Kabar Jatim

Blog

  • Empat Aliansi Massa Siap Turun di Depan DPR 27 Agustus

    Empat Aliansi Massa Siap Turun di Depan DPR 27 Agustus

    Rencana unjuk rasa di kawasan Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis 27 Agustus menarik perhatian luas, termasuk di kalangan pembaca Jawa Timur dan Surabaya yang memantau dinamika politik nasional. Empat kelompok masyarakat dijadwalkan hadir di gerbang kompleks parlemen. Fokus utama publik mengarah pada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yang sejak 21 Agustus membuka posko di lokasi tersebut.

    Analis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai aksi kali ini berpotensi memiliki kekuatan dan dampak besar. Ia menyoroti rangkaian kejadian yang dialami massa Pati sejak tiba di ibu kota sebagai indikasi tekanan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat.

    Posko AMPB dan rangkaian dugaan tekanan

    Sejak Jumat 21 Agustus, warga Pati yang tergabung dalam AMPB menempati area depan gerbang DPR. Mereka membawa mobil komando bak terbuka berisi perbekalan, serta membentangkan spanduk bertuliskan dukungan pengesahan RUU Perampasan Aset. Koordinator lapangan Supriyono alias Botok kemudian mengumumkan puncak aksi pada 27 Agustus, dengan rencana menginap di lokasi selama sepekan.

    Sehari setelah pembukaan posko, Botok melaporkan rekening Bank Mandiri pribadinya tidak bisa ditransaksikan. Ia menyebut saldo sekitar Rp80,9 juta yang terdiri dari uang pribadi dan donasi masyarakat terhenti. Pihak bank mengakui adanya pembatasan atas permintaan penegak hukum, sementara polisi menyebutnya sebagai penundaan transaksi. Belakangan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman bersama Kapolda Metro Jaya dan Direktur Utama Bank Mandiri menjanjikan rekening tersebut akan diaktifkan kembali.

    Selain rekening, akun TikTok dan WhatsApp Botok dilaporkan tidak bisa diakses. Rombongan bus dari Pati, Jepara, dan Grobogan juga disebut mendapat teror agar tidak membawa massa ke Jakarta. Sebagian bus diduga dilempari batu di Tol Karawang hingga kaca depan pecah, sementara empat bus berisi sekitar 200 warga dihalau memasuki wilayah ibu kota. Sebuah video memperlihatkan Botok hendak dibawa mobil polisi; tim hukum AMPB menegaskan itu bukan penangkapan, melainkan pengantaran surat pemberitahuan aksi.

    Tiga kelompok lain dan sikap BEM

    Selain AMPB, setidaknya tiga kelompok lain berencana ikut aksi di depan gerbang DPR pada hari yang sama. Satu di antaranya menyampaikan dukungan terhadap program pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga memberi warna berbeda di lapangan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan BEM Seluruh Indonesia menyatakan masih mempertimbangkan keikutsertaan, tanpa menolak rencana unjuk rasa tersebut.

    Pihak Istana merespons bahwa tidak ada hal yang khusus atau istimewa dari aksi ini. Di tingkat parlemen, Forum Komunikasi Rakyat Pati diterima Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade. Mereka menyampaikan harapan agar perekonomian Pati maju, ramah investasi, dan memberi kenyamanan berusaha bagi warga setempat.

    Seruan tertib hingga penolakan dari sejumlah pihak

    Rencana aksi AMPB diwarnai seruan agar tetap tertib. Muhammad Amri Akbar yang mengklaim pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menolak demonstrasi dengan alasan menjaga kondusivitas; status kepemimpinannya di organisasi tersebut masih diperdebatkan karena dualisme internal. Badan Musyawarah Betawi melalui Muhammad Rifky alias Eki Pitung mengingatkan massa Pati untuk menjaga diri, pernyataan yang kemudian memicu somasi dari kelompok Betawi lain yang meminta klarifikasi terbuka.

    Aliansi BEM Persatuan Indonesia Se-Jakarta Raya menyerukan agar unjuk rasa mengutamakan dialog, kondusivitas, dan solusi. Ubedilah Badrun menilai cara-cara penggembosan dan intimidasi mencerminkan ketidakmatangan dalam memahami demokrasi. Menurutnya, jika pemerintah merasa lurus, tidak perlu takut terhadap demonstrasi damai.

    Mengapa publik Jawa Timur ikut mencermati

    Bagi warga Surabaya dan Jawa Timur, unjuk rasa di DPR bukan sekadar berita ibu kota. Isu penegakan hukum, ruang demokrasi, dan rancangan undang-undang yang menyentuh aset negara kerap menjadi bahan diskusi di kampus, komunitas, dan ruang publik daerah. Pemantauan terhadap jaminan keamanan massa serta kepastian hukum rekening donasi juga relevan bagi siapa pun yang mengikuti aksi sipil di tingkat nasional.

    Hingga menjelang 27 Agustus, AMPB menegaskan aksi damai dengan sejumlah tuntutan yang berpusat pada kepastian hukum dan perbaikan kondisi di daerah asal. Kehadiran empat kelompok di satu titik membuat kompleks parlemen menjadi pusat perhatian. Publik menunggu apakah dialog dengan unsur DPR dan aparat dapat meredam ketegangan, atau justru memperlebar sorotan terhadap cara negara merespons unjuk rasa.

    Perkembangan di lapangan, termasuk reaktivasi rekening dan jaminan keamanan bus rombongan, akan menentukan suasana hari-H. Kabar Jatim akan terus mengikuti informasi resmi terkait aksi di depan Gedung DPR tersebut.

    Sumber: BBC Indonesia.

    Tag: unjuk rasa DPR, AMPB Pati, demo 27 Agustus, Gedung DPR Jakarta, Supriyono Botok, RUU Perampasan Aset, demokrasi Indonesia, massa Pati

  • Bareskrim Amankan Pemesan Gummy THC Inggris di Malang, Empat Kali Order

    Bareskrim Amankan Pemesan Gummy THC Inggris di Malang, Empat Kali Order

    Peredaran permen ganja Malang kembali menjadi sorotan setelah Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengamankan paket berisi gummy yang mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol (THC). Kasus ini menyentuh wilayah Jawa Timur dan relevan bagi pembaca Surabaya serta kota sekitar, mengingat Malang menjadi lokasi pengungkapan barang bukti.

    Tersangka yang diamankan bernama Abram Jetro Endiera, warga Bekasi. Informasi awal datang dari Bea Cukai Pasar Baru yang menandai adanya paket mencurigakan pada Selasa, 18 Agustus 2026. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti Bareskrim hingga pelaku terjaring.

    Apa yang diamankan polisi di Malang

    Dari tangan tersangka, petugas menyita tiga pouch bermerk AI. Tiap pouch berisi 10 permen gummy yang diuji mengandung senyawa ganja golongan satu, yakni Delta 9 Tetrahydrocannabinol. Barang tersebut merupakan paket milik Abram yang dipesan melalui situs daring.

    Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penindakan itu kepada wartawan pada Rabu, 26 Agustus 2026. Ia menegaskan fokus penindakan pada peredaran narkotika jenis Delta 9 THC dalam bentuk permen.

    Jalur pemesanan dari Inggris

    Hasil pemeriksaan mengungkap pengakuan tersangka bahwa ia sudah empat kali memesan produk sejenis dari Inggris. Pesanan pertama tercatat 4 Maret 2026 berupa satu pouch berisi 10 permen gummy. Pada 31 Maret 2026, ia juga memesan satu lembar cokelat berisi 30 cokelat LSD.

    Pola berulang ini menunjukkan modus pemesanan jarak jauh lewat website, lalu paket diupayakan masuk ke Indonesia. Pengungkapan di Malang menjadi titik penting karena memutus rantai distribusi sebelum barang menyebar lebih luas di Jawa Timur.

    Peran Bea Cukai dan Bareskrim

    Sinergi Bea Cukai Pasar Baru dengan Bareskrim menjadi kunci awal kasus. Paket mencurigakan tidak dibiarkan lolos, melainkan dilanjutkan ke penindakan pidana narkotika. Pendekatan ini menekan celah penyelundupan narkoba berbentuk makanan atau camilan yang mudah disamarkan.

    Bagi masyarakat Surabaya dan Malang Raya, temuan semacam ini mengingatkan bahwa produk impor kemasan kecil tetap berisiko jika kandungannya dilarang. Narkotika golongan satu memiliki sanksi berat, dan bentuk permen tidak mengubah status hukumnya.

    Imbauan untuk warga Jatim

    Otoritas menekankan kewaspadaan terhadap tawaran camilan atau cokelat impor yang dijual secara tidak resmi di kanal daring. Jika menerima paket mencurigakan atau menemukan penawaran sejenis, masyarakat diimbau melapor ke polisi atau bea cukai tanpa mencoba sendiri isinya.

    • Jangan memesan camilan impor dari sumber tidak jelas.
    • Laporkan paket mencurigakan ke aparat.
    • Perhatikan label dan asal kiriman luar negeri.
    • Hindari menyimpan atau membagikan barang yang diduga narkotika.

    Pengungkapan Abram Jetro Endiera menegaskan bahwa pemesanan berulang dari luar negeri tetap dapat dilacak. Dengan barang bukti tiga pouch gummy THC dan rangkaian pesanan sebelumnya, penanganan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan pidana narkotika yang berlaku.

    Kabar Jatim akan terus mengikuti perkembangan resmi dari Bareskrim terkait status hukum tersangka dan hasil laboratorium lanjutan atas barang sitaan di jalur Malang, demi informasi akurat bagi pembaca di Surabaya dan seluruh Jawa Timur.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: permen ganja, Malang, Bareskrim Polri, narkotika THC, Bea Cukai, Jawa Timur, gummy ganja, narkoba daring

  • Pesan Kewaspadaan Iman KH Ma’ruf Amin di Peringatan Maulid Jakarta

    Pesan Kewaspadaan Iman KH Ma’ruf Amin di Peringatan Maulid Jakarta

    Pesan Ma’ruf Amin soal kewaspadaan iman kembali mengemuka saat Rais Aam Syuriah ke-10 PBNU itu memberi tausiah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Zawiyah Ar Raudhah, Jakarta. Acara yang berlangsung Selasa malam, 25 Agustus 2026, dihadiri sekitar seribu jemaah dan menyoroti pentingnya berpegang teguh di tengah godaan zaman.

    Bagi pembaca di Jawa Timur, terutama Surabaya yang kental tradisi nahdliyin, pesan tersebut terasa akrab. NU di tanah air memang kerap menekankan keseimbangan antara kecintaan kepada Rasulullah dan keteguhan menghadapi cobaan sehari-hari tanpa harus mengarang peristiwa lokal yang tidak terjadi.

    Latar kehadiran Rais Aam di Zawiyah Ar Raudhah

    Mantan Wakil Presiden RI itu hadir sebagai tokoh sentral dalam peringatan kelahiran Nabi. Suasana majelis diisi jemaah yang memadati lokasi, menandakan antusiasme publik terhadap majelis ilmu sekaligus momentum spiritual.

    Dalam kesempatan tersebut, KH Ma’ruf Amin tidak hanya mengajak memperbanyak selawat, tetapi menekankan sisi introspeksi. Ia menempatkan Maulid sebagai momentum untuk mengoreksi arah hidup agar tidak lepas dari tuntunan ilahi.

    Dunia sebagai persinggahan penuh ujian

    Menurut penjelasan KH Ma’ruf, para ulama menggambarkan kehidupan dunia sebagai mamarran imtihaniyah, yakni tempat singgah yang sarat ujian. Tanpa bimbingan dan inayah serta himayah rabbaniyah, manusia berisiko menyimpang dari jalan Allah SWT.

    Pernyataan itu disampaikan dengan nada menasihati, bukan menakut-nakuti. Ia menekankan bahwa ujian datang dalam beragam bentuk, sehingga umat perlu terus memohon perlindungan agar tetap istiqamah.

    Fitnah lama dan peringatan ulama abad lalu

    KH Ma’ruf mengutip pandangan Shahibul I’anah, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakri, pengarang kitab I’anah al-Thalibin. Sejak dulu, fitnah telah membuat banyak orang meninggalkan kebenaran.

    Hanya orang yang dikehendaki Allah yang bertahan, dan jumlah mereka digambarkan sedikit. Mereka yang masih fi sabilillah dinilai semakin tergerus karena terpengaruh bujukan yang menjauhkan dari jalan yang lurus.

    Ia menambahkan, upaya menjauhkan manusia dari Allah tidak pernah berhenti. Bahkan peringatan serupa sudah disampaikan ulama sekitar satu abad sebelumnya, sehingga generasi kini dituntut lebih waspada.

    Makna pesan bagi umat di pusat dan daerah

    Tausiah ini relevan bagi komunitas Muslim di berbagai kota, termasuk kawasan urban seperti Surabaya yang menghadapi arus informasi cepat dan tekanan sosial ekonomi. Intinya sederhana: peringatan Maulid jangan berhenti pada seremoni, melainkan menjadi pengingat untuk menjaga hati.

    • Waspada terhadap rayuan yang menjauhkan dari kebenaran
    • Memohon inayah dan himayah agar tidak menyimpang
    • Menyadari dunia hanya persinggahan penuh ujian
    • Meneladani keteguhan yang diajarkan para ulama

    Dengan bingkai itu, jemaah diajak merawat keimanan secara praktis: memperbanyak zikir, menjaga pergaulan, dan tidak mudah terbawa arus yang bertentangan dengan syariat. KH Ma’ruf menempatkan sedikitnya orang yang bertahan di jalan Allah sebagai alarm spiritual, bukan vonis putus asa.

    Peringatan di Jakarta tersebut menjadi salah satu rujukan publik soal bagaimana tokoh NU menyampaikan Maulid: meriah dalam kecintaan kepada Nabi, tegas dalam menjaga arah hidup. Umat di Jawa Timur dapat mengambil spirit yang sama di majelis-majelis setempat tanpa mengubah fakta peristiwa yang berlangsung di ibu kota.

    Secara keseluruhan, pesan Rais Aam mengajak umat merayakan Maulid sambil memperkuat benteng diri. Kewaspadaan, keteguhan, dan kesadaran akan ujian dunia menjadi tiga kata kunci yang pantas dibawa pulang setiap jemaah.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: Maulid Nabi, KH Ma’ruf Amin, PBNU, tausiah Jakarta, Zawiyah Ar Raudhah, kewaspadaan iman, ulama NU, Jawa Timur

  • Ihsan dan Akhlak Nabi Jadi Pengendali Hidup di Ruang Digital

    Ihsan dan Akhlak Nabi Jadi Pengendali Hidup di Ruang Digital

    Kehidupan warga kota, termasuk di Surabaya dan kawasan Jatim lainnya, kian lekat dengan layar gawai. Informasi mengalir dalam hitungan detik, percakapan publik terbuka lebar, dan pekerjaan harian banyak bertumpu pada platform digital. Di tengah kemudahan itu, pertanyaan penting tetap mengemuka: bekal apa yang paling dibutuhkan setiap orang di ihsan era digital agar kemajuan tidak merusak tatanan moral?

    Perubahan cara berkomunikasi, belajar, berdagang, hingga membangun relasi sosial memang membawa manfaat besar. Dakwah menjangkau lebih luas, ilmu lebih mudah diakses, dan efisiensi kerja meningkat. Namun kecepatan sebaran konten tidak otomatis diiringi ketelitian, sementara kebebasan berekspresi sering berjalan tanpa rasa tanggung jawab.

    Teknologi berubah, nilai kejujuran tetap dibutuhkan

    Alat digital hanyalah sarana. Ia bisa menjadi jalan kebaikan bila diarahkan iman dan tanggung jawab, atau justru menyuburkan fitnah, hinaan, dan kebohongan bila dilepaskan dari akhlak. Kecerdasan buatan, mesin pencari, serta media sosial sudah menjadi bagian rutinitas; yang menentukan arahnya adalah karakter penggunanya.

    Dalam pandangan Islam, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditempatkan sebagai uswah hasanah. Keteladanan beliau mencakup cara berbicara, menjaga amanah, memperlakukan orang lain, menghadapi perbedaan, serta mengendalikan diri. Zaman boleh berganti, tetapi kejujuran, kesantunan, kasih sayang, dan tanggung jawab tidak pernah usang.

    Ruang digital memperluas jejak setiap ucapan

    Dulu sebuah ucapan hanya terdengar oleh kalangan terbatas. Kini satu komentar atau video dapat dibaca ribuan orang dan meninggalkan jejak panjang. Kesalahan sesaat mudah tersebar jauh melampaui niat awal pembuatnya. Kondisi ini menuntut kehati-hatian lebih tinggi daripada sekadar kecakapan teknis.

    Identitas samaran, akun anonim, atau percakapan privat sering memberi ilusi bebas pengawasan manusia. Padahal tidak ada aktivitas yang luput dari pengetahuan Allah. Kesadaran itulah yang menjadi rem internal ketika kamera publik atau moderator platform tidak hadir.

    Makna ihsan sebagai pengendali di depan layar

    Ihsan digambarkan sebagai beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya; jika tidak melihat-Nya, yakin bahwa Dia senantiasa melihat. Prinsip ini tidak hanya berlaku di masjid atau keramaian, melainkan juga saat seseorang sendirian memegang telepon genggam.

    Dengan ihsan, seseorang lebih waspada menerima dan meneruskan berita yang belum jelas. Ia menjaga tulisan di kolom komentar, menahan diri membuka aib orang lain, serta menimbang dampak sebelum mengunggah konten. Kejujuran menjadi penangkal manipulasi informasi; menutup aib menjaga martabat sesama; kasih sayang menahan perbedaan agar tidak berubah permusuhan.

    • Menimbang kebenaran informasi sebelum membagikan
    • Menjaga adab bahasa di ruang publik daring
    • Menolak menyebar fitnah atau membuka aib
    • Memakai platform digital untuk silaturahmi dan ilmu

    Amal nyata lebih dari sekadar pengetahuan agama

    Semangat pembaruan sosial keagamaan mengingatkan bahwa agama tidak berhenti pada wacana. Keberagamaan tercermin dari cara memakai gawai, sikap terhadap orang yang berbeda pandangan, dan pilihan perilaku saat tak ada yang mengawasi. Bagi pembaca di Surabaya yang aktif di media sosial, pasar daring, atau komunitas digital, prinsip ini terasa sangat dekat dengan praktik harian.

    Semakin canggih perangkat, semakin besar kebutuhan pengendalian diri. Semakin luas jejaring daring, semakin penting kesadaran moral. Yang diperlukan bukan menolak kemajuan, melainkan membawa akhlak Nabi ke dalam kebiasaan masa depan: memilih kebaikan karena yakin Allah selalu melihat, bukan semata karena diawasi manusia.

    Pada akhirnya, bekal utama di zaman layar bukan hanya literasi teknologi, melainkan ihsan yang menuntun setiap unggahan, pesan, dan interaksi. Teknologi tetap sarana; arah kebaikan atau keburukan ditentukan nilai yang dipegang penggunanya. Wallahu a’lamu bish-shawab.

    Sumber: Republika.

    Tag: era digital, ihsan, akhlak nabi, media sosial, etika digital, keteladanan rasul, literasi moral

  • Kebijakan Batasi Pertalite untuk Kelompok Mampu Masih Menunggu Keputusan Istana

    Kebijakan Batasi Pertalite untuk Kelompok Mampu Masih Menunggu Keputusan Istana

    Rencana batasan Pertalite desil bagi warga berpenghasilan tinggi masih menggantung. PT Pertamina Patra Niaga menegaskan belum menerima arahan resmi dari pemerintah, termasuk dari Presiden, terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10. Informasi itu disampaikan di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026, dan relevan bagi konsumen di kota besar seperti Surabaya yang banyak memakai kendaraan pribadi.

    Desil 9 dan 10 merujuk pada 20 persen penduduk dengan kemampuan ekonomi tertinggi. Pemerintah menilai kelompok ini tidak lagi layak menikmati subsidi BBM. Namun implementasi teknis, mekanisme verifikasi, hingga waktu pemberlakuan masih menunggu keputusan lebih tinggi.

    Posisi Pertamina soal arahan pemerintah

    VP Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan perseroan belum mendapat petunjuk lanjutan mengenai skema pembatasan tersebut. Ia menuturkan pihaknya terus menunggu arahan resmi agar setiap langkah operasional selaras dengan kebijakan nasional.

    Pernyataan itu disampaikan saat dijumpai di Graha Pertamina. Baron menekankan, tanpa instruksi yang jelas, perusahaan tidak akan bergerak sendiri mengatur larangan pembelian. Kejelasan aturan dianggap penting agar penyaluran energi tetap tertib dan tidak membingungkan masyarakat di lapangan, termasuk di SPBU wilayah Jawa Timur.

    Kampanye konsumsi energi yang lebih bijak

    Sambil menunggu keputusan, Pertamina memperkuat kampanye penggunaan energi secara hemat dan tepat. Fokusnya bukan hanya menekan volume konsumsi, melainkan mengarahkan pengendara memakai BBM sesuai spesifikasi mesin kendaraan.

    Menurut Baron, pendekatan ini menguntungkan konsumen, pemerintah, dan perusahaan sekaligus. Energi bisa tersalur merata kepada yang membutuhkan, sementara mesin kendaraan terlindungi dari pemakaian bahan bakar yang tidak sesuai. Di kawasan urban seperti Surabaya, edukasi semacam ini dinilai membantu pengendara memilih jenis BBM secara sadar, bukan sekadar karena harga.

    Alasan pemerintah kaji penyaluran subsidi

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan pembatasan Pertalite digodok agar subsidi lebih tepat sasaran. Masyarakat dengan daya beli tinggi, menurut penilaian pemerintah, semestinya tidak lagi menjadi penerima manfaat subsidi BBM.

    Skema yang diwacanakan menyasar desil 9 dan 10. Diskusi kebijakan juga pernah menyinggung opsi lain, misalnya pembatasan berdasarkan jenis kendaraan. Hingga kini, detail teknis—mulai dari basis data penerima, cara verifikasi di SPBU, hingga sanksi—belum diumumkan secara final karena masih menunggu arahan puncak.

    Dampak potensial bagi konsumen di Surabaya dan Jatim

    Bagi pembaca di Surabaya, isu ini menyentuh kebiasaan harian pengendara mobil dan motor. Jika kebijakan berlaku, warga yang masuk kategori berpenghasilan tinggi berpotensi dialihkan ke jenis BBM nonsubsidi. Pertamina sendiri belum merinci cara identifikasi di pom bensin, sehingga spekulasi di masyarakat perlu diredam dengan informasi resmi.

    Yang sudah berjalan adalah himbauan hemat energi dan pemilihan BBM sesuai mesin. Langkah itu bisa diterapkan segera tanpa menunggu aturan baru. Pengendara di Jawa Timur diimbau memantau pengumuman pemerintah dan Pertamina agar tidak tertinggal informasi saat skema final diputuskan.

    Secara keseluruhan, status kebijakan masih menunggu. Pertamina menjaga posisi operasional tetap patuh pada arahan negara, sambil meneruskan edukasi publik. Kejelasan dari pemerintah akan menentukan kapan dan bagaimana batasan Pertalite bagi desil atas benar-benar diterapkan di seluruh SPBU, termasuk di Surabaya.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: batasan Pertalite, desil 9 dan 10, subsidi BBM, Pertamina, konsumen Surabaya, energi bersubsidi, Kebijakan ESDM

  • 52 Persen Warga Optimis Arah RI, Angka Jatim Capai 64 Persen

    52 Persen Warga Optimis Arah RI, Angka Jatim Capai 64 Persen

    Hasil riset terbaru menempatkan mayoritas responden masih optimis arah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Angka nasional mencapai 52 persen, sementara Jawa Timur berada di atas rata-rata dengan 64 persen—temuan yang relevan bagi pembaca di Surabaya dan sekitarnya.

    Paparan itu disampaikan General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam, saat peluncuran survei di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026. Di sisi lain, 41 persen responden menilai negeri ini menuju arah yang salah, dan tujuh persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Persebaran optimisme antarwilayah

    Optimisme tidak merata di seluruh Indonesia. Sulawesi mencatat porsi tertinggi, yakni 69 persen responden yang merasa perkembangan negara berada di jalur benar. Bali–Nusa Tenggara menyusul dengan 67 persen, disusul Jawa Timur dan Maluku–Papua masing-masing 64 persen, serta Jawa Barat 57 persen.

    Menurut Anam, wilayah yang secara geografis lebih dekat dengan pusat kekuasaan cenderung lebih rendah optimisme publiknya. Banten dan Jakarta disebut sebagai contoh daerah dengan pandangan positif yang lebih tipis dibanding kawasan timur dan sejumlah provinsi di luar Jawa bagian barat.

    Tekanan ekonomi harian masih dominan

    Meski sebagian besar masih memandang arah negara secara positif, keluhan utama masyarakat tetap terpusat pada urusan dapur dan kerja. Sebanyak 36 persen responden menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, 23 persen menilai kondisi ekonomi makin sulit, 16 persen menyinggung minimnya lapangan kerja, dan tujuh persen mengaku sulit mendapatkan pekerjaan.

    Untuk kondisi ekonomi rumah tangga, 51 persen merasa lebih buruk dibanding tahun lalu. Namun 65 persen tetap optimistis keadaan keluarga akan membaik. Pada skala nasional, 68 persen menilai ekonomi lebih buruk daripada setahun sebelumnya, sementara 47 persen percaya perbaikan bisa datang dalam 12 bulan ke depan. Akses kesehatan dan pendidikan, sebaliknya, dinilai relatif baik.

    Kepuasan publik terhadap pemerintahan turun tajam

    Approval rating gabungan pemerintahan Prabowo–Gibran tercatat 37 persen pada Agustus 2026—gabungan 34 persen puas dan tiga persen sangat puas. Dalam skala 1–10, kinerja pemerintah dinilai 5,7. Trennya menurun signifikan: 75 persen pada Desember 2025, 58 persen pada Maret 2026, lalu 37 persen pada Agustus 2026.

    Secara individu, kepuasan terhadap Presiden Prabowo berada di 40 persen, turun dari 70 persen (Desember 2025) dan 61 persen (Maret 2026). Untuk Wakil Presiden Gibran, angkanya 33 persen, setelah sebelumnya 57 persen dan 50 persen pada dua periode survei yang sama.

    Ketidakpuasan tertinggi di usia produktif

    Kelompok usia 26–30 tahun mencatat ketidakpuasan tertinggi, mencapai 74 persen. Rentang 21–25 tahun juga menonjol sebagai segmen yang banyak menyatakan tidak puas. Dari sisi wilayah, Banten memimpin dengan 76 persen ketidakpuasan, disusul Jakarta 73 persen, serta Sumatera dan Jawa Barat masing-masing 66 persen.

    Survei digelar 31 Juli hingga 11 Agustus 2026, mendekati usia tiga tahun pemerintahan. Metode yang dipakai adalah multistage random sampling terhadap 1.260 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, tersebar proporsional di 38 provinsi. Wawancara dilakukan tatap muka, dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Bagi warga Surabaya dan Jawa Timur, angka optimisme regional 64 persen memberi gambaran bahwa persepsi arah bangsa di kawasan ini relatif lebih kuat dibanding rata-rata nasional, meskipun isu harga pangan dan kesempatan kerja tetap menjadi tekanan yang sama di banyak daerah. Pemantauan berkala atas daya beli dan penyerapan tenaga kerja lokal tetap krusial agar optimisme tersebut selaras dengan kondisi sehari-hari masyarakat.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: survei publik, optimis arah Indonesia, Jawa Timur, Prabowo Gibran, kepuasan publik, ekonomi rumah tangga, Tempo Data Science

  • Jelang Unjuk Rasa di Senayan, Ketua DPR Pastikan Aspirasi Dibuka Lebar

    Jelang Unjuk Rasa di Senayan, Ketua DPR Pastikan Aspirasi Dibuka Lebar

    Jelang aksi unjuk rasa di kawasan Senayan, isu aspirasi demo DPR kembali menjadi sorotan publik, termasuk pembaca di Surabaya yang memantau dinamika politik nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan lembaga legislatif siap menampung masukan warga yang akan menyampaikan tuntutan di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Pernyataan itu disampaikan Puan pada Rabu, 26 Agustus 2026, usai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta. Ia menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat merupakan hal yang wajar dan akan diterima di gedung dewan.

    Siap menampung masukan di Gedung DPR

    Menurut Puan, siapa pun yang ingin menyampaikan masukkan atau aspirasi dapat diterima di kompleks DPR. Hal ini sejalan dengan rencana sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa yang dijadwalkan berdemo pada Kamis, 27 Agustus 2026.

    Setidaknya empat kelompok diperkirakan hadir dengan tuntutan yang berbeda-beda. Puan menegaskan bahwa saluran komunikasi resmi tetap dibuka agar suara publik tidak berhenti di pagar kompleks Senayan saja.

    Imbauan jaga ketertiban selama aksi

    Selain memastikan pintu aspirasi terbuka, Ketua DPR mengingatkan peserta aksi agar menjaga ketertiban. Ia meminta suasana tetap terkendali agar penyampaian pendapat berjalan tertib dan tidak memicu kejadian yang tidak diinginkan.

    Pesan itu ditujukan agar unjuk rasa tidak berubah menjadi kericuhan. Dengan kondisi yang aman, dialog antara perwakilan massa dan pihak dewan dinilai lebih mudah diwujudkan.

    Pimpinan dewan terbuka untuk audiensi

    Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga pimpinan komisi secara bergiliran menemui warga yang meminta audiensi. Ia tidak menutup kemungkinan pimpinan DPR juga menemui perwakilan peserta demo yang datang ke Senayan.

    Sebagai gambaran, pada hari yang sama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menerima perwakilan guru honorer dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Pimpinan DPR dan Komisi VI juga menggelar audiensi dengan karyawan PT Pos Indonesia terkait kepastian pembayaran gaji yang tertunda, persoalan yang menyentuh sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan.

    Masukan RUU dan audiensi daerah terus berjalan

    Selain isu ketenagakerjaan, pimpinan DPR bersama perwakilan AKD terus menampung pandangan terkait RUU Perampasan Aset. Audiensi dengan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin, 24 Agustus 2026, menjadi salah satu contoh saluran yang sudah berjalan.

    • Audiensi guru honorer non-ASN
    • Pertemuan karyawan dan pensiunan PT Pos Indonesia
    • Masukan publik soal RUU Perampasan Aset
    • Dialog dengan perwakilan masyarakat daerah

    Puan menambahkan, Komisi III masih menerima berbagai masukan dan seluruhnya diproses sesuai mekanisme kelembagaan. Bagi warga Jawa Timur yang mengikuti isu nasional dari Surabaya, sinyal keterbukaan ini menandai bahwa demonstrasi damai tetap dapat bertemu jalur formal di parlemen.

    Dengan penegasan tersebut, DPR berupaya menempatkan unjuk rasa sebagai bagian dari partisipasi, sepanjang ketertiban terjaga dan perwakilan massa memanfaatkan ruang audiensi yang disediakan.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Puan Maharani, DPR RI, demo Senayan, aspirasi masyarakat, ketertiban aksi, audiensi DPR, Jakarta

  • Menkeu Kucurkan Dana Triliunan ke BPS demi Benahi Pemeringkatan Desil

    Menkeu Kucurkan Dana Triliunan ke BPS demi Benahi Pemeringkatan Desil

    Keluhan masyarakat soal pemeringkatan kelompok kesejahteraan atau desil yang dinilai tak mencerminkan kondisi sehari-hari mendapat tanggapan langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan pemerintah sedang mempercepat perbaikan data desil lewat penambahan anggaran besar bagi Badan Pusat Statistik. Langkah itu relevan bagi warga Surabaya dan Jawa Timur yang mengandalkan ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial.

    Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026. Ia merespons kritik publik bahwa penetapan desil sering terasa janggal di lapangan, sehingga penerima manfaat bisa keliru sasaran.

    Anggaran di atas Rp7 triliun untuk BPS

    Menkeu membeberkan dukungan dana yang disalurkan ke BPS menembus angka lebih dari Rp7 triliun. Alokasi itu ditujukan untuk memperkuat kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sekaligus membiayai kegiatan sensus dan pemutakhiran data di lapangan.

    “Makanya sedang diperbaiki, saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” ujar Purbaya. Ia menambahkan, untuk DTSEN dan sensus anggarannya sekitar Rp7 triliun lebih sedikit, jumlah yang ia sebut cukup besar untuk dimasukkan ke lembaga statistik tersebut.

    Permintaan tambahan sejak awal tahun

    Menurut Purbaya, BPS mengajukan penambahan anggaran sejak awal tahun anggaran berjalan. Pemerintah memenuhi permintaan itu agar basis data sosial-ekonomi nasional benar-benar rapi dan dapat diandalkan untuk kebijakan perlindungan sosial.

    Dengan suntikan operasional tersebut, pemutakhiran data rumah tangga diharapkan berjalan lebih menyeluruh. Akurasi peringkat kesejahteraan menjadi krusial karena desil dipakai sebagai acuan penyaluran bansos di banyak daerah, termasuk kawasan urban seperti Surabaya.

    DTSEN sebagai tulang punggung pemeringkatan

    DTSEN dirancang sebagai rujukan tunggal kondisi sosial ekonomi penduduk. Jika datanya bias atau usang, penempatan warga ke desil tertentu bisa menyimpang dari kenyataan penghasilan, aset, maupun beban hidup keluarga.

    Pembenahan menyeluruh lewat sensus dan perbaikan sistem diharapkan menekan kekeliruan itu. Pemerintah ingin pemeringkatan tahun depan lebih tertata sehingga keluhan soal “kaya di data, sulit di lapangan” atau sebaliknya dapat berkurang.

    • Fokus dana: perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus
    • Nilai alokasi: lebih dari Rp7 triliun ke BPS
    • Tujuan: akurasi desil dan ketepatan sasaran bansos
    • Target perbaikan kualitas data: tahun depan

    Dampak bagi penerima bantuan di daerah

    Bagi pembaca di Jawa Timur, ketepatan desil bukan soal teknis semata. Data yang rapi membantu memastikan bantuan tepat sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengurangi tumpang tindih atau kekosongan penerima di tingkat kota dan kabupaten.

    Purbaya memproyeksikan, setelah anggaran tambahan digelontorkan dan kerja lapangan BPS dioptimalkan, kualitas serta kerapian data pemeringkatan desil akan jauh lebih baik pada tahun berikutnya. Publik pun diminta menunggu hasil pembenahan tersebut sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih adil.

    Transparansi alokasi dan hasil pemutakhiran tetap menjadi sorotan. Semakin akurat DTSEN, semakin kuat dasar pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun program perlindungan sosial tanpa mengandalkan data yang usang.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: desil, Menkeu Purbaya, DTSEN, anggaran BPS, sensus, bansos, data kesejahteraan, Kemenkeu

  • Presiden Tunda Kunjungan Awal ke Nagekeo agar Fokus Bantuan Gempa Tak Terpecah

    Presiden Tunda Kunjungan Awal ke Nagekeo agar Fokus Bantuan Gempa Tak Terpecah

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan di balik waktu kunjungannya ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, yang baru dilakukan Rabu, 26 Agustus 2026. Fokus utamanya adalah menjaga agar penanganan dampak gempa 15 Agustus 2026 tidak terganggu oleh protokol penyambutan pejabat pusat. Bagi pembaca di Surabaya dan Jawa Timur, pola koordinasi pusat-daerah ini relevan sebagai contoh manajemen krisis yang mengutamakan layanan langsung ke warga.

    Dalam rapat penanganan bencana di markas Yonif 834/WM, Nagekeo, kepala negara menegaskan pilihan untuk tidak datang di hari-hari pertama. Ia ingin seluruh instansi terkait punya ruang penuh melayani masyarakat terdampak tanpa harus membagi perhatian untuk menjemput atau mendampingi rombongan pusat.

    Konsentrasi pejabat daerah jadi prioritas utama

    Prabowo menilai kehadiran pejabat pusat yang terlalu dini berisiko memecah konsentrasi. Pejabat daerah dan aparat lapangan, menurutnya, membutuhkan ketenangan kerja agar respons terhadap korban tetap cepat dan terarah. Ia tidak ingin agenda kunjungan justru mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak warga.

    Pernyataan itu disampaikan saat ia memimpin rapat evaluasi penanganan di wilayah yang terkena guncangan. Pendekatan ini menekankan bahwa simbol kehadiran pemimpin tidak selalu lebih penting daripada kelancaran distribusi layanan di tingkat tapak.

    Monitor pusat dan kiriman logistik tetap berjalan

    Meski menunda kedatangan fisik, pemerintah pusat dinyatakan terus memantau perkembangan di NTT. Yang dinilai paling krusial adalah pengerahan bantuan dan pelayanan, bukan sekadar peninjauan lokasi bencana tanpa dukungan yang memadai.

    Prabowo menekankan bahwa kedatangan tanpa kemampuan mengirim bantuan akan kurang efektif. Oleh karena itu, jalur logistik dan koordinasi antarlembaga dijaga agar kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.

    Ucapan terima kasih untuk jajaran penolong

    Kepala negara menyampaikan apresiasi kepada BNPB, kementerian terkait, TNI, Polri, Basarnas, serta BPBD yang bergerak cepat. Kerja keras mereka disebut sebagai wujud reaksi yang dibutuhkan masyarakat di masa kritis pascagempa.

    Penghargaan itu disampaikan atas nama pemerintah pusat kepada seluruh petugas di lapangan. Sinergi antarinstansi dinilai sudah menunjukkan respons yang solid sejak guncangan pertama tercatat.

    Pelajaran koordinasi untuk daerah lain, termasuk Jatim

    Pola menunda kunjungan simbolik demi menjaga fokus layanan dapat menjadi rujukan bagi daerah rawan bencana, termasuk Jawa Timur yang kerap menghadapi hidrometeorologi dan gempa lokal. Intinya sama: pastikan bantuan dan petugas lapangan tidak terganggu protokol seremonial.

    Untuk warga Surabaya yang mengikuti isu kebencanaan nasional, kejelasan alasan kunjungan ini memberi gambaran bahwa monitoring jarak jauh dan pengiriman logistik tetap menjadi tulang punggung respons pusat. Evaluasi di Nagekeo sekaligus menegaskan perlunya komunikasi yang tidak membebani pemerintah daerah di fase paling kritis.

    Dengan peninjauan yang dilakukan setelah fase awal penanganan berjalan, pemerintah berharap pejabat lokal tetap leluasa melayani warga, sementara dukungan pusat terus mengalir melalui saluran yang sudah disiapkan.

    Sumber: Liputan6.

    Tag: Prabowo NTT, gempa Nagekeo, penanganan bencana, bantuan logistik, kunjungan presiden, Nusa Tenggara Timur, koordinasi pusat daerah

  • Gibran Tinjau Pengungsi Gempa Sikka, Pengamat: Negara Wajib Hadir

    Gibran Tinjau Pengungsi Gempa Sikka, Pengamat: Negara Wajib Hadir

    Kunjungan wapres NTT ke wilayah terdampak gempa Flores menjadi sorotan publik, termasuk pembaca di Surabaya dan Jawa Timur yang mengikuti penanganan bencana nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kondisi masyarakat di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (20/8/2026), usai guncangan berkekuatan Magnitudo 7,7. Di lapangan, ia memberikan arahan kepada perwakilan pemerintah pusat dan Forkopimda sambil meninjau infrastruktur yang rusak.

    Langkah tersebut dinilai mencerminkan respons cepat institusi negara terhadap warga yang masih menempati posko pengungsian. Selain menemui korban, Wapres juga memeriksa fasilitas publik strategis agar pemulihan layanan dasar tidak tertunda.

    Jejak kunjungan di Kabupaten Sikka

    Di Sikka, Gibran mendatangi posko pengungsian untuk mendengar langsung keluhan warga. Peninjauan mencakup pelabuhan dan fasilitas kesehatan yang terdampak gempa, dua titik krusial bagi logistik bantuan serta layanan medis darurat. Arahan kepada jajaran pusat dan Forkopimda menekankan koordinasi agar bantuan tidak tumpang tindih dan kebutuhan lapangan terpetakan dengan rapi.

    Kehadiran pejabat tinggi di lokasi bencana sering menjadi penanda prioritas kebijakan. Bagi keluarga pengungsi, pertemuan tatap muka juga memberi ruang menyampaikan kondisi hunian sementara, stok kebutuhan pokok, serta akses layanan yang masih terbatas pascagempa.

    Tanggapan Frits Fanggidae soal peran pemerintah

    Pengamat ekonomi Frits Oscar Fanggidae menanggapi kunjungan tersebut dengan menegaskan bahwa kehadiran langsung pemerintah memang diperlukan dalam penanganan masyarakat terdampak gempa Flores. Menurutnya, penanganan pascabencana tidak cukup hanya melalui instruksi jarak jauh; negara perlu terlihat dan bekerja di lapangan.

    Pernyataan itu menempatkan kunjungan Wapres sebagai bagian dari tanggung jawab publik, bukan sekadar seremoni. Dalam konteks pemulihan ekonomi lokal yang sempat terganggu, sinyal kehadiran pemerintah dinilai membantu menenangkan warga sekaligus mendorong percepatan perbaikan fasilitas penopang aktivitas masyarakat.

    Pendampingan psikososial anak di pengungsian

    Kunjungan tersebut turut melibatkan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Mereka memberikan pendampingan psikososial dan trauma healing bagi anak-anak terdampak gempa. Pendekatan ini penting karena anak pengungsi rentan mengalami stres berkepanjangan setelah kehilangan rasa aman di rumah sendiri.

    Kegiatan trauma healing biasanya membantu anak mengekspresikan perasaan melalui aktivitas terarah, sehingga beban psikologis tidak semata ditanggung keluarga. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga memperluas kapasitas relawan di posko tanpa mengabaikan standar pendampingan yang aman bagi anak.

    Mengapa warga Jawa Timur perlu mencermati isu ini

    Meskipun pusat kejadian berada di NTT, pembaca Kabar Jatim di Surabaya memiliki alasan kuat untuk mengikuti perkembangan penanganan gempa Flores. Bencana berskala besar menuntut soliditas nasional: aliran bantuan, relawan, serta kebijakan pusat berdampak pada cara daerah lain, termasuk Jawa Timur, menyiapkan protokol kesiapsiagaan serupa.

    Informasi lapangan dari Sikka—mulai kondisi pengungsian, status fasilitas kesehatan, hingga koordinasi Forkopimda—memberi gambaran konkret bagaimana pemerintah merespons kerusakan infrastruktur pelabuhan dan layanan publik. Untuk kawasan pesisir dan jalur logistik di Jatim, pelajaran soal cepatnya pemulihan fasilitas krusial layak dicatat.

    • Pemantauan kebutuhan pengungsi di posko Sikka
    • Perbaikan bertahap fasilitas pelabuhan dan kesehatan
    • Pendampingan psikososial anak oleh mahasiswa psikologi UI
    • Koordinasi pusat–daerah melalui arahan Wapres dan Forkopimda

    Ke depan, publik menunggu kelanjutan perbaikan infrastruktur serta kepastian layanan dasar bagi warga yang belum bisa kembali ke hunian tetap. Transparansi data kebutuhan lapangan dan sinkronisasi bantuan tetap menjadi tolok ukur apakah kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga tingkat pengungsian.

    Dengan peninjauan langsung di Sikka, arahan kepada aparat terkait, serta dukungan psikososial bagi anak, rangkaian respons pascagempa M7,7 Flores menunjukkan bahwa penanganan korban membutuhkan kombinasi kehadiran pejabat, kerja teknis, dan kepedulian terhadap dampak mental masyarakat. Pembaca di Surabaya dapat terus menyimak perkembangan resmi agar solidaritas dan kesiapsiagaan daerah tetap berbasis fakta.

    Sumber: Sindo News.

    Tag: gempa NTT, Wapres Gibran, Kabupaten Sikka, pengungsi Flores, Frits Fanggidae, trauma healing, Flores NTT, penanganan bencana