Rencana batasan Pertalite desil bagi warga berpenghasilan tinggi masih menggantung. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan belum menerima arahan resmi dari pemerintah, termasuk dari Presiden, terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10. Informasi itu disampaikan di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026, dan relevan bagi konsumen di kota besar seperti Surabaya yang banyak memakai kendaraan pribadi.
Desil 9 dan 10 merujuk pada 20 persen penduduk dengan kemampuan ekonomi tertinggi. Pemerintah menilai kelompok ini tidak lagi layak menikmati subsidi BBM. Namun implementasi teknis, mekanisme verifikasi, hingga waktu pemberlakuan masih menunggu keputusan lebih tinggi.
Posisi Pertamina soal arahan pemerintah
VP Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan perseroan belum mendapat petunjuk lanjutan mengenai skema pembatasan tersebut. Ia menuturkan pihaknya terus menunggu arahan resmi agar setiap langkah operasional selaras dengan kebijakan nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat dijumpai di Graha Pertamina. Baron menekankan, tanpa instruksi yang jelas, perusahaan tidak akan bergerak sendiri mengatur larangan pembelian. Kejelasan aturan dianggap penting agar penyaluran energi tetap tertib dan tidak membingungkan masyarakat di lapangan, termasuk di SPBU wilayah Jawa Timur.
Kampanye konsumsi energi yang lebih bijak
Sambil menunggu keputusan, Pertamina memperkuat kampanye penggunaan energi secara hemat dan tepat. Fokusnya bukan hanya menekan volume konsumsi, melainkan mengarahkan pengendara memakai BBM sesuai spesifikasi mesin kendaraan.
Menurut Baron, pendekatan ini menguntungkan konsumen, pemerintah, dan perusahaan sekaligus. Energi bisa tersalur merata kepada yang membutuhkan, sementara mesin kendaraan terlindungi dari pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai. Di kawasan urban seperti Surabaya, edukasi semacam ini dinilai membantu pengendara memilih jenis BBM secara sadar, bukan sekadar karena harga.
Alasan pemerintah kaji penyaluran subsidi
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan pembatasan Pertalite digodok agar subsidi lebih tepat sasaran. Masyarakat dengan daya beli tinggi, menurut penilaian pemerintah, semestinya tidak lagi menjadi penerima manfaat subsidi BBM.
Skema yang diwacanakan menyasar desil 9 dan 10. Diskusi kebijakan juga pernah menyinggung opsi lain, misalnya pembatasan berdasarkan jenis kendaraan. Hingga kini, detail teknis—mulai dari basis data penerima, cara verifikasi di SPBU, hingga sanksi—belum diumumkan secara final karena masih menunggu arahan puncak.
Dampak potensial bagi konsumen di Surabaya dan Jatim
Bagi pembaca di Surabaya, isu ini menyentuh kebiasaan harian pengendara mobil dan motor. Jika kebijakan berlaku, warga yang masuk kategori berpenghasilan tinggi berpotensi dialihkan ke jenis BBM nonsubsidi. Pertamina sendiri belum merinci cara identifikasi di pom bensin, sehingga spekulasi di masyarakat perlu diredam dengan informasi resmi.
Yang sudah berjalan adalah himbauan hemat energi dan pemilihan BBM sesuai mesin. Langkah itu bisa diterapkan segera tanpa menunggu aturan baru. Pengendara di Jawa Timur diimbau memantau pengumuman pemerintah dan Pertamina agar tidak tertinggal informasi saat skema final diputuskan.
Secara keseluruhan, status kebijakan masih menunggu. Pertamina menjaga posisi operasional tetap patuh pada arahan negara, sambil meneruskan edukasi publik. Kejelasan dari pemerintah akan menentukan kapan dan bagaimana batasan Pertalite bagi desil atas benar-benar diterapkan di seluruh SPBU, termasuk di Surabaya.
Sumber: Sindo News.