Jika datanya bias atau usang, penempatan warga ke desil tertentu bisa menyimpang dari kenyataan penghasilan, aset, maupun beban hidup keluarga.
Pembenahan menyeluruh lewat sensus dan perbaikan sistem diharapkan menekan kekeliruan itu. Pemerintah ingin pemeringkatan tahun depan lebih tertata sehingga keluhan soal “kaya di data, sulit di lapangan” atau sebaliknya dapat berkurang.
- Fokus dana: perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus
- Nilai alokasi: lebih dari Rp7 triliun ke BPS
- Tujuan: akurasi desil dan ketepatan sasaran bansos
- Target perbaikan kualitas data: tahun depan
Dampak bagi penerima bantuan di daerah
Bagi pembaca di Jawa Timur, ketepatan desil bukan soal teknis semata. Data yang rapi membantu memastikan bantuan tepat sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengurangi tumpang tindih atau kekosongan penerima di tingkat kota dan kabupaten.
Purbaya memproyeksikan, setelah anggaran tambahan digelontorkan dan kerja lapangan BPS dioptimalkan, kualitas serta kerapian data pemeringkatan desil akan jauh lebih baik pada tahun berikutnya. Publik pun diminta menunggu hasil pembenahan tersebut sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih adil.
Transparansi alokasi dan hasil pemutakhiran tetap menjadi sorotan. Semakin akurat DTSEN, semakin kuat dasar pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun program perlindungan sosial tanpa mengandalkan data yang usang.
Sumber: Sindo News.