Permintaan perpanjangan jabatan kades kembali mengemuka di tingkat nasional setelah rombongan Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) beraudiensi dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026). Isu ini pantas dicermati warga Jawa Timur, termasuk Surabaya, karena ribuan desa di daerah mengandalkan kepastian kepemimpinan lokal untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa yang masa tugasnya hampir berakhir menyampaikan agar pemangku kebijakan meninjau ulang batas waktu jabatan. Mereka mendorong opsi keberlanjutan tanpa pemilihan kepala desa (Pilkades) pada rentang waktu tertentu yang dibatasi secara jelas, bukan perpanjangan tanpa koridor.
Audiensi di Senayan dan pihak yang menerima
Audiensi digelar di Jakarta Pusat dan diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Turut mendampingi Sari Yuliati serta Saan Mustopa. Forum itu menjadi saluran resmi agar Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ memaparkan pokok-pokok pikiran secara langsung di hadapan pimpinan lembaga legislatif.
Dasco menegaskan DPR ingin mendengar uraian yang disampaikan koordinator nasional tersebut. Menurut penuturannya, salah satu sorotan yang muncul berkaitan dengan dampak situasi global terhadap kondisi nasional, sehingga kebijakan di level desa dinilai perlu diselaraskan dengan tantangan yang lebih luas.
Apa yang diminta kepala desa AMJ
Inti usulan mencakup dua hal utama. Pertama, perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa yang telah memasuki fase akhir periode. Kedua, pertimbangan skema keberlanjutan jabatan tanpa pelaksanaan Pilkades dalam jangka waktu terbatas, lengkap dengan batas yang ditetapkan regulasi.
Para pengusul berargumen kepastian kepemimpinan desa penting agar program yang sedang berjalan tidak terputus. Di sisi lain, batasan waktu tetap diminta agar skema tidak dibaca sebagai pengabaian prinsip periodisasi dan partisipasi warga dalam memilih kepala desanya.
- Perpanjangan masa jabatan kepala desa AMJ
- Skema sementara tanpa Pilkades dengan batas waktu
- Penyesuaian kebijakan desa terhadap tekanan situasi global-nasional
Mengapa relevan bagi pembaca Surabaya dan Jatim
Jawa Timur memiliki jumlah desa yang besar. Setiap pergantian kepemimpinan di level desa berpengaruh pada penyaluran dana desa, penuntasan proyek infrastruktur kecil, serta pelayanan administrasi warga. Ketika wacana perpanjangan jabatan kades dibahas di Senayan, pemerintah kabupaten/kota dan perangkat desa di Jatim perlu mengikuti arah pembahasan agar tidak terlambat menyesuaikan kalender politik lokal.
Bagi warga Surabaya yang memiliki ikatan keluarga atau usaha di wilayah suburban dan kabupaten sekitar, stabilitas pemerintahan desa turut memengaruhi arus logistik, investasi mikro, dan keberlanjutan program sosial. Informasi resmi dari audiensi ini membantu publik memisahkan fakta kebijakan dari spekulasi di media sosial.
Sikap awal DPR dan langkah berikutnya
Pimpinan DPR menempatkan diri sebagai pihak yang mendengarkan. Belum ada keputusan final yang diumumkan dalam ringkasan pertemuan itu mengenai disetujui atau ditolaknya perpanjangan secara otomatis. Proses selanjutnya diperkirakan akan menyentuh pembahasan lintas fraksi, harmonisasi dengan aturan pemerintahan desa, serta koordinasi dengan pemerintah.
Publik, termasuk pemantau kebijakan di Jawa Timur, berhak menuntut transparansi: berapa lama opsi perpanjangan bila disetujui, siapa yang berwenang mengunci skema tanpa Pilkades, dan bagaimana jaminan akuntabilitas kepala desa yang masa tugasnya diperpanjang. Kejelasan parameter waktu menjadi kunci agar usulan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di akar rumput.
Sebagai catatan penutup, audiensi 9 September 2026 menandai penyampaian formal aspirasi kades AMJ kepada pimpinan DPR di Senayan. Kabar Jatim akan terus memantau perkembangan pembahasan tanpa menambah fakta di luar yang sudah terkonfirmasi dari laporan media asal. Warga diimbau mengacu pada saluran resmi DPR dan pemerintah daerah untuk verifikasi lanjutan.
Sumber: Sindo News.