Pemerintah Pakistan menegaskan sikapnya terkait sanksi AS Iran yang baru saja diperluas. Di Islamabad, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan negara itu tidak menganggap dirinya terikat oleh pembatasan sepihak Washington terhadap Teheran, serta mendorong penyelesaian sengketa lewat perundingan. Isu ini relevan dipantau pembaca di Surabaya karena stabilitas Timur Tengah sering memengaruhi harga energi dan rantai pasok global.
Pernyataan itu disampaikan Taher Andrabi dalam taklimat media mingguan di ibu kota Pakistan, Kamis, 27 Agustus 2026. Ia menilai sanksi unilateral Amerika Serikat terhadap Iran tidak selaras dengan kerangka hukum internasional yang dianut banyak negara.
Sikap Islamabad soal sanksi sepihak
Andrabi menekankan Pakistan memandang berbagai persoalan kawasan sebaiknya diselesaikan melalui dialog, bukan tekanan ekonomi sepihak. Posisi ini disampaikan secara terbuka kepada wartawan yang hadir di briefing resmi kementerian luar negeri.
Menurut pejabat tersebut, Pakistan tidak menempatkan diri di bawah rezim sanksi yang digagas Washington. Penegasan itu menjadi sinyal bahwa Islamabad ingin menjaga ruang manuver diplomatik sendiri dalam hubungannya dengan Teheran.
Tekanan ekonomi baru dari Washington
Sehari sebelumnya dalam rentang berita yang sama, pada Senin, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan rangkaian sanksi baru terhadap Iran. Langkah itu sejalan dengan upaya pemerintahan Presiden Donald Trump menaikkan tekanan ekonomi agar Teheran memberi konsesi.
Pengumuman Bessent menambah lapisan pembatasan yang sudah ada. Pakistan merespons dengan menegaskan bahwa kebijakan sepihak itu tidak otomatis mengikat negara ketiga, termasuk dirinya.
Kunjungan Asim Munir ke Teheran diklarifikasi
Sejumlah laporan sempat menyebut Panglima Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, datang ke Iran sebagai utusan Trump. Kementerian Luar Negeri Pakistan menepis klaim itu sebagai menyesatkan dan tidak sesuai fakta.
Andrabi menjelaskan kunjungan Munir ke Teheran pada 24 Agustus berlangsung semata-mata dalam konteks peran berkelanjutan Pakistan sebagai mediator. Ia menempatkan perjalanan itu pada latar belakang diplomasi, bukan mandat dari Washington.
- Tanggal kunjungan: 24 Agustus
- Tujuan resmi menurut Islamabad: mediasi, bukan utusan AS
- Klarifikasi disampaikan dalam briefing Kamis di Islamabad
Implikasi bagi pembaca di Jawa Timur
Bagi komunitas bisnis dan publik di Surabaya, dinamika Pakistan–Iran–AS layak dicermati karena menyentuh stabilitas pasokan energi dan sentimen pasar global. Meskipun tidak ada keputusan langsung yang mengubah kebijakan perdagangan lokal, kejelasan sikap negara mediator seperti Pakistan membantu meredam spekulasi berlebih di ruang publik.
Secara keseluruhan, Islamabad memilih jalur yang menekankan hukum internasional dan dialog. Klarifikasi soal kunjungan pimpinan militer sekaligus menolak narasi bahwa Pakistan menjadi perpanjangan tangan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.
Dengan penegasan resmi tersebut, posisi diplomatik Pakistan tetap pada mediasi dan keengganan terikat sanksi sepihak. Perkembangan lanjutan diperkirakan masih akan mengikuti respons Teheran dan langkah ekonomi Washington di minggu-minggu mendatang.
Sumber: Sindo News.